Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

1. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

2. Membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembuatan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia dasar-hukum-ham-di-indonesia1
(HAM) dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses
penegakan HAM. Selain itu, produk hukum tersebut memberikan arahan bagi
pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun, pembentukan produk hukum
dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM
internasional.
3. Membentuk pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan
HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan
HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak
asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah
Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM | medsis | 4.5