Sejarah Tentang Kembali Ke UUD 1945

Sejarah Tentang Kembali Ke UUD 1945

UUD 1945

UUD 1945

Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

UUD 1945 – Berakhirnya sistem pemerintahan parlementer (1959) berlanjut dengan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden itu berisi tiga hal, yaitu: a. Pembubaran Konstituante. b. Berlakunya kembali UUD 1945. c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dijadikan dasar hukum berlakunya UUD 1945. Sejak saat itu ketatanegaraan Indonesia semestinya berdasar kepada UUD 1945.

Namun pada pelaksanaannya, sejarah menunjukkan bahwa masih terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, Pancasila dan ketentuan konstituasional. Bertitik tolak dari hal itu, maka timbul kesadaran yang melahirkan Orde Baru. Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sistem Pemerintahan yang berlaku berdasarkan demokrasi Pancasila (kegiatan pemerintah dan rakyat berdasarkan kepada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum).

a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Setelah 5 Juli 1959)

Bentuk negara menurut UUD 1945 yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi artinya pemerintah pusat memberi kesempatan dan kekuasaan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Bentuk pemerintahannya adalah republik yang berarti pemerintah harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Baik bentuk negara maupun bentuk pemerintahan tersebut tidak berbeda dengan kandungan UUD 1945 pada masa 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mencerminkan bentuk pemerintahan Republik ialah alinea keempat, pasal 1 ayat (1), pasal 6 ayat (2), dan pasal 7. Untuk mewujudkan kepentingan umum, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia meliputi pasal-pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945.

b. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Setelah Dekrit 5 Juli 1959)

UUD 1945 pada masa Orde Baru (sebelum perubahan UUD 1945) menganut sistem pemerintahan presidensial yang diterangkan dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok pemerintahan. Untuk lebih memahaminya dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Berdasarkan bagan kelembagaan tinggi negara di atas, dapat dilihat mekanisme hubungan kelembagaan antara MPR-Presiden-DPR, dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Adapun tujuh susunan pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu:

1) Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Indonesia sebagai negara hukum berperan dalam mencapai tujuan nasional dan memenuhi ciri-ciri negara hukum yang berlaku umum yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia, asasi legalitas dan peradilan yang bebas serta tidak memihak.

2) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) yaitu kekuasaan yang dibatasi undang-undang.

3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia menetapkan UUD dan GBHN, serta mengangkat presiden dan wakil presiden. Majelis memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.

4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis. Presiden bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan bertanggung jawab kepada MPR.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden bekerja sama dengan DPR dalam pembuatan undang-undang dan APBN, tetapi tidak tergantung kepada DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti pada sistem parlementer, DPR pun tidak dapat menjatuhkan presiden karena presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6) Menteri Negara ialah pembantu presiden, tidak bertanggung jawab kepada DPR. Pengangkatan dan pemberhentian menteri negara adalah wewenang presiden. Menteri tersebut sebagai pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden (sistem kabinet Presidensial).

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Di samping bertanggung jawab kepada MPR, presiden juga harus memperhatikan suara DPR. Anggota DPR merangkap anggota MPR, sehingga DPR dapat mengawasi tindakan presiden. Jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka Dewan dapat mengundang Majelis untuk persidangan istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

Tindakan presiden yang dibatasi oleh pengawasan DPR merupakan usaha untuk mencegah terjadinya absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Dalam periode ini terdapat ciri-ciri pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu: 1) Pemerintahan konstitusional (berdasarkan UUD 1945) yang mengakui adanya asas supremasi hukum, persamaan di muka hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 2) Partai politik terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (fusi, dari NU, PERTI/Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarikat Islam Indonesia); Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia (fusi dari PNI, Partai Katolik Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).

Setelah berlakunya UU No. 3 tahun 1985 dasar organisasi politik partai-partai politik adalah Pancasila dan UUD 1945. Setelah pemilu tahun 1987 kontestan pemilu mulai berorientasi kepada program bukan kepada dasar partai masa silam. Partai-partai yang mendukung berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 1985 adalah:

a) Golongan Karya (Golkar) didukung oleh kekuatan-kekuatan KORPRI (±3,7 juta Pegawai Negeri); jutaan kader fungsional dan kader penggerak teritorial desa; cendikiawan Perguruan Tinggi; ormas yang mempunyai dasar dan tujuan sama dengan Golkar, yaitu MDI, MKGR, KOSGORO, SOKSI, AMS, AMPI; organisasi profesional seperti IKADIN, IDI, PGRI; para donatur yang cukup kuat dan kekuatan kepemimpinan intern Golkar mulai dari tingkat atas sampai tingkat komisariat. Presiden dan wakil presiden sebagai ketua dan wakil dewan pembina serta beranggotakan menteri, gubernur, ketua dewan pertimbangan, bupati/walikota, ketua dewan penasihat; kekuatan sosial ekonomi budaya; dukungan masyarakat; perangkat pemerintah desa yang dibantu BINMAS dan BABINSA serta rakyat yang memiliki kesadaran perkembangan politik di Indonesia.

b) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didukung oleh kekuatan sebagian besar umat Islam; ulama-ulama Islam yang berpengaruh; santri-santri; rakyat desa dan kota yang berkeyakinan P3 identik dengan Islam; kekuatan-kekuatan yang mengusahakan berlakunya syariat Islam di Indonesia; dan partai-partai yang berfungsi beserta ormasnya (Parmusi, PSII, Perti, NU).

c) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) didukung oleh kekuatan PNI dengan ormasnya GMNI, GSNI, GPM, Partai Katolik Indonesia, PMKRI, Parkindo dengan ormas Mahasiswa Pancasila; para pendukung Suryadi; kaum intelektual dari PNI, Parkindo, IPKI dan Partai Katolik Indonesia; kader-kader DPP PDI; keluarga Bung Karno seperti Rahmawati Soekarnoputri dan para donatur PDI yang mempunyai kekuatan ekonomi.

3) Pemilu sistem daftar, gabungan sistem proporsional dan sistem distrik dengan kelebihan serta kelemahan sebagai berikut: Kelebihan:

a) Menurut pengalaman Pemilu 1971 sampai dengan 1987, selalu menghasilkan partai mayoritas, sehingga ada jaminan pemerintahan stabil yang didukung kekuatan mayoritas di MPR dan DPR. b) Pemilu menghitung suara keseluruhan tanpa ada yang terbuang. c) Dalam sistem daftar diusahakan adanya orang-orang yang berpengaruh di masyarakat sebagai peraih suara. d) Berusaha mewujudkan orang-orang yang dipilih betul-betul representatif dari daerah pemilihnya. Kelemahan: a) Bila partai mayoritas tidak tercapai, maka perlu membentuk koalisi partai untuk membentuk pemerintahan yang didukung mayoritas koalisi. Hal ini dapat menimbulkan politik dagang sapi (bargaining position) untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. b) Orang-orang yang terdaftar kurang dikenal masyarakat. c) Karena daerah pemilihannya seluas beberapa provinsi, maka kampanye bersifat masal dan lintas kabupaten yang kurang menguntungkan keamanan para kontestan. d) Menelan biaya besar untuk transportasi dan alat propaganda politik. e) Banyak menyita waktu, tenaga dan biaya pihak aparat keamanan. 4) Manajemen terbuka tampak dalam keikutsertaan rakyat dalam pemilu, pertanggungjawaban pemerintah mandataris MPR kepada MPR, pertanggungjawaban dari kepala daerah dan pemerintah desa kepada rakyat secara langsung.

Di samping itu, adanya pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. 5) Terdapat komunikasi dua arah antara rakyat dan pemerintah melalui media dan DPR. 6) Adanya kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab yang mengacu kepada Pancasila serta UUD 1945. Kebebasan itu tidak melepaskan adat istiadat masyarakat Indonesia, tapi mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian nilai dan norma-norma masyarakat yang religius serta berbudaya. 7) Masih banyak kendala, misalnya masih kurangnya kesadaran hukum individu dan organisasi sosial serta politik berkaitan dengan kurangnya tingkat pendidikan di masyarakat; penggunaan segala cara dalam pemilu yang bertentangan dengan undang-undang menimbulkan bentrokan fisik, janji-janji politik yang tidak terpenuhi; masih belum terlihat program-program organisasi politik yang senafas dengan Pancasila dan UUD 1945; kurang memadainya dana bagi organisasi politik dan pengkaderan; perekonomian belum matang, masih bergantung kepada bantuan luar negeri dengan beban utang dari APBN yang mudah dijadikan isu politik yang menimbulkan keresahan politik; masih banyaknya perpecahan disebabkan isu SARA; dan budaya paternalistik serta feodalistik dalam penentuan keputusan lebih banyak disebabkan rasa hormat kepada yang dianggap Bapak atau asal keturunan lebih, bukan berdasarkan hak suara individu.

 

Sejarah Tentang Kembali Ke UUD 1945 | medsis | 4.5