Hasil – hasil Tentang Perubahan UUD 1945

Hasil – hasil Tentang Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 – Berbagai Penyimpangan Pada Era Global (Reformasi)

Berbagai penyimpangan telah terjadi selama era Reformasi, antara lain:

a. Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa, sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto.

b. Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya.

Perubahan UUD 1945

c. Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara.

d. Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.

Perubahan UUD 1945

e. Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasuskasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama

Pada masa reformasi MPR telah mengeluarkan ketetapannya untuk menyelamatkan negara dari permasalahan yang tinggalkan Orde Baru, antara lain:

Perubahan UUD 1945

a. TAP Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang Referendum.

b. TAP Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Perubahan UUD 1945

c. TAP Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

d. TAP Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

e. TAP Nomor XIV/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Perubahan UUD 1945

f. TAP Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

g. TAP Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

h. TAP Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

i. TAP Nomor I/MPR/2000 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Era Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Semangat reformasi di berbagai bidang telah mengobarkan semangat rakyat dalam pemilihan kepemimpinan nasional secara demokratis, yakni dengan berhasilnya pelaksanaan pemilihan umum 2004.

Era Reformasi juga telah menghasilkan perubahan I-IV UUD 1945, yang akan mempertegas prinsip-prinsip konsistensi dalam membangun sistem pemerintahan masyarakat dan negara yang demokratis. Penyimpangan konstitusional tidak kita harapkan. Kepentingan masyarakat menuntut adanya pelaksanaan yang optimal dari lembaga politik (DPR), lembaga tinggi negara, para menteri dan segenap aparatur negara terhadap berbagai perubahan serta tantangan masa depan.

Setelah menyimak berbagai penyimpangan konstitusional, dapatkah kalian menemukan keberhasilan pembangunan dalam setiap periode pemerintahan? Lakukanlah diskusi dan tanya jawab kepada para pakar atau orang tua kalian untuk mengetahui adanya berbagai keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan:

a. Presiden Soekarno b. Presiden Soeharto c. Presiden B.J. Habibie d. Presiden Abdurachman Wahid e. Presiden Megawati Soekarnoputri f. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Hasil-Hasil Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945

Masa Reformasi memberi harapan besar bagi terciptanya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik. Banyak desakan dan tuntutan dari berbagai komponen bangsa untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan untuk terciptanya kehidupan demokrasi, pemberdayaan rakyat dan penghormatan hak asasi manusia. Di samping itu, masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan kemerosotan di berbagai bidang kehidupan nasional. Misalnya membuka peluang penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN.

Perubahan UUD 1945 bertujuan menyempurnakan aturan dasar: 1. Tatanan negara. 2. Kedaulatan rakyat. 3. Hak Asasi Manusia. 4. Pembagian kekuasaan. 5. Kesejahteraan sosial. 6. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. 7. Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa Jadi, UUD 1945 telah mengalami proses pembahasan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, kekuatan sosial politik, dan antarfraksi di MPR. Hal ini ditindaklanjuti dalam forum rapat-rapat Panitia Ad Hoc, Badan Pekerja MPR, dan sidang-sidang MPR. Mereka melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar hukum tata negara dan pihak perguruan tinggi. Rapat dengar pendapat umum juga dilakukan dengan asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat, serta studi banding ke luar negeri. Berikut ini adalah hasil-hasil perubahan UUD 1945.

1. Perubahan Kesatu (19 Oktober 1999) Perubahan kesatu UUD 1945, antara lain: a. Pembatasan hak prerogatif presiden dan masa jabatan presiden serta wakil presiden sebanyak dua kali. b. Penegasan kekuasaan legislasi DPR dalam mengangkat Duta Besar dan menerima Duta Besar negara lain. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR untuk menciptakan mekanisme checks and balances.

2. Perubahan Kedua (18 Agustus 2000) Perubahan kedua UUD 1945, antara lain: a. Penegasan susunan pemerintahan Negara Kesatuan RI terdiri dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, atas dasar penyelenggaraan prinsip otonomi daerah dengan memperhatikan kekhususan, keistimewaan, dan keragaman daerah. b. Berkaitan dengan pasal 22A, perlu adanya tata cara pembentukan undang-undang. c. Pengaturan tentang hak asasi manusia lebih rinci dan luas. d. Terdapat pemisahan secara tegas mengenai lembaga, struktur dan ruang lingkup antara TNI yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

