Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia (2)

c Periode Tahun 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata lain, telah
terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil
dan hak politik warga negara.
d. Periode Tahun 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada
semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan
berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan
pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan
pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah
Asia. Selanjutnya, pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang
merekomendasikan perlunya hak uji materiil (judicial review) guna melindungi
HAM. Hak uji materiil tidak lain diadakan dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS
No. XIV/MPRS/1966. MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan
rumusan yang akan dituangkan dalam Piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia
dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Dalam buku 30 Tahun Indonesia
Merdeka, Ketua MPRS, A.H. Nasution dalam pidatonya menyatakan sebagai
berikut.   552ffd230423bd58148b4567

“Isi hakikat daripada Piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh
manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak-hak asasi, yang
berimbalan dengan kewajiban-kewajiban. Dalam pengabdian sepenuhnya
kepada Tuhan Yang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewajibankewajibannya
dalam hubungan yang timbal balik: a. antarmanusia dengan
manusia; b. antarmanusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air;
antarBangsa. Konsepsi HAM ini sesuai dengan kepribadian Pancasila
yang menghargai hak individu dalam keselarasannya dengan kewajiban
individu terhadap masyarakat”.
Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an
persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi
dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemikiran penguasa pada masa ini sangat
diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan
individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa
Indonesia. Pemerintah pada masa ini bersifat mempertahankan produk hukum
yang umumnya membangun pelaksanaan HAM. Sikap pemerintah tercermin
dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Selain itu, Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, sikap pemerintah ini didasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia.
Meskipun mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama di kalangan masyarakat yang dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi yang fokus terhadap penegakan HAM. Upaya masyarakat dilakukan melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus Irian Jaya, dan sebagainya.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Selain itu, Komisi ini bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (termasuk hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Piagam Madinah, Khutbah Wada’, Deklarasi Kairo, dan deklarasi atau perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM.
e. Periode Tahun 1998 – Sekarang
Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya, dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan
HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia.
Demikian pula pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional
semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya
norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan
HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM.
Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu
tahap status penentuan (prescriptive status) dan tahap penataan aturan secara
konsisten (rule consistent behaviour). Pada tahap status penentuan (prescriptive
status) telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM,
seperti amandemen konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang (UU),
peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
Adapun, tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour)
mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Tahapl ini ditandai
dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR
No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya (diratifikasi) sejumlah
konvensi HAM, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam
Lainnya dengan UU Nomor 5/1999; Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan keppres Nomor
83/1998; Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU Nomor 19/1999; Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
dan Jabatan dengan UU Nomor 21/1999; Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU Nomor 20/1999. Selain
itu, juga dicanangkan program “Rencana Aksi Nasional HAM” pada tanggal 15
Agustus 1998 yang didasarkan pada empat hal sebagai berikut.
1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM.
2. Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.
3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM.
4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional

Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia (2) | medsis | 4.5