Perkembangan Negara Indonesia Masa Reformasi

Perkembangan Negara Indonesia Masa Reformasi

Masa Reformasi

Masa Reformasi

Periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi)

Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis.

Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan presiden dengan DPR.

Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, maka kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional (berimbang) terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembagalembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahanperubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1) 2. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2) 3.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A) 4. Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7) 5. Pencantuman hak asasi manusia (Pasal 28 A-28J) 6. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara 7. Presiden bukan mandataris MPR 8. MPR tidak lagi menyusun GBHN 9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial (Pasal 24B dan 24C) 10. Anggaran pendidikan minimal 20 % (Pasal 31) 11. Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37) 12. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus .

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, di negara kita pernah terjadi dua kali peristiwa dikeluarkannya dekrit presiden yaitu pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid.

Coba analisis perbedaan kedua dekrit tersebut ditinjau dari aspek-aspek berikut. a. Latar belakang dikeluarkannya b. Isinya c. Dukungan terhadap dekrit tersebut d. Akibat yang ditimbulkan dari dikeluarkannya dekrit tersebut. Laporkan secara tertulis dan presentasikan di depan kelas!

Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federalisme

1. Karakteristik Negara Federal Selain konsep negara kesatuan, dikenal pula konsep negara federal atau sering disebut negara serikat. Negara federal merupakan konsep yang bertolak belakang dengan negara kesatuan. Apa sebenarnya negara federal itu? Abu Daud Busroh (1990:64) menyatakan bahwa negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerja sama yang efektif, tetapi di samping itu negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Pendapat lain dikemukakan oleh Al Chaidar (2000:61) yang menyatakan bahwa negara federasi berbicara tentang suatu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan suatu konstitusi federal yang didalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri-sendiri. Konstitusi federal mengatur batas-batas kewenangan pusat, sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah.

Perkembangan Negara Indonesia Masa Reformasi | medsis | 4.5