3. Perubahan Ketiga (9 November 2001) Perubahan ketiga UUD 1945, antara lain: a. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. b. MPR memiliki kewenangan terbatas, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, hanya melantik dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD. c. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden, pengaturan bila presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan jabatannya digantikan oleh wakil presiden. Bila terjadi kekosongan wakil presiden, maka MPR selambat-lambatnya dalam 60 hari memilih wakil presiden yang diajukan oleh presiden. d. Menegaskan kedudukan presiden dan DPR sejajar, maka presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

e. Presiden dalam memberikan persetujuan internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi rakyat harus memperoleh persetujuan DPR. f. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang. g. Ada DPD dan tata cara pemilihannya, kewenangan serta pemberhentiannya diatur dalam undang-undang. h. Penetapan APBN yang diajukan oleh presiden, harus dibahas dengan DPR, dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara harus diatur dengan undang-undang. i. Penegasan kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tata cara penetapan anggota BPK dan struktur BPK hingga provinsi diatur dalam undang-undang. j. Penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan Mahkamah Agung, tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, dan Hakim Agung. Ada Komisi Yudisial, kewenangannya, syarat keanggotaan dan tata cara pengangkatannya; dan Mahkamah Konstitusi, kewenangannya, syarat-syarat keanggotaan dan cara pengangkatannya.

4. Perubahan Keempat (10 Agustus 2002) Perubahan keempat UUD 1945, antara lain: a. MPR terdiri dari anggota DPP dan DPD hasil pemilu, maka fraksi utusan golongan dan TNI/Polri tidak lagi berada di MPR. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan kualitas keterwakilannya lebih jelas dan meningkat karena semua anggota MPR dipilih rakyat, serta ada wakil rakyat yang mewakili aspirasi ruang/wilayah yaitu DPD. b. Penegasan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pada putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. c. Mengatur jika presiden dan wakil presiden berhenti, mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan jabatannya. Secara bersamaan pelaksanaan tugas presiden adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, dari paket calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya. d. Menghapus lembaga DPA. Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan yang diatur dalam undang-undang.

e. Negara memiliki Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur undang-undang; penetapan macam dan harga mata uang ditetapkan undang-undang. f. Penegasan bahwa setiap warga memiliki hak pendidikan, khusus untuk pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam upaya mencerdaskan bangsa, 20% dari APBN dan APBD diutamakan untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, dan kewajiban pemerintah untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. g. Menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional, menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya, menghormati dan memelihara bahasa daerah. h. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam undangundang. i. Negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat lemah, menyediakan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang layak yang diatur undangundang. j. Untuk mengubah UUD, diusulkan oleh 1/3 anggota MPR secara tertulis dan rinci serta dihadiri sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota MPR. Khusus bentuk Negara Kesatuan tidak boleh diubah. k. Pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. l. MPR ditugaskan meninjau kembali materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil keputusannya pada sidang MPR 2003, yang diatur dalam Aturan Tambahan Pasal 1.

Sikap Positif terhadap Perubahan UUD 1945

Pengesahan terhadap perubahan UUD 1945 telah menuntaskan reformasi konstitusi menuju konstitusi yang demokratis. Perubahan terhadap UUD 1945 sangat penting bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, dan mantapnya sistem pemerintahan. Demikian pula terhadap hak asasi manusia,

konstitusi telah memberi jaminan dan pengakuan sehingga ada upaya untuk menghindari pelanggaran HAM. Perkembangan ke arah mantapnya sistem pemerintahan terkait dengan materi penting dari UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk sikap positif dari pemerintah Indonesia terhadap UUD 1945, seperti praktik berikut ini:

1. Pembatasan kekuasaan presiden hanya dua kali masa jabatan atau 10 tahun. 2. Ada penegasan peran DPR dalam memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 3. Presiden mengangkat/menerima duta dengan pertimbangan DPR. 4. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan DPR. 5. Desentralisasi pemerintahan melalui pelaksanaan otonomi daerah. 6. Lengkapnya aturan tentang hak asasi manusia. 7. MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. 8. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. 9. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. 10. Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah. 11. Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim Mahkamah Agung. 12. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. 13. Komposisi MPR adalah DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui pemilu. Sikap positif dari seluruh komponen bangsa ialah melaksanakan UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen.

Di samping itu, berusaha meningkatkan pemahaman serta pemasyarakatan yang menyeluruh terhadap UUD 1945. Berkaitan dengan masuknya rumusan 10 pasal HAM dalam UUD 1945, menunjukkan adanya jaminan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi warga negara Indonesia.

Bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan kewajiban dasar manusia. Hak Asasi Manusia memuat sikap saling menghormati hak asasi tiap-tiap pihak. Dengan rumusan HAM diharapkan ada peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan di berbagai sektor. Hal ini juga ada jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM. Perubahan UUD 1945 sebagai langkah demokratis terhadap penyempurnaan UUD 1945 telah memberi pengaruh besar terhadap perubahan tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Hasil – hasil Tentang Perubahan UUD 1945 | medsis | 4.5