Standar Budidaya untuk Hasil sesuai Standar Mutu Produk

Makin meningkatnya permintaan produk pertanian pada era globalisasi
yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
ternyata mempunyai dampak yang signikan terhadap daya saing produk.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam perdagangan komoditas
pangan hasil pertanian adalah keamanan dan mutu produk pangan. Hal ini Standar Budidaya untuk Hasil sesuai Standar Mutu Produk
penting karena keamanan pangan dan mutu produk menentukan daya saing
produk dalam perdagangan domestik dan internasional.
Standar mutu pangan hasil pertanian mengacu pada Peraturan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang
Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Peraturan ini dibuat sebagai
bentuk perlindungan masyarakat dan peningkatan daya saing atas produk
pangan hasil pertanian atau hasil budidaya.
Pangan hasil pertanian adalah pangan yang berasal dari tanaman hortikultura,
tanaman pangan dan perkebunan maupun pangan yang berasal dari
produk ternak dan hasil peternakan yang belum mengalami pengolahan, yang
dapat dikonsumsi langsung dan/atau bahan baku pengolahan pangan.
Program jaminan mutu dan keamanan pangan dapat diterapkan mulai dari
kegiatan budidaya, pascapanen, maupun pengolahan.
Mutu hasil pertanian umumnya bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh
banyak faktor, mulai dari jenis tanaman, lahan, agroklimat, kualitas tanah dan
air, teknik budidaya yang diterapkan, umur panen, teknik panen, pascapanen,
penggudangan, dan teknik transportasi. Di lain pihak, masyarakat luas terutama
pelaku agroindustri sebagai konsumen sangat menghendaki kepastian mutu
produk yang dibelinya sehingga cenderung memilih produk pertanian yang
sudah jelas mutunya.
Konsepsi manajemen mutu yang diterapkan pada pangan hasil budidaya
pertanian untuk jaminan keamanan produk pangan adalah Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP). Pedoman sistem mutu ini dikembangkan untuk
meningkatkan kemampuan, esiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
untuk menghasilkan produk-produk bermutu tinggi sehingga dapat bersaing
dalam pasaran internasional.
Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu prinsip HACCP dinilai
sangat efektif untuk menjamin mutu, khususnya untuk produk-produk pangan
yang berkaitan dengan kesehatan, kelayakan sebagai bahan pangan maupun
pertimbangan ekonomi. HACCP sudah diterapkan secara luas pada industri
pangan di dunia, dan saat ini telah mulai dirintis pada tingkat hulu, yaitu pada
budidaya.

Di dalam proses produksi bahan pangan, mutu bahan pangan yang dihasilkan
menjadi perhatian utama, terutama yang berhubungan dengan aspek
kebersihan/kesehatan, keamanan untuk dikonsumsi, dan aspek ekonomi.
Bahan pangan hasil pertanian dengan mutu yang baik dapat dihasilkan
dengan mengikuti pedoman budidaya yang baik. Pemerintah telah menetapkan
pedoman budidaya yang baik untuk tanaman pangan, yang meliputi ketentuan
tentang:
a. Lahan
b. Penggunaan benih dan varietas tanaman
c. Penanaman
d. Pemupukan
e. Perlindungan tanaman
f. Pengairan
g. Pengelolaan/pemeliharaan tanaman
h. Panen
i. Penanganan pascapanen
j. Alat dan mesin pertanian
j. Pelestarian lingkungan
k. Tenaga kerja
l. Fasilitas Kebersihan
m. Pengawasan, pencatatan, dan penelusuran balik.
Standar Pelestarian Lingkungan
a. Usaha budidaya tanaman pangan perlu memperhatikan aspek usaha tani
yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan keseimbangan ekologi.
b. Upaya mempertahankan keseimbangan ekologi dalam budidaya tanaman
pangan mengacu pada upaya meningkatkan daya pulih lingkungan, terutama
dari segi kelestarian tanah dan air serta keseimbangan hayati.
Standar Tenaga Kerja
a. Tenaga kerja usaha produksi tanaman pangan perlu mengetahui tata cara
budidaya komoditi yang diusahakan, terutama aspek persyaratan tumbuh,
adaptasi varietas, cara bertanam, kebutuhan pupuk, pengendalian OPT,
serta teknik panen dan pascapanen.
b. Tenaga kerja/pelaku usaha yang belum menguasai teknik budidaya komoditas
tanaman pangan yang diusahakan agar mengikuti magang, pelatihan, atau
berkonsultasi.
c. Tenaga kerja/pelaku usaha produksi tanaman pangan wajib menjamin mutu
dan keamanan konsumsi produk tanaman pangan yang dihasilkan.

d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
– Bagi pekerja yang mengoperasikan peralatan berbahaya harus diberikan
pelatihan.
– Catatan pelatihan pekerja perlu disimpan secara baik.
– Perlu petugas yang terlatih terhadap Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) di tempat kerja.
– Prosedur penanganan kecelakaan perlu dipajang di tempat kerja secara
visual.
– Tersedia fasilitas P3K di tempat kerja.
– Peringatan bahaya perlu diidentikasi secara jelas.
– Pekerja perlu mengetahui bahaya pestisida, ketentuan peraturan
keselamatan kerja, persyaratan dan tata cara mencegah keracunan
pestisida terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.
– Pekerja perlu menggunakan perlengkapan pelindung sesuai anjuran
baku.
– Pekerja mampu mendemonstrasikan bahwa mereka mampu
menggunakan perlengkapan pelindung sesuai dengan instruksi (anjuran
baku).
– Baju dan peralatan pelindung ditempatkan secara terpisah.
– Pekerja yang menangani pestisida perlu mendapatkan pengecekan
kesehatan secara rutin setiap tahunnya.
– Pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan tidak dalam keadaan sakit
dan atau tidak mengidap penyakit menula

Standar Budidaya untuk Hasil sesuai Standar Mutu Produk | medsis | 4.5