Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar

a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUDS 1950

Undang-Undang Dasar – Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang dikehendaki UUDS 1950. Pengertian negara kesatuan pada UUDS 1950 sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam UUD 1945. Beberapa landasan dalam UUDS 1950 yang menjelaskan bentuk negara dan pemerintahan adalah: 1) Alinea keempat Mukadimah, yang berbunyi “Maka, demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, . . .” 2) Pasal 1 ayat (1), menyatakan “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan.” 3) Pasal 131 ayat (1), menyatakan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.”

Pasal ini menunjukkan bentuk republik kesatuan berdasarkan sistem desentralisasi. 4) Alinea keempat Mukadimah dan pasal 1 ayat (1) menunjukkan bentuk pemerintahan yang dianut ialah republik. 5) Pasal 1 ayat (2) menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdasarkan absolutisme. Negara memiliki kekuasaan yang dibatasi undangundang atas kekuasaan yang diserahkan oleh rakyat kepada pemerintah bersamasama dengan DPR. UUDS 1950 telah mencapai harapan rakyat Indonesia untuk menolak bentuk kerajaan (monarki) dan republik serikat (republik federal). Kehendak bangsa Indonesia adalah “Negara hukum republik (unitaris) Indonesia yang demokratis.”

b. Sistem Pemerintahan Menurut UUDS 1950

Indonesia pada masa UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer (demokrasi liberal parlementer). Selanjutnya bagaimanakah ciri-ciri lain pemerintahan parlementer pada masa UUDS 1950? Marilah kita menyimak uraian Drs. Sukarna tentang hal ini dalam “Sistem Politik Indonesia”. Inti uraiannya adalah sebagai berikut: 1) Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif (parlemen/DPR), eksekutif (perdana menteri beserta kabinet), dan yudikatif (Mahkamah Agung) Kedudukan Presiden menurut UUDS 1950 hanya mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu memberikan grasi, amnesti, dan abolisi berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Presiden sebagai kepala negara hanya berfungsi menunjuk formatur yang bertugas membentuk kabinet.

Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Bila terdapat mosi tidak percaya dari parlemen terhadap seorang menteri atau kabinet, maka menteri harus diganti atau kabinet bubar atas persetujuan parlemen. Setelah itu, Perdana Menteri menyerahkan mandat kepada Presiden untuk menunjuk formatur baru. Dalam pemerintahan demokrasi liberal parlementer terdapat partai politik yang terlalu banyak dan sistem pemilu yang proporsional.

Oleh karena itu, dalam parlemen tidak tercapai fraksi mayoritas sebagai hasil pemilu yang dimenangkan oleh partai mayoritas. Faktor ini menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program-programnya tidak terselesaikan pada waktunya. Masalah lain adalah Konstituante (badan yang bertugas membuat UUD) tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena munculnya perbedaan pendapat tentang dasar negara. Saat itu partai-partai Islam menghendaki Pancasila dikaitkan dengan ajaran Islam, sedangkan partai-partai PNI, Parindra, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, dan PKI menghendaki Pancasila saja (yang sebenarnya bagi PKI penerimaan Pancasila hanya bersifat sementara saja).

2) Pemerintahan secara Konstitusional (Konstitusi 1950) Pemerintahan menurut Konstitusional memuat: a) Falsafah Negara Pancasila (dalam Pembukaan UUDS 1950). b) Struktur organisasi negara yaitu Parlemen, Mahkamah Agung, Presiden, Dewas Pengawas Keuangan, dan Konstituante. c) Pasal untuk mengubah UUD. d) Hak-hak asasi manusia. Dalam UUDS 1950, hak-hak asasi manusia yang mendasar dimasukkan lebih rinci, termasuk salah satunya adalah kemerdekaan berserikat. Dampak dari kemerdekaan berserikat ini, jumlah partai tak terbatas dan parpol diperbolehkan membentuk yang baru, sehingga rakyat terbagibagi dalam parpol yang satu sama lain berbeda asas dan tujuan. Sebagian besar parpol tidak mendasarkan pada Pancasila sehingga UUDS yang berdasarkan Pancasila tidak dapat mengikat dasar dan tujuan parpol. UUDS 1950 tidak dapat mengikat seluruh warga negara karena pengaruh demokrasi liberal barat (Belanda dan Perancis), sistem banyak partai dan sistem pemilu proporsional model Revolusi Perancis (dengan semboyan egalite/persamaan, liberate/kemerdekaan, dan freternite/persaudaraan). Kekacauan politik terjadi karena kurang terhayatinya makna semboyan tersebut, sehingga menafsirkan kemerdekaan individu itu tidak mengenal batas.

Hal ini bertentangan dengan slogan “kemerdekaan itu adalah pertanggungjawaban” (liberty is responsibility). Bila saja parpol-parpol melandaskan diri pada Pancasila, tujuannya sama dengan UUDS 1950, jumlah parpol terbatas, pemilu menganut sistem distrik, dan konstituante berhasil menyusun UUD yang tetap, maka kekacauan-kekacauan politik tidak akan terjadi.

