Tentang Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
daerah akan terlaksana secara index2
optimal apabila penyelenggaraan
urusan pemerintahan diikuti
dengan pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada
daerah, dengan mengacu kepada
Undang-Undang yang mengatur
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah. Besarnya disesuaikan dan
diselaraskan dengan pembagian
kewenangan antara Pemerintah dan
Daerah. Semua sumber keuangan
yang melekat pada setiap urusan
pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan
daerah.
Daerah diberikan hak untuk
mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa:
1) kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan
pemerintah yang diserahkan;
2) kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah
serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional
yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya;
3) hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber
pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.
Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat
penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan
keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan
pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/
bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.
Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan berikut.
1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Pendapatan daerah lain yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat
setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah
dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atau perusahaan milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan
kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran
terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah
mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan
bersama. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD
sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat tiga hari disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/ kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/
Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota
paling lama tiga hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara
Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan
dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Tentang Keuangan Daerah | medsis | 4.5