Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Sebagaimana kalian ketahui, bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan
oleh Bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta,
tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan.
Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan
bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk
mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara.
Upaya mempertahankan kemerdekaan ini, telah dipikirkan oleh para pendiri
negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa
Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan
upaya mempertahankan kemerdekaan kedalam Undang Undang Dasar 1945 Bab
XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Para tokoh pendiri negara berkeyakinan
bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi
atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan
negara kita. Hal tersebut di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi,
dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan diatur dengan undang-undang.
Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara
Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan
kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab
TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab
terhadap pertahanan dan kemanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI gotong royong

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran
bahwa usaha pertahanan dan kemanan negara dilaksanakan dengan menggunakan
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem
pertahanan dan kemanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala
upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap
sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah
negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan
kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan
hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri
untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan
yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan
keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga
negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai
tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan
strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek
pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.
Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:
a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh
dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya
pertahanan.

c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan
pertahanan dilaksanakan secara
menyebar di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sesuai dengan kondisi
geografi sebagai negara kepulauan.
Sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta yang dikembangkan
bangsa Indonesia merupakan sebuah
sesuai dengan kondisi bangsa
Indonesia. Posisi wilayah Indonesia
yang berada di posisi silang (diapit
oleh dua benua dan dua samudera) di
satu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman
keamanan yang besar baik berupa ancaman milter dari negara lain maupun
kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai
negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan kemanan yang
kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu,
maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia | medsis | 4.5