Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional Undangan – Pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses perundang-undangan. Namun, untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut kembali kepada lembaga pelaksana (eksekutif, baik pusat maupun daerah) dan masyarakat. Apabila ada perundang-undangan yang...

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional Perundang-undangan – Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional 1) Kekuasaan legislatif MPR Kekuasaan legislatif MPR adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. Menetapkan UUD bukan berarti dilakukan...

Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan PerundangUndangan Nasional 2

Peraturan Perundang – Undangan Nasional  Peraturan Perundang – Undangan (b) Mufakat dan atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, keputusan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita proklamasi...

Peraturan Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan PerundangUndangan Nasional

Peraturan Peraturan Perundang – Undangan Nasional Peraturan Peraturan – Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi negara termasuk didalamnya pemerintah...

Politik Etis dan Perkembangan Organisasi Nasional

Politik Etis dan Perkembangan Organisasi Nasional

Politik Etis dan Perkembangan Organisasi Nasional Politik etis (politik balas budi) muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda. Mereka yang berhaluan progresif tersebut memberikan usulan agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang telah...

Tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional

Tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional

Tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Disatu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar...

Peta Kekuatan Politik Nasional

Peta Kekuatan Politik Nasional

Peta Kekuatan Politik Nasional Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI, yang sejak kabinet Djuanda diberlakukan S.O.B. kemudian pemberontakan...

Sejarah Tentang Sistem Ekonomi Nasional

Sejarah Tentang Sistem Ekonomi Nasional

Sejarah Tentang Sistem Ekonomi Nasional Pemikiran Ekonomi Nasional Pemikiran ekonomi pada 1950an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama....

Strategi Mengatasi Ancaman Integrasi Nasional Militer

Strategi Mengatasi Ancaman Integrasi Nasional Militer

Strategi  Mengatasi Ancaman Integrasi Nasional Militer Ancaman Integrasi Nasional Militer d. Ancaman di Bidang Sosial Budaya Integrasi Nasional – Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam, dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh...

Ancaman Non Militer terhadap integrasi nasional

Ancaman Non Militer terhadap integrasi nasional

Ancaman Non Militer terhadap integrasi nasional Ancaman Non Militer terhadap integrasi – Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktorfaktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini...