Perubahan UUD 1945 19 Oktober 1999 – sekarang

Perubahan UUD 1945 19 Oktober 1999 – sekarang

Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945  – Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah presiden Soeharto, (21 Mei 1998), maka lahirlah masa reformasi. Masa reformasi (masa era global, menurut Drs. Syahrial Syarbaini, M.A.) telah melampaui empat kali pergantian presiden. Pertama, yaitu Presiden B.J. Habibie dengan nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kedua, Presiden Abdurrahman Wahid dengan nama Kabinet Persatuan Nasional.

Perubahan UUD 1945  – Ketiga, Presiden Megawati Soekarnoputri dengan nama Kabinet Gotong Royong. Keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Kabinet Indonesia Bersatu. Agenda penting yang telah terjadi pada masa reformasi ialah berhasilnya UUD 1945 diamandemen dengan empat kali perubahan.

Perubahan UUD 1945  – Berdasarkan sejarah bahwa dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kontituante gagal membentuk UUD baru. Demikian pula pasca G-30 S/PKI era Orde Baru, kedudukan UUD 1945 semakin kuat dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan dengan dikukuhkannya TAP MPR yang mempersulit perubahan UUD 1945. Ketetapan-ketetapan MPR tersebut yaitu TAP MPR No.I/MPR/1983 tentang Ketetapan dan Kehendak untuk Tidak Mengubah UUD 1945 serta Melaksanakannya Secara Murni dan Konsekuen; dan TAP MPR No.IV/MPR/ 1983 tentang Referendum.

Perubahan UUD 1945

a. Tuntutan Reformasi

Perubahan UUD 1945 – Pada awal Reformasi berkembang tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain: 1) Amendemen UUD 1945. 2) Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI. 3) Penegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM dan pemberantasan KKN. 4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah). 5) Mewujudkan kebebasan Pers. 6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

b. Latar Belakang Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945  – Dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan UUD 1945, antara lain: 1) Struktur ketatanegaraan sebelumnya bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini menimbulkan tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada lembaga-lembaga ketatanegaraan. 2) Kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan yang dilengkapi hak prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisasi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang berbeda, tapi ternyata berada di satu tangan (presiden).

Hal ini berakibat tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) serta berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan otoriter. 3) Dalam UUD 1945 sebelumnya terdapat pasal-pasal multitafsir (tafsiran beragam), misalnya terhadap pasal 6 dan 7 UUD 1945 sebelum perubahan. 4) Terlalu banyaknya (UUD 1945 sebelum perubahan) memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden dalam mengatur hal-hal penting dengan UU.

Kekuasaan legislatif presiden dapat merumuskan hal-hal penting, misalnya pengaturan tentang BPK, MA, HAM dan Pemda disusun oleh kekuasaan presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke DPR. 5) Rumusan UUD 1945 sebelum perubahan belum cukup mendukung semangat penyelenggaraan negara yang berdasarkan kehidupan demokratis, supermasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang praktik penyelenggaraan negara yang sesuai Pembukaan UUD 1945, misalnya praktek monopoli (pasal 33 UUD 1945), kurangnya kebasan berekspresi parpol dan ormas, dan penyelenggaraan pemilu hanya merupakan persyarakatan demokrasi formal, karena seluruh proses dan tahapannya dikuasai oleh pemerintah.

c. Tujuan Perubahan UUD 1945

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk: 1) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 3) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945. 4) Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat serta transparan, dan bentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengokomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. 5) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencedaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera. 6) Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. 7) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

d. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Pasca Perubahan)

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR, merupakan bentuk tuntutan reformasi. Hal ini juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Beliau menyatakan antara lain, “bahwa ini adalah sekedar Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutie grondwet. Nanti kita membuat Undang-undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap.” Adapun dasar yuridis perubahan tersebut ialah pasal 37 UUD 1945. Oleh karena itu, sebelum melakukan perubahan, MPR terlebih dulu mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentan Referendum, yang tidak sesuai dengan cara yang diatur pasal 37.

Terdapat lima kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yaitu: 1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945). 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal. 5) Melakukan perubahan dengan cara adendum (artinya perubahan itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sesuai dengan yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli). Dengan kesepakatan tersebut, maka bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan bentuk pemerintahannya ialah republik. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) , dan pasal 37 ayat (5) yang berbunyi: 1) Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” 2) Pasal 37 ayat (5): “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan.”

e. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945

Sistem Pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (pasca perubahan). Ciri-ciri dari sistem pemerintahan ini, antara lain: 1) Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi (lembaga) penyelenggara kekuasaan eksekutif dibawah Undang-undang Dasar. 2) Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan bertanggung jawab kepada rakyat. 3) Presiden dan/atau wakil presiden dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum bila melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. 4) Bila terjadi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden, pengisiannya dilakukan melalui pemilihan dalam sidang MPR. 5) Para menteri adalah pembantu presiden dan wakil presiden. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.

