Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Masalah demokrasi di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. images (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
menganut sistem pemisahan kekuasaan Trias Politica sebagaimana yang diajarkan
Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan. Hal tersebut
disebabkan beberapa hal berikut.
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh
suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
membatasi kekuasaan dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi
kekuasaan dilakukan oleh 3 bagian saja.

c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, Pasal 1 Ayat (2), kepada lembaga-lembaga negara lainnya.
a.Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut.
a)Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi.
b)Bentuk pemerintahan adalah republik dan sistem pemerintahan adalah presidensial.
c)Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
d)Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden.
e)Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang berjumlah 4 orang dari tiap provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik perwakilan. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melaui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. f) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Agung, dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi.
g) Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen pada dasarnyamasih menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Hal ini dibuktikanbahwa Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Namun, sistem pemerintahanini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukanpembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | medsis | 4.5