Sistem Pemerintahan Presidensial

Kedudukan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bergantung
pada badan perwakilan rakyat. Adapun, dasar hukum dari kekuasaan eksekutif
dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, presiden
menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masingmasing
dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena
pembentukan kabinet itu tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat atau njkbyuv
tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka
menteri pun tidak bisa diberhentikan oleh badan perwakilan rakyat.
Sistem ini terdapat di Amerika Serikat yang mempertahankan ajaran
Montesquieu, yakni kedudukan tiga kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif,
dan yudikatif terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling
mengadakan perimbangan (check and balance). Kekuasaan membuat undangundang
berada di tangan congress, namun presiden mempunyai hak veto terhadap
undang-undang yang sudah dibuat itu. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden
dan pemimpin-pemimpin departemen, yaitu para menteri yang tidak bertanggung
jawab pada parlemen. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala
eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyat.
Tugas peradilan dilakukan oleh badan-badan peradilan yang pada azasnya
tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Hakim diangkat seumur hidup
selama kepribadiannya tidak tercela dan ada sebagian hakim yang dipilih oleh rakyat.
Badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen dalam
sistem pemerintahan presidensial. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara
lansung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Kedua badan tersebut
dipilih oleh rakyat secara terpisah.

a. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
1) Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah
kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak
dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu
dewan/majelis.

2)Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
3)Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen.
4)Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5)Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat.
6)Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

b.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
Kelebihan sistem presidensial adalah sebagai berikut.
1)
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen.
2)
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun.
3)
Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4)
Jabatan-jabatan eksekutif dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri. Namun, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif.
Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut.
1)Kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2)Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.
3)Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Sistem Pemerintahan Presidensial | medsis | 4.5