6) Masa jabatan presiden adalah lima tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali sebagai presiden untuk satu kali masa jabatan. 7) Presiden tidak tunduk kepada parlemen. Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan/membubarkan. 8) Tidak dikenal adanya pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan pada presiden.

Dalam pemerintahan masa Reformasi (era global) telah terjadi perubahan mendasar dari pemerintahan Orde Baru, antara lain: 1) Adanya penguatan fungsi legislatif dan berkurangnya kewenangan presiden. 2) Adanya pemberdayaan DPR secara keseluruhan dengan telah direvisinya UU politik tahun 1985 menjadi UU Nomor 2/1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu dan UU Nomor 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD, dan penguatan kedudukan DPR secara mendasar dalam amandemen pertama dan kedua UUD 1945, serta adanya perubahan secara teknis peraturan tata tertib DPR-RI Nomor 16/DPR-RI/1999-2000. 3) Pemisahan pimpinan DPR dari pimpinan MPR (pasal 17 ayat 2), menjadikan DPR lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. 4) Dihapusnya lembaga recall, sehingga DPR lebih leluasa dalam memperjuangkan aspirasinya tanpa tekanan (karena dapat diberhentikan sebagai anggota DPR disebabkan alasan politis, misalnya berbeda pendapat dengan fraksi/pimpinan partai atau memojokkan pemerintah). 5) Lembaga legislatif DPR dapat menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, penetapan anggaran dan budget secara optimal. DPR mempunyai hakhak seperti meminta keterangan pada presiden, mengadakan penyelidikan, mengadakan perubahan atas RUU/UU, mengajukan RUU, mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu, jika ditentukan oleh suatu perundangan dan menentukan anggaran DPR. 6) Dengan prosedur tata cara penyampaian hak DPR dan hak anggota DPR sebagaimana diatur dalam SK DPR-RI Nomor 16/DPR-RI/1999-2000 pasal 145 sampai dengan 175, tentang hak meminta keterangan, dengan 10 tanda tangan tanpa harus mempertimbangkan jumlah fraksi (aturan lama harus 20 tanda tangan mewakili lebih dari satu fraksi) DPR berhasil menggunakan hak meminta keterangan kepada presiden atas likuidasi Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, pemecatan dua menteri dan hak mengadakan penyelidikan atas kasus Bulog-gate dan Bruneigate. 7) Hasil sidang tahunan MPR 2000 berupa TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000, menegaskan peran DPR dalam pengangkatan panglima TNI dan KAPOLRI. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dan KAPOLRI oleh presiden harus dengan persetujuan DPR (Pasal 3 ayat [3] dan pasal 7 ayat [3]). 8) Kewenangan MPR terbatas menjadi tiga yaitu mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden serta impeachment (pemberhentian presiden dan wakil presiden). 9) Perubahan pertama UUD 1945 telah mengubah pasal 7 menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan”. 10) Menurut pasal 7B perubahan UUD 1945, presiden boleh berhenti bila melanggar hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang terlebih dahulu diusulkan oleh DPR kepada MPR kemudian diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Usul pemberhentian harus diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri 3/4 dan disetujui 2/3 dari anggota yang hadir. 11) Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur oleh Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2002 (Tap ini telah mencabut TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1973). 12) Berdasarkan perubahan keempat UUD 1945, kedudukan, fungsi dan peranan DPA telah dihapuskan dalam kelembagaan negara. Sebelum DPA dibubarkan ada pendapat yang mengatakan bahwa DPA hanya memiliki hak memberikan saran dan nasihat kepada presiden, tanpa aturan jelas bagaimana bentuk tanggung jawab DPA, sekalipun DPA telah mendapat fasilitas yang sama seperti pejabat negara lainnya. Di samping itu, belum ada catatan sejarah republik yang menyatakan presiden sungguhsungguh memperhatikan saran DPA. 13) Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, yang dipilih melalui pemilu (tidak ada yang diangkat). 14) BPK adalah badan yang bebas dan mandiri, keanggotaannya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Ketuanya dipilih oleh anggotanya. 15) Berdasarkan perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi yaitu kekuasaan kehakiman yang terbagi ke dalam dua cabang yaitu peradilan biasa (MA) dan peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi), yang menguji tindakan badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi.

Dengan perubahan UUD 1945, maka demokrasi pada masa reformasi menuntut adanya pemberdayaan lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap potensi rakyat. Dalam perubahan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 tetap tidak berubah. Ini berarti Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar untuk mengatur kehidupan bernegara dan menjadi sumber pedoman peraturan perundang-undangan. Sistem pemerintahan demikian mengacu kepada prinsip dasar demokrasi Pancasila yang mengakui kebebasan bertanggung jawab.

Demokrasi Pancasila juga melahirkan kreatifitas potensi bangsa yang berdasarkan: 1) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 2) Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 3) Sikap menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Perubahan UUD 1945 19 Oktober 1999 – sekarang | medsis | 4.5