Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup

Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup

eraturan perundangan pada dasarnya adalah ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat. Peraturan perundangan lingkungan hidup sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh perusahaan maupun aparatur pemerintah sehingga dapat menerapkan atau menegakkan hokum secara benar tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Bagi pemerhati lingkungan peraturan perundangan sangat bergunadalam mengkritisi masalah lingkungan di lapangan untuk memperjuangkan lingkungan tetap pada kelayakan kehidupan ekosistem. Bab IV tentang peraturan perundangan lingkungan hidup dibahas tingkatan kebijakan dalam perundangan, perundangan lingkungan hidup dan contoh peraturan perundangan lingkungan hidup.

Kebijakan dan Peraturan Perundangan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, dalam rangka mencapai kelancaran dan peterpaduan dalam upaya mencapai tujuan.Kebijakan dapat dibedakan sebagai kebijakan internal dan eksternal, tertulis dan tidak tertulis, sedang lingkup kebijakan adalah lingkup nasional dan lingkup daerah. Masing-masing lingkup kebijakan berdasarkan kewenangan dan luasan cakupan dibedakan kebijakan umum, kebijakan pelaksana dan kebijakan teknis.

Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup

Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup

Kebijakan internal atau manajerial adalah kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintahan sendiri. Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang mengikat masyarakat atau kebijakan publik. Dalam menyusun kebijakan hendaknya diperhatikan:

1. Berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi 2. Konsisten dengan kebijakan lain yang berlaku 3. Berorientasi pada kepentingan umum 4. Jelas,tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud 5. Dirumuskan secara tertulis 1. Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional merupakan kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan Nasional/Negara, sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Adapun wewenang penetapan kebijakan nasional berada pada MPR maupun Presiden bersama-sama dengan DPR.Kebijakan nasional di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan. Bentuk kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundangan dapat berupa UUD khususnya pasal 33 ayat 3, Undang-undang Lingkungan Hidup No.

23 ta-hun 1997 pengganti UU No. 4 tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 1.1 Kebijakan Umum Kebijakan umum merupakan kebijakan Presiden yang lingkupnya menyeluruh dan bersifat nasional, berupa penggarisan ketentuanketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksana UUD 1945, ketetapan MPR dan undang-undang untuk mencapai tujuan nasional atau Negara.Kebijakan umum tertulis dalam bentuk peraturan dapat berupa peraturan Pemerintah (PP), Keppres atau Inpres. Peraturan perundangan terkait lingkungan hidup yang merupakan kebijakan umum, seperti; PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air), PP No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B-3), Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.

1.2 Kebijakan Pelaksana Kebijakan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tertentu. Wewenang penetapan kebijakan pelaksanaan berada pada Menteri /Pejabat lain setingkat Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND). Kebijakaan pelaksanaan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dapat berupa Peraturan, Keputusan atau instruksi dari pejabat tersebut, contoh; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan.

1.3 Kebijakan Teknis Kebijakan teknis merupakan penjabaran dari kebijakan pelaksanaan yang memuat pengaturan teknis di bidang tertentu. Wewenang penetapan kebijakan teknis ini berada pada Menteri dan/atau Direktur Jenderal maupun pimpinan LPND. Bentuk kebijakan teknis dapat berupa keutusan, instruksi atau surat edaran dari pejabat tersebut., seperti; Kepmen PE No. 1256 .K/008/M. PE/1996 (Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Kegiatan Pertambangan Dan Energi), SK Kepala Bapedal No. Kep-124/12/1997 (Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Menyusun AMDAL).

2. Kebijakan Lingkup Daerah

2.1 Kebijakan Umum Kebijakan umum pada lingkup daerah merupakan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi ataupun otonomi daerah dalam rangka usaha mengatur urusan rumah tangga daerah. Kebijakan ini memuat ketentuan yang bersifat menyeluruh dan strategis dalam lingkup daerah yang bersangkutan. Wewenang penetapan kebijakan umum di daerah tingkat provinsi berada pada Gubernur bersama DPRD provinsi, sedangkan pada daerah tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota bersama dengan DPRD.

Kebijakan umum pada tingkat daerah berbentuk peraturan daerah (Perda) untuk tiap-tiap tingkat pada daerah yang bersangkutan, misal Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Provinsi Jawa TimurNomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air DiProvinsi Jawa Timur.

2.2 Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan pelaksanaan pada lingkup daerah sesuai dengan pemerintahan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi/tugas pembantuan dan otonomi daerah bentuk kebijakannya berupa keputusan Kepala Daerah dan instruksi Kepala Daerah.

2.3 Kebijakan Teknis Kebijakan teknis pada lingkup daerah merupakan realisasi teknis kebijakan pelaksanaan. Kebijakan teknis dapat berupa kebijakan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan. Kewenangan penetapan kebijakan departemen atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal, instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pada tingkat provinsi.

Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup | medsis | 4.5