Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi
secara umum. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan
di Indonesia? Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Pengertian Demokrasi Pancasila
Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006: 193-205), mengutarakan
10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, seluk beluk
sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas,
konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan
Yang Maha Esa.
b. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan
demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa
semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan
rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, Kekuasaan tertinggi
ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang
kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan
kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
d. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai empat makna penting.
Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung,
melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan
demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.
Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice)
bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security)
bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat,
kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum
(legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang
justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan,
permusuhan, dan kerusakan.
e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak
terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan
pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara
yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan
pemisahan kekuasaan (division and separation of power), dengan sistem
pengawasan dan perimbangan (check and balances).
f. Demokrasi dengan hak asasi manusia, Artinya, demokrasi menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui
hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas
tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat
manusia seutuhnya.
g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki
diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang
memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan
untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka
pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut
umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk
mengajukan konsiderans (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat
pembuktian, dan petitumnya.

h. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan
pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan
eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan
Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada propinsi
dan kabupaten/kota. Dengan Peraturan Pemerintah, daerah-daerah otonom
itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan
urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang
diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.
i. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya
soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab,
bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian
kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah
dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata
ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (welfare state) oleh dan
untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
j. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, Demokrasi menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan
sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok,
satuan, atau organisasi yang jadi
anak emas, yang diberi berbagai
keistimewaan atau hak-hak khusus.
Apa sebenarnya yang menjadi
karakter utama demokrasi Pancasila?
Karakter utama demokrasi
Pancasila adalah sila keempat,
yaitu Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam
p e r m u s y a w a r a t a n / p e r w a k i l a n .
Dengan kata lain, demokrasi Pancasila
mengandung tiga karakter utama, yaitu
kerakyatan, permusyawaratan, dan
hikmat kebijaksanaan.
Tiga karakter tersebut sekaligus
berkedudukan sebagai cita-cita luhur
penerapan demokrasi di Indonesia.
Cita-cita kerakyatan merupakan
bentuk penghormatan kepada
rakyat Indonesia dengan member
kesempatan kepada rakyat Indonesia
untuk berperan atau terlibat dalam
proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh pemerintah. Citacita
permusyawaratan memancarkan
keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham
perseorangan atau golongan. Sedangkan cita-cita hikmat kebijaksanaan
merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di
Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan,
perikemanusian, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.
Hikmat kebijaksanaan itu adalah perpaduan antara kebenaran yang berasal
dari Tuhan dengan pemikiran manusia. Untuk menambah pemahaman kalian

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila | medsis | 4.5