Tentang Perundangan Lingkungan Hidup

Tentang Perundangan Lingkungan Hidup

Secara konstitusional kebijakan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas pasal 33 UUD 1945 atau yang sudah diamandemen. Kebijakan Pemerintah dibidang lingkungan hidup dalam GBHN 1998 secara eksplisit tertuang dalam arah Pembangunan Jangka Panjang kedua (PJP II) yakni setiap kegiatan pembangunan disektor pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tentang Perundangan Lingkungan Hidup

Tentang Perundangan Lingkungan Hidup

Peraturan perundangan lingkungan hidup bersifat menyeluruh dan sesuai dengan sifat hukum lingkungan modern adalah ditetapkannya undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Lingkungan Hidup (UULH).

UULH menandai awal perkembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional seperti konferensi PBB tentang lingkungan di Rio de Janeiro 1992 (United Nations Conference on Environment and Development disingkat UNCED) mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang mendorong perlunya penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1982. Tanggal 19 September 1997 ditetapkan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa hal pokok dalam Undang-undang No 23 Tahun 1997 adalah mengenai hak masyarakat (orang perorangan atau kelompok) untuk mengajukan gugatan perwakilan (class action) ke pengadilan atau melaporkan ke penegak hukum apabila perikehidupannya dirugikan atau karena hak azasinya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara kolektif terancam atau dilanggar. UU No. 23/1997 juga mengatur kewajiban Pemerintah untuk mendorong penanggung jawab usaha/kegiatan untuk melakukan audit lingkungan untuk meningkatkan kinerja usahanya.Peraturan perundangan lingkungan hidup yang terbaru adalah Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundangan pada lingkup daerah terkait lingkungan hidup, di Jawa Timur terdapat banyak perundangan yang senantiasa berkembang karena tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat dan makin komplek permasalahan yang harus diatur.

Peraturan perundangan tentang lingkungan hidup akan memberikan banyak manfaat terutama bagi perusahaan dan pemerintah daerah, diantaranya mempermudah dalam: 1) Menjalankan hak dan kewajibannya. 2) Melakukan penerapan dan monitoring. 3) Melakukan penegakan hukum lingkungan. 4) Mempertajam pemahaman sehingga mampu memberikan umpan balik yang berkaitan dengan perundangan. 5) Mengidentifikasi dan mengusulkan Perda lingkungan yang relevan untuk daerah. 6) Mengelola stakeholder (pelaku usaha, dinas daerah, masyarakat sekitar, LSM, investor, dll) Di Jawa Timur terdapat sungai Brantas yang mengalir dari hulu Kota Malang dan bermuara di wilayah Surabaya melewati beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Sungai Brantas merupakan sumber kebutuhan air yang mempunyai nilai strategis, namun seiring pembangunan industri yang banyak membuang limbahnya ke sungai brantas maka dipandang perlu adanya pera-turan, hal ini dapat kita temukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur. Sebagai kebijakan pelaksanaan yang memperkuat kebijakan umum terbit Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 45 tahun 2002 tentang Baku mutu limbah cair bagi industri atau kegiatan usaha lainnya di Jawa Timur. Perkembangan lebih lanjut terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur yang merupakan hasil peninjauan kembali Perda No 5 tahun 2000 agar dapat dilakukan pengelolaan kualitasair dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Terima kasih telah mengungjungi web kami, kami hanya bisa menyajikan apa yang kami bisa, di ambil dari sumber terpercaya, semoga bermanfaat dan bisa di terapkan dan menjadi ilmu yang baru .

Tentang Perundangan Lingkungan Hidup | medsis | 4.5