Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah
sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan
HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah
timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor
penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau
bahkan dihilangkan.
Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi
berbagai kasus pelanggaran HAM:
1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan
pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak
hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik
dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang
dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang
melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai
bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
4) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun nonformal
(kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
5) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
6) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam
masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan
pendapat masing-masing

b. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan
HAM
Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani.
Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di
negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak
mempunyai kemauan menegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi
di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut
tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan
wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.
Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut
sebagai unwillingness state. 117f6629-1c32-4680-8582-7a6dda34d807 Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran
HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional.
Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan
bukti bahwa di negara kita ada proses peradilan untuk menangani masalah HAM
terutama yang sifatnya berat.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2000 tentang pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan
di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan
berada di lingkungan peradilan
umum. Setelah berlakunya
undang-undang tersebut kasus
pelanggaran HAM di Indonesia
ditangani dan diselesaikan melalui
proses peradilan di Pengadilan
HAM.
Penyelesaian kasus pelanggaran
HAM berat di Indonesia
dilakukan berdasarkan ketentuan
yang terdapat dalam Undang-
Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, proses persidangannya berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan
penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan
alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan
dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat
diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah
hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan
dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling
lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
Adapun penyelidikan di terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas
HAM dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas Ham dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran
hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas
sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham
tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang
terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa
Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut
umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat keterangan secara tertulis kepada
Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum
melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan
diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan
HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik
kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima
orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan
tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang
bersangkutan.
Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan
banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam
waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan
Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan dan tigaorang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah
Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari
terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara
pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim
terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc
di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia | medsis | 4.5