Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah

Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah

Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah

Melalui Sidang I BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh negara membahas tentang dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu dasar negara, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk dapat mendirikan gedung Indonesia Merdeka.

Mengenai asas dan dasar negara Indonesia Merdeka usulan dimulai oleh pidato Mr. Muh. Yamin pada 29 Mei 1945 dengan judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”. Susunan dasar negara sebagaimana yang diusulkan Mr. Muh. Yamin dalam pidatonya adalah sebagai berikut: 1) Peri kebangsaan, 2) Peri kemanusiaan, 3) Peri ketuhanan, 4) Peri kerakyatan, 5) Kesejahteraan rakyat.

Setelah selesai pidato, Mr. Muh Yamin menyampaikan lampiran pidatonya tentang asas dan dasar negara seperti di bawah ini:

1) Ketuhanan Yang Maha esa, 2) Persatuan Kebangsaan Indonesia, 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya Ir. Soekarno menyatakan bahwa atas saran dari salah seorang temannya, maka asas dasar negara yang dikemukakannya dinamakan Pancasila. Panca = lima; sila = dasar atau sendi.

Beliau menyusun rumusan asas dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut:

1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3) Mufakat atau demokrasi, 4) Kesejahteraan sosial, 5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Selain Mr. Muh Yamin dan Ir. Soekarno, Mr. Soepomo juga memberikan usulan tentang asas dan dasar negara, yang isinya sebagai berikut: 1) Persatuan, 2) Kekeluargaan, 3) Keseimbangan lahir dan batin, 4) Musyawarah, 5) Keadilan rakyat. Salah satu hasil Sidang I BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah disepakati untuk adanya sidang lanjutan menindaklanjuti rapat I, sehingga dibentuklah Panitia Kecil yang anggotanya terdiri atas sembilan orang. Oleh karena itu, panitia ini disebut Panitia Sembilan. Mereka adalah: 1) Ir. Soekarno, 2) Drs. Moh. Hatta, 3) A.A. Maramis, SH, 4) Abikusno Tjokrosuyoso,

5) Abdul Kahar Muzakir, 6) H. Agus Salim, 7) K.H. Wahid Hasyim, 8) Achmad Soebardjo. S.H., 9) Mr. Muh. Yamin. Rapat Panitia Kecil ini dilakukan di Gedung Jawa Hokokai yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

1) Menggolongkan usul-usul yang masuk sebagai berikut: a) usul minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya; b) usul mengenai dasar negara; c) usul mengenai bentuk dan kepala negara; d) usul mengenai unifikasi dan federasi; e) usul mengenai warga negara; f) usul mengenai daerah; g) usul mengenai agama dan negara; h) usul mengenai kenegaraan. 2) Usul prosedur yang harus dilakukan, yaitu prosedur agar segera tercapai Indonesia Merdeka. Panitia mengusulkan kepada badan penyelidik untuk: a) menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar; b) minta segera disyahkan hukum dasar itu oleh pemerintah agung di Tokyo dan minta agar selekas-lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan yang kewajibannya menyelenggarakan negara Indonesia merdeka atas hukum dasar yang ditentukan Badan Penyelidik dan melantik pemerintah nasional. 3) Menyusun usul rencana pembukaan hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta oleh Mr. Moh. Yamin.

Adapun isi Piagam Jakarta sebagai berikut. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai Jengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, nenurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Selanjutnya, melalui Sidang II BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945 dimusyawarahkan penyusunan Rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Rencana Undang-Undang Dasar serta rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada rapat 11 Juli 1945, dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan sehagai berikut: 1) Ir. Soekarno, 2) Otto Iskandardinata, 3) BPH Purbaya, 4) K.H. Agus Salim, 5) Mr. Achmad Subardjo, 6) Mr. R. Soepomo, 7) Mr. Maria Ulfah Santoso, 8) K.H. Wachid Hasim, 9) Parada Harahap, 10) Mr. J. Latuharhary, 11) Mr. R. SusantoTirtoprojo, 12) Mr. Sartono, 13) Mr. R.P. Singgih, 14) KRTH. Wuryaningrat, 15) Mr. R.P Singgih, 16) Mr. Tan Eng Hoa, 17) Dr. P.A. Husen Djayadiningrat, 18) Dr. Sukirman Wirjosandjojo, 19) Mr. A.A. Maramis, 20) Miyano (Jepang).

