Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas
dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang.
Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan
kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara,
seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan,
pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/
menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga
pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan
pemberhentian menteri.

Pengertian-Negara
Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:
a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan
kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan
barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya, pelaksanaan
bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanaan urusan
Kementerian di daerah dan
pelaksanaan kegiatan teknis
yang berskala nasional.
c. Perumusan dan penetapan
kebijakan di bidangnya,
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di
bidangnya, pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawabnya dan
pengawasan atas pelaksanaan
tugas di bidangnya.
Pasal 17 ayat (3) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa setiap menteri
membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. Dengan kata lain,
setiap kementerian negara masingmasing
mempunyai tugas sendiri.
Adapun urusan pemerintahan
yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara terdiri atas:
a. Urusan pemerintahan yang
nomenklatur kementeriannya
secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial,
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan
umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi
program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional,
aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan,
kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi,
koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan,
pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah
tertinggal.

Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia | medsis | 4.5