Sistem Pemerintahan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dekat dengan fitrah hati nurani rakyat, karena manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas. Dalam pemerintahan demokrasi pelaksanaan pemerintahan oleh rakyat disertai dengan tangggung jawab.
Pendapat dari para pakar ilmu politik menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi akan mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Gedung-Baru
1. Semua warga negara berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Jika warga negara tidak berpartisipasi maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat.
2. Setiap warga negara mempunyai persamaan yang sama di depan hukum (equality before the law).
3. Pendapatan negara didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara.
4. Semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.
5. Adanya kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, dan beragama.
6. Semua warga negara berhak mendapat informasi tanpa batas.
7. Semua warga negara mengindahkan tata krama politik.
8. Adanya semangat kerja sama dalam setiap kegiatan.
9. Adanya hak untuk protes atau mengkritik atas kebijakan pemerintah.
Prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi perlu diperhatikan oleh pemerintah yang berkuasa. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila, penerapan sistem pemerintahannya didasarkan pada ajaran demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada kalimat “…negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Selanjutnya, pada Sila Keempat dari
Pancasila yang juga terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kemudian,
hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan
rakyat …”.
Dengan demikian, membicarakan sistem pemerintahan pada dasarnya
membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan dilakukan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara itu dalam rangkamenyelenggarakan kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhannya
itu. Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah itu dibagi
menurut garis horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya, yang menimbulkan
berbagai macam lembaga di dalam suatu negara. Adapun, pembagian kekuasaan
secara vertikal melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam
sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.
1. Pengertian Pemerintahan
• Dalam arti luas
Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu
negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
• Dalam arti sempit
Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai
tujuan penyelenggaraan negara.  Adapun, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembagalembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Sistem Pemerintahan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | medsis | 4.5