Penentuan Skala Prioritas Kebutuhan dan Biaya Kesempatan

Penentuan Skala Prioritas Kebutuhan dan Biaya Kesempatan

Skala Prioritas Kebutuhan – Seperti telah kamu ketahui, kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan jumlah alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan untuk memilih sesuai dengan tingkat kebutuhan dari barang atau jasa yang bersangkutan atau memprioritaskan yang penting dan mendesak untuk dipenuhi.

Skala Prioritas Kebutuhan

Skala Prioritas Kebutuhan

Skala Prioritas Kebutuhan

Skala Prioritas Kebutuhan – Penentuan skala prioritas dalam memilih kebutuhan sangat diperlukan agar kebutuhan yang sifatnya mendasar dan dapat menimbulkan masalah apabila tidak terpenuhi tidak terkalahkan oleh kebutuhan yang dapat ditunda. Adanya keterbatasan sumber daya pemuas kebutuhan manusia mendorong manusia untuk melakukan berbagai pilihan dari segala sesuatu yang tersedia dan dapat dipilih. Pilihan merupakan suatu tindakan untuk mengambil keputusan mengenai barang apa yang akan dipilih sehingga kepuasan individu tetap dapat tercapai. Untuk itulah ilmu ekonomi lahir, yaitu untuk membantu bagaimana seseorang, individu, atau masyarakat melakukan pilihan terhadap sumber daya yang langka dalam memenuhi kebutuhan.

Skala Prioritas Kebutuhan -Setiap pilihan yang dilakukan oleh konsumen dan produsen terhadap suatu barang dan jasa, tentu saja melahirkan suatu pengorbanan berupa barang-barang atau jasa yang tidak dipilih. Misalnya, karena keterbatasan uang yang kamu miliki, kamu lebih memilih membeli buku daripada membeli sepatu. Dengan demikian, kamu sudah mengorbankan kesempatan kamu untuk membeli sepatu.

Skala Prioritas Kebutuhan – Contoh lainnya, yaitu sebuah perusahaan lebih memilih memproduksi pakaian perempuan daripada memproduksi pakaian anak sekolah maka perusahaan tersebut telah mengorbankan kesempatannya untuk memproduksi pakaian anak sekolah. Pengorbanan kamu membeli sepatu dan pengorbanan perusahaan memproduksi pakaian anak sekolah merupakan pengorbanan berupa kesempatan. Dalam ilmu ekonomi, pengorbanan berupa kesempatan tersebut disebut sebagai biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost.

Pelaku – Pelaku Ekonomi 

Skala Prioritas Kebutuhan – Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pelaku utama dalam sistem demokrasi ekonomi atau dikenal juga dengan sistem ekonomi kerakyatan terdiri atas BUMN, BUMS dan Koperasi.

1. Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh modalnya atau sebagian dimiliki oleh Negara, adapun tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah sebagai berikut: • Melayani kepentingan masyarakat umum • Mencegah praktek monopoli swasta • Sumber pendapatan Negara Bentuk-bentuk badan usaha menurut UU No. 9 Th 1969, terdiri atas Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Persero (PT).

Skala Prioritas Kebutuhan

a. Perusahaan Jawatan (Perjan) Perjan yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (BUMN) dan menjadi hak dari departemen bersangkutan. Perjan biasanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum. • Karyawannya berstatus pegawai negeri • Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah • Tujuan utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat umum • Berada dibawah Departemen, Dirjen atau pemerintah daerah terkait. • Permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam APBN dan menjadi hak dari departemen terkait. • Bagi Perjan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan ini dituntut, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah. • Dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen • Perjan memiliki dan memperoleh fasilitas dari negara

Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam Bab X tentang Ketentuan Peralihan Pasal 93 dinyatakan bahwa dalam waktu dua tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk Perjan harus sudah dirubah bentuknya menjadi Perum atau Persero. Contoh BUMN yang dahulunya Perjan diantaranya adalah Perusahaan Jasa Kerata Api (PJKA) yang berada di bawah Depertemen Perhubungan, Th 1991 berubah menjadi perusahaan umum kereta Api (Perumka) kemudian menjadi perusahaan negara kereta Api (Penka), terakhir berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI). serta Perjan Pegadaian yang berada di bawah departemen keuangan berubah menjadi Perum Pegadaian. Dengan demikian, sejak tahun 2003 tidak ada lagi BUMN yang berbentuk Perjan.

b. Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan umum yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Perum pada umumnya merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang produksi, jasa atau bidang ekonomi lainnya yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Perum memiliki ciri-ciri sebagai berikut: • Karyawannya berstatus pegawai perusahaan Negara • Permodalan berasal dari pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara • Melayani kepentingan masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan • Kepengurusan atau alat kelengkapan Perum terdiri atas menteri, direksi, dan dewan pengawas • Menteri yang ditunjuk diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dan memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Direksi bertugas sebagai pemimpin Perum yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh menteri. • Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. • Berstatus badan hukum, sebagian besar kegiatannya bergerak dibidang jasa layanan umum • Pendirianya diusulkan oleh menteri kepada presiden. • Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain, dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. • Laporan tahunan disampaikan kepada menteri atas nama pemerintah untuk mendapatkan pengesahan.

Contohnya perusahaan umum diantaranya adalah Dinas Angkutan Motor RI (Perum DAMRI), dan Perusahaan Umum Pegadaian (Perum PEGADAIAN).

c. Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki negara. Contohnya PT Telkom (Telekomunikasi), PT Pos Indonesia, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), PT KAI (Kereta Api Indonesia). Persero memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

PT Telkom (telekomunikasi), PT Pos Indonesia, dan PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan PT KAI (Kereta Api Indonesia). Perseroan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: · Berstatus badan hukum perseroan terbatas · Dipimpin oleh seorang Direksi · Tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba · Permodalan sebagian besar berasal dari pemerintah dalam bentuk saham-saham · Karyawannya berstatus pegawai perusahaan swasta biasa. · Biasanya berbentuk PT

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Selain pemerintah pusat yang memiliki BUMN, pemerintah daerah juga biasanya memiliki badan usaha, baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam rangka mencari sumber keuangan bagi pembangunan di daerah tersebut. Badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah biasa disebut Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Permodalan BUMD sebagian besar dari Pemerintah Daerah dan sebagian lainnya dapat berasal dari pihak swasta dalam bentuk saham-saham. Contohnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Pengelola Pasar Tradisional, dan Perusahaan Daerah Kebersihan.

BUMD memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut: 1. BUMD didirikan oleh pemerintah daerah 2. Permodalan selurunya atau sebagian besar berasal dari pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 3. BUMD dipimpin oleh satu direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, baik gubernur, walikota atau bupati.

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta, yaitu badan usaha yang seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta, badan usaha milik swasta ini dapat dimiliki oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal. Tujuan dari badan usaha milik swasta ini adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perusahaan swasta terdiri atas berikut ini. a) Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari pihak swasta dalam negeri, contohnya Astra Internasional. b) Perusahaan swasta asing adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari pihak swasta luar negeri, contohnya Hongkong Sanghai Bank Corporation (HSBC) di dunia perbankan. c) Perusahaan swasta campuran adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari patungan antara beberapa pihak swasta, baik swasta nasional dengan swasta nasional, maupun swasta nasional dengan swasta asing dalam bentuk kerja sama, contohnya Lippo Bank kerja sama, swasta Indonesia dengan swasta Malaysia.

Badan Usaha Milik Swasta memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba; b) permodalan berasal dari pihak swasta yang dapat berasal dari satu orang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama; c) mempunyai status hukum yang bertanggung jawab sesuai kitab undang-undang hukum dagang; d) karyawannya berstatus pegawai swasta yang diatur oleh masing-masing perusahaan. Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3, dalam penerapannya walaupun pemerintah sebagai penyelenggara dari cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam bentuk perusahaan negara, tetapi pemerintah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta baik swasta nasional maupun swasta asing untuk melaksanakan produksi berbagai macam alat pemenuhan kebutuhan hidup, baik skala kecil maupun besar yang secara langsung diawasi oleh pemerintah.

