Sistem Pemerintahan Presidensial Republik Indonesia

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Beberapa ciri dari Sistem Pemerintahan Presidensial Republik Indonesia
adalah sebagai berikut.
a) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secaratidak langsung.

b)Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan Duta Besar, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
c)Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi.
d)
Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).
Dengan demikian, terdapat perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan tersebut antara lain, adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balances, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. 20140123075324770

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

c.Impeachment Presiden Republik Indonesia
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan yang signifikan terhadap eksistensi MPR. MPR tidak lagi memiliki wewenang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, MPR masih tetap memiliki wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Impeachment Presiden sering diungkapkan oleh masyarakat luas sebagai istilah yang menunjukkan sebagai pemberhentian Presiden. Impeachment atau pemakzulan lebih lazim dimaksudkan sebagai dakwaan untuk memberhentikan Presiden.

Sesungguhnya, kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial
sangat kuat. Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang
stabil dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem ini ditentukan masa jabatan
Presiden untuk jangka waktu tertentu (Fix Term Office Periode). Presiden dapat
diberhentikan dalam jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang
secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden
dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila terbukti
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan apabila
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan UUD ini, lembaga negara
yang diberi kewenangan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sebelum diputus
oleh MPR, proses pemberhentian dimulai dengan proses pengawasan terhadap
Presiden oleh DPR. Apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran
hukum yang dilakukan oleh Presiden yang berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela serta tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 (dua per
tiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Namun,
terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian
Presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi membenarkan
pendapat DPR, maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan
putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden.
Dengan demikian, pemberhentian Presiden menurut UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945, harus melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan
berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti serta fakta
yang mengukuhkan dugaan adanya pelanggaran pasal mengenai pemberhentian
Presiden oleh Presiden (yaitu Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945) serta mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Mahkamah Konstitusi mengkaji dari segi hukum dan landasan yuridis alasan pemberhentian Presiden. MPR yang akan menjatuhkan vonis politik apakah Presiden diberhentikan atau tetap memangku jabatannya. DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Presiden dan dapat mengusulkan pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya, tentu tidak steril dari pandangan dan kepentingan politiknya, karena lembaga DPR terdiri dan perwakilan partai-partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum. Karena itu, dalam mengajukan usulan pemberhentian Presiden, DPR harus seobyektif mungkin dan memiliki alasan-alasan yang cukup kuat bahwa tindakan/kebijakan Presiden benar-benar telah memenuhi dasar substansial pemberhentian Presiden (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
Bagaimana mekanisme DPR untuk menyelidiki adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden, tidak diatur secara tegas dalam UUD. Hanya Pasal 20A Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan Hak Angket kepada DPR, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
Dengan adanya hak angket secara implisit UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengadakan
penyelidikan terhadap Presiden.
Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket diputuskan oleh DPR
dalam rapat paripurna. Jika hasil panitia angket menemukan bukti-bukti bahwa
Presiden memenuhi ketentuan Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan disetujui oleh paripuma
DPR dengan dukungan minimum 2/3 suara, maka selanjutnya DPR harus terlebih
dahulu membawa kasus itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan
diadili sebelum dilanjutkan kepada MPR.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci
mengenai proses pemeriksaan atas pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi. UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menentukan bahwa Mahkamah
Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau
pendapat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi pun tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi hanya diatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan, yaitu
diajukan oleh DPR selaku Pemohon. DPR harus mengajukan permohonan secara
tertulis dan menguraikan secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh Presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan melampirkan putusan
serta proses pengambilan putusan di DPR, risalah dan atau berita acara rapat
DPR disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden.
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur batas waktu penyelesaian
permohonan yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu 90
hari setelah permohonan diregister, alat-alat bukti serta bentuk putusan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan
DPR diwajibkan untuk memanggil Presiden sebagai pihak dalam perkara untuk memberikan keterangan atau meminta Presiden untuk memberikan keterangan tertulis. Untuk hadir atau memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi, Presiden dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya.
Apakah terdapat perdebatan lebih lanjut, misalnya tanggapan kembali dari DPR serta tanggapan balik dari Presiden. Apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa kembali saksi-saksi yang sudah diperiksa di DPR atau menambah saksi baru, tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Bila memperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah terbuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali dan menilai bukti-bukti yang diajukan dan dapat memanggil saksi-saksi. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh DPR dapat dinilai dan diuji kembali. Mahkamah Konstitusi dapat memangil kembali saksi-saksi yang pernah dipanggil di DPR serta dapat memanggil saksi-saksi baru. Dengan demikian, dalam pemeriksaan kasus usulan pemberhentian Presiden, Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya dengan memeriksa dan menilai dokumen-dokumen yang disampaikan oleh DPR. Dengan mempergunakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membuat hukum acara tambahan sebagai pengaturan lebih lanjut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Di sinilah kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara dalam hal pemeriksaan atas usulan pemberhentian Presiden oleh DPR.
Memperhatikan proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi ”memeriksa, mengadili, dan memutus” dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah proses peradilan yang tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen semata-mata. Karena itu, pemeriksaan pendapat DPR itu dapat dilakukan seperti pemeriksaan dalam perkara pidana biasa. Hanya saja posisi Presiden bukanlah seperti posisi terdakwa dalam perkara pidana, akan tetapi sebagai pihak dalam perkara yang memiliki posisinya sejajar dengan pemohon yaitu DPR yang bertindak seperti ”penuntut” dalam perkara pidana. Dengan proses seperti ini, Mahkamah Konstitusi dapat secara obyektif dan secara mendalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh DPR,
terhindar dari kepentingan dan pandangan politik yang dapat saja subyektif dari
DPR.
Proses pemberhentian Presiden selanjutnya berada di lembaga MPR, setelah
adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR. Apa
yang terjadi di MPR sesungguhnya adalah pengambilan keputusan politik untuk
menentukan apakah Presiden layak untuk diberhentikan atau tidak. Tidak ada
pemeriksaan kembali seperti halnya yang terjadi di DPR dan Mahkamah Konstitusi.
Dalam persidangan itu, MPR hanya mendengarkan pembelaan terakhir dari
Presiden setelah mendengarkan usulan pemberhentian dari DPR. Perdebatan yang
mungkin terjadi hanyalah perdebatan di antara anggota MPR. Karena itu apakah
Presiden berhenti atau tidak adalah sangat bergantung pada suara mayoritas yaitu
2/3 (dua pertiga) suara anggota MPR dalam sidang Istimewa MPR yang dihadiri
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) anggota MPR. Di sinilah berlaku prinsip
Salus Populi Suprema Lex (suara rakyat adalah hukum tertinggi). Dalam hal
MPR tidak memberhentikan Presiden, bukanlah berarti MPR menganulir putusan
Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR mengenai adanya
dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden. Karena itu, Presiden dapat saja dituntut
secara pidana melalui peradilan pidana biasa manakala terdapat dugaan tindak
pidana yang dilakukan oleh Presiden.

Sistem Pemerintahan Presidensial Republik Indonesia | medsis | 4.5