Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Perundang-undangan

Perundang-undangan

Perundang-undangan – Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

1) Kekuasaan legislatif MPR Kekuasaan legislatif MPR adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. Menetapkan UUD bukan berarti dilakukan setiap kali bersidang, melainkan dalam hubungannya dengan UUD 1945. Perubahan ini tidak boleh mengganti asas-asas dalam UUD 1945, bila sampai mengubah asas-asas/prinsipprinsip UUD 1945, bukan lagi mengubah tetapi mengganti UUD 1945.

Perundang-undangan – Perubahan Undang-Undang Dasar ditentukan dalam UUD 1945, antara lain: a) Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi, “Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.” b) Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap usul perubahan pasal-pasal UndangUndang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”

Perundang-undangan

c) Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi, “Untuk mengubah pasal-pasal UndangUndang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.” d) Pasal 37 ayat (4) yang berbunyi, “Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.” e) Pasal 37 ayat (5) yang berbunyi, “Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” 2) Fungsi legislatif DPR Sebagai badan legislatif, menurut UUD 1945 pasal 20 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Perundang-undangan –  Setiap rancangan undangundang dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU itu disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (pasal 20 ayat 5). Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh presiden (pasal 5 ayat 1) atau DPR. Berkaitan dengan ini DPR mempunyai hak inisiatif yaitu hak mengajukan usul rancangan undang-undang (pasal 21 ayat 1).

Perundang-undangan – Syarat mutlak berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri/Sekretaris Negara. Sedangkan tanggal mulai berlakunya undang-undang adalah menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara (lembaran negara ialah tempat pengundangan peraturanperaturan negara supaya sah berlaku).

Perundang-undangan – Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, dikenal beberapa asas peraturan perundangan yaitu: a) Undang-undang tidak berlaku surut, mengikat untuk masa mendatang. b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula/menyampaikan peraturan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferior). c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali). d) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (lex posteriori derogat legi priori).

e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. f) Undang-undang memiliki syarat keterbukaan, artinya: (1) Diumumkannya sidang di DPR dan eksekutif dalam pembuatan undang-undang. (2) Memberi hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulusul tertulis kepada penguasa, dengan cara mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting menyangkut suatu peraturan. (3) Departemen mengundang organisasi tertentu untuk memberikan usul dan rancangan undang-undang. (4) Diadakan sidang dengar pendapat di DPR. (5) Adanya pembentukan komisi-komisi penasihat yang terdiri dari para tokoh dan ahli terkemuka. Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika: a) Jangka waktu berlakunya sudah lampau/lewat. b) Keadaan/hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. c) Undang-undang itu dicabut oleh instansi yang membuatnya atau oleh instansi yang lebih tinggi. d) Telah diadakan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang lama. 3) Kerja sama DPR dan Pemerintah dalam perundang-undangan Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra bagi DPR, artinya presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas legislatif yaitu: a) Membuat undang-undang. b) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPR menjalankan kekuasaan legislatif. Namun dalam pembahasan RUU untuk menjadi UU harus mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR. Bentuk kerja sama antara presiden dengan DPR dalam proses legislatif, antara lain: a) Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat (1)). b) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama (pasal 20 ayat (2)). c) Peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (pasal 22 ayat (2)); dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut (pasal 22 ayat (3)).

d) Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Bila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu (pasal 23 ayat 2 dan 3). 4) Tata cara penyelesaian RUU Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Peraturan ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Hal ini sebagai pelaksanaan dari pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10/2004 (UU-P3). Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Hal ini juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR .

Suatu undang-undang yang telah disahkan terdiri atas: a) Konsiderans yaitu alasan-alasan yang menyebabkan dibentuknya suatu undang-undang. Konsiderans dinyatakan dengan kata-kata: Menimbang: bahwa . . . dan seterusnya (alasan pembentukan UU). Mengingat: . . . (disebut nama UU). b) Diktum ialah keputusan yang diambil oleh pembuat UU, setelah disebutkan alasan pembentukannya. Diktum dinyatakan dengan katakata: Memutuskan: Menetapkan . . . (disebut nama UU). c) Isi undang-undang, terdiri atas bab, bagian, pasal, dan ayat. Berkaitan dengan pembuatan peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu), hak inisiatif sepenuhnya berada di tangan pemerintah, hak ini khusus diberikan UUD 1945 pasal 22 . Contoh Perpu, misalnya dari tanggal 16 Desember 1969 berlaku Perpu tentang Keadaan Bahaya sampai dengan 1 Mei 1963. Dalam konsiderans itu dikatakan: Menimbang: (1) Bahwa berhubung dengan berlakunya kembali UUD 1945 perlu ditetapkan peraturan negara baru tentang keadaan bahaya untuk mengganti UU keadaan bahaya 1957. (2) Bahwa karena keadaan yang memaksa, peraturan baru tentang keadaan bahaya itu perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah pangganti undang-undang (perpu, pen). Mengingat: pasal 12 UUD 1945. Mengingat pula: pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Mendengar: (1) Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 November 1959. (2) Musyawarah kabinet kerja pada tanggal 8 Desember 1959. 5) Tata cara pembuatan peraturan daerah Prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam: a) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Keputusan Mendagri) No.21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah. b) Keputusan Mendagri No.22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produkproduk Hukum Daerah. c) Keputusan Mendagri No.23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah.

d) Keputusan Mendagri No.24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Tata cara pembentukan peraturan daerah (Perda) menurut Keputusan Mendagri tersebut adalah sebagai berikut: a) Persiapan penyusunan raperda (dalam peraturan tata tertib DPRD) Raperda berasal dari DPRD atau kepala daerah. Kepala daerah menyampaikan surat pengantar kepada DPRD, sedangkan pimpinan DPRD menyampaikan raperda kepada kepala daerah. Penyebarluasan raperda dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Penyebarluasan raperda dari kepala daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Bila materi raperda dari DPRD dan presiden sama, maka yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD. Raperda dari kepala daerah digunakan sebagai bahan sandingan.

b) Pembahasan rancangan perda Pembahasan raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. c) Penarikan kembali rancangan perda Raperda dapat ditarik kembali sebelum pembahasan oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali raperda berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepada daerah. d) Penetapan raperda menjadi perda Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah, dalam waktu paling lambat 7 hari disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Raperda ditandatangani oleh kepala daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak raperda disetujui bersama, maka raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan.

6) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundangundangan Dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan-masukan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk membuat perundang-undangan tersebut. Partisipasi atau peranan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut: a) Mengoptimalkan lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat yang telah ada, yaitu MPR, DPR, DPRD, Orsospol, Badan Permusyawaratan Desa, dan media massa. Lembaga-lembaga itu melakukan pengembangan dalam bidang politik sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 28 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang.” Undangundang tersebut adalah Undang-Undang RI No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. b) Mengawasi berlangsungnya proses pengolahan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik. c) Sebagai motivator percepatan penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. d) Sebagai subjek pendukung ketertiban suasana penyusunan peraturan perundang-undangan. Contoh: Dalam sidang DPR atau MPR yang sedang menyusun RUU atau ketetapan Majelis harus selalu didukung oleh suasana yang aman, tertib, dan teratur dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang tanpa membuat gaduh suasana sidang, baik di dalam maupun di luar sidang.

Apabila di dalam pelaksanaan undang-undang yang telah ada dan disahkan oleh pihak berwenang seperti yang dikemukakan di atas  terdapat undang-undang yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia, maka undang-undang tersebut tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena dalam pelaksanaan undang-undang tersebut harus terdapat keinginan, harapan dan kenyataan yang diaspirasikan oleh masyarakat itu sendiri.

Pemerintah atau pihak yang berwenang harus dapat menerima aspirasi rakyatnya karena pemerintah tanpa rakyat tidak akan berarti apa-apa. Begitu pula sebaliknya rakyat tanpa ada pemerintah yang berdaulat tidak berarti apa-apa. Pihak yang satu membutuhkan pihak yang lain sebagai subjek maupun objek pelaksana undang-undang itu sendiri. Pemerintah harus memperhatikan, menindaklanjuti aspirasi-aspirasi masyarakatnya dengan bertanggung jawab.

 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional | medsis | 4.5