Melalui usulan dari Husen Djajadiningrat dan Mr. Muh. Yamin, maka dalam Panitia Perancang Undang-Undang Dasar itu dibentuk Panitia Kecil dengan susunan sebagai berikut.

1) Panitia Kecil Declaration of Right dengan susunan anggota Mr. Achmad Subardjo (Ketua), Parada Harahap, dan Dr. Sukirman Wirjosandjojo. 2) Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan Mr. Soepomo (ketua), Mr. Achmad Subardjo, KPRT Wongsonegoro, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, K.H. Agus Salim, Dr. Sukirman Wirjosandjojo. 3) Untuk Preambul tidak dibentuk panitia karena hasil Panitia Kecil 22 Juni 1945 telah diterima.

Peran PPKI Untuk Kemerdekaan Indonesia 

Ketika Jepang sudah makin terpojok dalam Perang Asia Timur Raya, tiga pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dr. Rajiman Wediodiningrat, Ir. Soekarno, dan Moh. Hatta dipanggil oleh Marskal Muda Terauci ke Dalat (Vietnam Selatan) dalam rangka membicarakan keputusan Jepang yang hendak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan wilayah yang mencakup seluruh bekas jajahan Belanda. Dalam pertemuan antara ketiga tokoh bangsa Indonesia dengan Marsekal Muda Terauci, dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 9 Agustus 1945, sebab BPUPKI telah dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Mula-mula, anggota PPKI berjumlah 21 orang, yang terdiri atas wakil-wakil dari seluruh Indonesia.

Ketuanya Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta. Dalam perkembangannya, badan ini tanpa seizin Jepang menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia sendiri untuk merdeka. Adapun susunan anggota PPKI adalah sebagai berikut: 1) Ir. Soekarno (ketua), 2) Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua), 3) dr. Radjiman Wediodiningrat, 4) Otto Iskandardinata, 5) K.H. Wahid Hasyim, 6) Ki Bagushadikusumo, 7) B.P.K.A. Suryoharnodjojo, 8) M. Soetadjo Kartodikusumo, 9) R. Panji Soeroso, 10) Prof. Dr. Mr. Supomo, 11) Abdul Kadir, 12) B.P.H. Purboyo, 13) dr. Amir (mewakili wilayah Sumatra), 14) Mr. Tengku Mohammad Hasan,

15) Mr. Abdul Abbas, 16) A.A. Hamidhan (mewakili wilayah Kalimantan), 17) I Gusti Ketut Puja (mewakili wilayah Sunda Kecil atau sekarang Nusa Tenggara), 18) Mr. J. Latuharhary (mewakili wilayah timur), 19) Dr. G.S.S.J. Ratu (mewakili wilayah Sulawesi), 20) Andi Pangeran, 21) Dr. Yap Twan Bing (mewakili golongan minoritas Cina). Pada 18 Agustus 1945, PPKI (Dokuritso Zunbi Inkai) rencananya akan mengadakan sidang yang membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi karena pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan berdirinya negara Republik Indonesia, lepas dari pemerintah Jepang, maka akhirnya sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dimanfaatkan untuk melengkapi syarat-syarat berdirinya negara. Adapun secara garis besarnya kegiatan PPKI pada 18 Agustus 1945 dibagi ke dalam dua tahap sebagai berikut. 1) Rapat Pendahuluan PPKI Kegiatan ini berupa rapat kecil yang terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Moh.

Hasan. Para tokoh melaksanakan rapat pendahuluan dan menghasilkan kesepakatan mengubah kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan perubahan tersebut, maka seluruh hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam. Menurut Drs. Moh. Hatta, dengan adanya perubahan itu memberikan tanda bahwa para pemimpin bangsa pada waktu itu lebih mengutamakan nasib persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Rapat Utama PPKI Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta yang melahirkan tiga keputusan utama, yakni sebagai berikut. a) Menetapkan dan mengesahkan UUD 45 sebagai hukum dasar. Dalam UUD 45 tercantum dasar negara. Dengan demikian, PPKI pun telah menetapkan dasar negara RI yang harus diproklamasikan sehari sebelumnya. b) Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. c) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

Rancangan yang digunakan dalam penetapan UUD 1945 adalah Rencana UndangUndang Dasar yang dirumuskan oleh BPUPKI pada 16 Juli 1945. Adapun untuk pembukaan Undang-Undang Dasar menggunakan bahan usul Rencana Pembukaan Hukum Dasar yang dirumuskan Panitia Sembilan 22 Juni 1945.

Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah | medsis | 4.5