Adapun peranan badan usaha milik swasta dalam demokrasi ekonomi di antaranya: a) membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan usaha baru; b) membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi; c) membantu pemerintah dalam menambah pendapatan negara; d) dapat mempertinggi pertumbuhan ekonomi nasional; e) membatu meningkatkan kinerja kegiatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Bentuk badan usaha milik swasta terdiri atas perusahaan perseorangan, firma (Fa), perusahaan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT). a. Perusahaan Perseorangan Perusahaan perseorangan, yaitu suatu badan usaha yang permodalannya berasal dari satu orang sehingga dimiliki dan dikelola oleh seorang yang bersangkutan.

Tanggung jawab dalam perusahaan perseorangan bersifat tidak terbatas sehingga semua keuntungan dan risiko kerugian akan ditanggung sendiri. Kebaikan dari perusahaan perseorangan: 1) organisasi relatif mudah; 2) pengambilan keputusan mudah dan cepat karena perusahaan dimiliki oleh sendiri; 3) keuntungan menjadi hak milik perusahaan seorang tanpa dibagi dengan pihak lain; 4) biaya organisasi dan pajak yang ditanggung lebih murah. Adapun kelemahan perusahaan perseorangan adalah: 1) sumber permodalan perusahaan sangat terbatas; 2) tanggung jawab organisasi tidak terbatas sehingga sulit mengontrolnya; 3) pengelolaan kurang baik dan sederhana sesuai kemampuan pemilik seorang; 4) risiko kerugian dan permasalahan perusahaan ditanggung sendiri.

b. Firma (Fa) Firma, yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama. Tujuannya untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Kebaikan dari firma adalah: 1) pemimpin perusahaan dapat dipilih sesuai dengan keahlian yang dimiliki; 2) permodalan lebih besar karena hasil penggabungan dari dua orang atau lebih; 3) keuntungan dan risiko perusahaan dibagi beberapa orang sesuai perjanjian. Kelemahan firma adalah: 1) sering terjadi perselisihan dalam pengambilan keputusan perusahaan; 2) kesalahan yang dilakukan seorang harus menjadi tanggung jawab bersama; 3) sifat tanggung jawab tidak terbatas sehingga pengelolaan manajemen kadang tidak profesional.

c. Perusahaan Komanditer (Commanditaire Venotschapi/ CV) Perusahaan komanditer, yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupakan persekutuan atas beberapa orang yang berusaha (sekutu komplementer) dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja (sekutu komanditer). Pembagian laba yang diperoleh disesuaikan dengan perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian. Kebaikan dari perusahaan komanditer adalah: 1) permodalan lebih besar karena berasal dari seorang atau beberapa orang yang memiliki modal cukup; 2) proses pendiriannya lebih mudah; 3) pengelolaan lebih baik dan jelas karena ada orang yang khusus menjalankan usaha dari perusahaan komanditer yang bersangkutan. Kelemahan perusahaan komanditer adalah: 1) para pemilik modal biasanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas; 2) kemungkinan campur tangan pemilik modal akan menyebabkan permasalahan dalam menjalankan usaha; 3) jika tidak cocok, pemilik modal kemungkinan sulit menarik kembali modal yang telah disetorkannya.

d. Perseroan Terbatas (PT) Perseroan terbatas, yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupkan perseroan dua orang atau lebih dengan perolehan modal berusal dari pengeluaran saham. Pemilik modal disebut pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebaikan dari perseroan terbatas adalah: 1) permodalan lebih besar dan pengumpulan lebih mudah dengan cara mengeluarkan saham; 2) kepemimpinan perusahaan mudah diganti, jika dianggap sudah tidak layak; 3) kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dengan banyaknya modal yang dimiliki. Kelemahan perseroan terbatas adalah: 1) proses pendiriannya relatif sulit dengan biaya perizinan yang cukup besar; 2) menimbulkan spekulasi dari penjualan saham; 3) pemegang kekuasaan terletak pada pemegang saham terbesar sehingga kemungkinan menyebabkan intervensi yang berlebihan terhadap anggota manajemen.

Penentuan Skala Prioritas Kebutuhan dan Biaya Kesempatan | medsis | 4.5