3) Pemerintah berdasarkan hukum (Rule of Law) Tiga asas rule of law ialah: a) Supremacy of law (hukum yang tertinggi). b) Equality before the law (persamaan di muka hukum). c) Protection of human rights (perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia). Supremasi hukum UUDS 1950 belum mengikat seluruh warga negara, ormas, dan parpol. Hal ini dikarenakan belum adanya undang-undang tentang ormas dan parpol yang mengakibatkan beragamnya ideologi dan menyebabkan pertentangan. Sistem politik secara konstitusional kurang dapat mendukung pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan agama. Demikian pula warga negara menafsirkan persamaan di depan hukum itu menyangkut kepada persamaan kesempatan dalam politik, pengembangan ideologi, ekonomi, budaya, dan sosial. Persamaan kesempatan dalam pengembangan ideologi di Indonesia termasuk berkembangnya PKI yang bertentangan dengan Pancasila setelah pemilu 1955. Dalam hal hak asasi manusia sesuai paham liberalisme yang antara lain menyangkut kemerdekaan perorangan (hak asasi pribadi) diartikan kemerdekaan perorangan yang tanpa batas. Oleh karena itu, banyak sekali pemikiran-pemikiran tokoh politik yang bersifat memecah belah persatuan dan kesatuan.

4) Manajemen terbuka (Open Management) Partisipasi masyarakat dalam pemilu 1955 dilakukan secara tidak langsung dengan memilih orangorang yang tidak dikenalnya. Hal ini mengakibatkan anggota-anggota parlemen kurang menyuarakan aspirasi rakyat. Pertanggungjawaban anggota parlemen ditujukan bagi pimpinan partai politik dan ideologi politik bukan kepada rakyat. Pertanggungjawaban keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dari eksekutif kepada rakyat belum sesuai dengan harapan rakyat. Ini terbukti dengan masih banyak pemberontakan, kekurangan sandang, pangan, papan, dan pertentangan-pertentangan politik.

Dukungan beberapa organisasi politik yang tergabung dalam fraksi mayoritas di DPR terhadap kabinet koalisi tidak selalu mantap karena pecahnya koalisi partai mengakibatkan kabinet koalisi bubar. Kontrol masyarakat dari suprastruktur (DPR) atau dari infrastruktur (Parpol dan ormas) sering bertujuan ganda. Tujuan ganda yang dimaksud yaitu untuk menjaga agar pemerintah sesuai dengan undang-undang dan melindungi hak asasi manusia serta untuk mempercepat pemerintahan koalisi berganti sehingga partai-partai oposisi dapat menggantinya.

5) Partai politik Terdapat lebih dari 20 partai politik dengan bermacam-macam ideologi menimbulkan pertentangan ekstrim. Akibatnya banyak parpol menghendaki perubahan dasar negara, baik secara legal konstitusional maupun inkonstitusional melalui tindakan subversif dan Coup d’atat. Dengan adanya pertentangan parpol, maka program-program pemerintah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Konstituante hasil pemilu 1955 tidak dapat menyelesaikan undang-undang dasar karena tidak ada kesepakatan tentang dasar negara antara golongan komunis dengan golongan agama.

6) Pemilu sistem proporsional dengan banyak partai Pemilihan umum sistem proporsional dengan banyak partai akan berakibat:

a) Hasil pemilu tidak menghasilkan partai mayoritas yang berhak membentuk pemerintah karena tanpa dukungan DPR. b) Koalisi partai-partai tidak bertahan lama sehingga ada kabinet yang berkuasa hanya dua bulan. c) Banyak program pemerintah dan pembangunan di segala bidang tidak dapat dilaksanakan karena waktu pemerintahan hanya berjalan sebentar. d) Pemerintahan labil, karena terjadi perpecahan antara partai-partai koalisi dan setelah Pemilu 1955 muncul pemberontakanpemberontakan. Misalnya PRRI dan Permesta, DI dan TII (dari tahun 1949), sehingga anggaran belanja untuk pemulihan keamanan dan ketertiban cukup besar. e) Perbedaan ideologi beberapa parpol menimbulkan perpecahan dan pemberontakan. f) Adanya partai oposisi atau penentang pemerintah, karena ada perbedaan kepentingan antara partai koalisi dengan partai yang sedang memerintah. g) Partai-partai oposisi melakukan kritik-kritik yang destruktif untuk menggantikan pemerintah. Orientasi parpol ditujukan kepada politik ideologi yang mengangkat diri tidak terikat oleh undang-undang dasar. h) Melalui mosi tidak percaya, kabinet parlementer dengan sistem koalisi tidak dapat menjalankan administrasi negara secara efektif. i) Tujuan negara dan masyarakat adil makmur yang merata bagi seluruh rakyat tidak dapat diwujudkan. j) Kedudukan Presiden hanya sebagai simbol atau sebagai kepala negara saja, bukan kepala pemerintahan. k) Tidak terbentuknya para ahli dalam kabinet karena keanggotaan ditentukan oleh kedekatan dengan pimpinan parpol bukan keahlian atau pendidikannya. l) Dalam pemilu sistem proporsional serta multipartai rakyat kurang mengenal anggota kabinet dan parlemen karena hanya mengenal tanda gambarnya. m) Kabinet koalisi parlementer tidak menjamin kesinambungan pemerintah untuk menyelenggarakan administrasi negara guna mencapai tujuan negara, dan terdapat labilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 | medsis | 4.5