Peraturan Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Peraturan Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan Peraturan

Peraturan Peraturan

Peraturan Peraturan – Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga negara lain, dalam melaksanakan tugas dan tindakannya harus selalu dilandasi oleh hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum dalam suatu negara dapat menjelma dalam berbagai wujud antara lain berupa peraturan perundang-undangan.

Peraturan Peraturan

Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Nasional

Peraturan Peraturan – Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundangan itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Peraturan Peraturan

Peraturan Peraturan – Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan negara yang diawali dengan perencanaan/rancangan, pembahasan, pengesahan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Adapun pejabat atau instansi manakah yang akan merancang, membahas, mengesahkan, menetapkan dan mengundangkan tergantung kepada jenis dan tingkat peraturan yang bersangkutan. Dalam pasal 20 UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan pembentuk Undang-undang.

Peraturan Peraturan – Akan tetapi, setiap rancangan undang-undang harus di bahas oleh DPR dan Presiden. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh presiden. Akhirnya diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretariat Negara.

1. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Menurut UU RI No.10 Tahun 2004 Dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki perundang-undangan yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. c. Peraturan pemerintah. d. Peraturan presiden. e. Peraturan daerah.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Peraturan yang tertinggi dalam perundang-undangan itu merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum yang ada di bawahnya. Dasar yuridis yang berlaku dalam tata urutan perundang-undangan telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori Piramida Hukum (stufenbau theory). Dalam Stufenbau Theory ini Hans Kelsen menjelaskan bahwa: a. Norma-norma hukum tersusun dari yang paling rendah derajatnya sampai pada norma yang tertinggi. b. Setiap norma berdasarkan atas norma yang lebih tinggi yaitu norma dasar (grundnorms). c. Norma yang paling rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan norma yang lebih tinggi derajatnya. d. Norma yang lebih tinggi bersifat mendasar dan umum serta norma yang lebih rendah bersifat aktual dan khusus sehingga lebih besar jumlahnya. e. Suatu norma hukum hanya dapat dicabut oleh instansi yang menetapkannya atau oleh instansi lain yang lebih tinggi derajatnya. f. Norma yang lebih rendah derajatnya tidak dapat membatalkan berlakunya norma hukum yang lebih tinggi.

Tata urutan Perudang-undangan di Indonesia disamping UU No. 10 Tahun 2004, sebelum terdapat ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan), dan Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 (tentang Memorandum DPR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI). 

Berikut ini adalah UU No. 10/2004 dikaitkan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan Indonesia. Juga dikaitkan dengan UU No. 32/2004, UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan berbagai UU lainnya.

Bentuk perundang-undangan nasional Indonesia mengikuti hirarki yang dikemukakan Hans Kelsen. Hal ini tampak dalam UU RI No.10 Tahun 2004 yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu sumber hukum yang sekaligus sebagai peraturan yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan pedoman bagi peraturan lainnya. b. Undang-undang adalah produk DPR. Pembahasannya dilakukan bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama dan akan disahkan presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya (pasal 22 ayat 2). Jika tidak disetujui peraturan itu harus dicabut. c. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang (pasal 5 ayat (2)). d. Peraturan presiden ialah peraturan yang dibuat presiden untuk melaksanakan pemerintahan negara atau peraturan pemerintah. e. Peraturan daerah ialah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aturan perundangan tersebut tidak boleh diubah urutannya. Hal ini di karenakan aturan perundangan sudah disusun berdasarkan tinggi rendahnya badan penyusun peraturan perundangan, dan menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kedudukan/derajat masing-masing peraturan negara tersebut.

2. Proses Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Nasional

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peraturan perundangan berarti peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara. Peraturan negara meliputi segala peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terbatas pada undang-undang saja. a. Para Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Nasional Perundang-undangan dapat terjadi di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif serta dapat terjadi pada pihak eksekutif saja. Untuk tingkat pemerintah pusat kita mengenal undang-undang yang merupakan hasil kompromi antara DPR dan Presiden. Pada tingkat pemerintah daerah kita mengenal peraturan daerah, sebagai hasil kerja sama antara kepala daerah dan DPRD. Demikian pula untuk mengeluarkan surat keputusan atau instruksi, peraturan pemerintah atau Perpu, maka yang berwenang mengeluarkan adalah Presiden, mungkin pula menteri, gubernur, bupati, walikota, dekan fakultas, rektor universitas, dan sebagainya. Pembuatan segala peraturan negara Republik Indonesia pada tiap jenis dan tingkat, apakah itu undang-undang, Perpu, Perda, SK, Instruksi dan sebagainya, berdasarkan pada tiga landasan yaitu: 1) Landasan filosofis (ideal, atau cita-cita ketika menuangkan rencana peraturan negara) yaitu Pancasila. Artinya suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 2) Landasan yuridis (ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu aturan) yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 3) Landasan politis (kebijakan politik yang mendasari pelaksanaan pemerintahan negara) yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pihak-pihak yang berperan dalam perundang-undangan nasional ialah pada pemerintah pusat terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, dan para pembentunya, serta lembaga negara lain (BPK, KPU, Bank Indonesia, MK, MA). Pada pemerintah daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah (Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M. Sistem Peraturan Perundangan. hlm. 44. 2006) 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (2) hasil perubahan 2002 kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Secara kelembagaan tinggi negara, terjadi perubahan kekuasaan tertinggi. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, meskipun pada intinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut UUD 1945 pasal 3, UUD 1945 hasil amandemen hanya memiliki kekuasaan: a) Melakukan perubahan dan menetapkan UUD. b) Melantik presiden dan atau wakil presiden. c) Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Selanjutnya dalam pasal 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut menurut aturan yang ditetapkan dengan undangundang.” a) Tata cara musyawarah di MPR (1) Badan pekerja majelis bertugas:

(a) Mempersiapkan rancangan acara dan rancangan putusanputusan sidang umum, sidang tahunan atau sidang istimewa. (b) Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan majelis menjelang sidang umum, sidang tahunan, dan sidang istimewa. (c) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) dan (b). (d) Membantu pimpinan majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pimpinan majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (2) Persidangan majelis terdiri atas: (a) Rapat-rapat paripurna majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang, baik untuk sidang umum, sidang tahunan maupun sidang istimewa. (b) Majelis mengadakan sidang tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan ketetapan majelis dan atau membuat putusan majelis. Adapun yang dimaksud dengan: (a) Sidang umum majelis adalah sidang yang keanggotaannya majelis. (b) Sidang tahunan majelis adalah sidang yang diadakan setiap tahun. (c) Sidang istimewa majelis adalah sidang yang diadakan di luar sidang umum dan sidang tahunan. b) Jenis rapat majelis (1) Majelis mengenal tujuh jenis rapat yaitu: (a) Rapat paripurna majelis. (b) Rapat gabungan pimpinan majelis dengan pimpinan-pimpinan komisi atau panitia Ad Hoc majelis. (c) Rapat pimpinan majelis. (d) Rapat badan pekerja majelis. (e) Rapat komisi majelis. (f) Rapat panitia Ad Hoc majelis. (g) Rapat fraksi majelis. (2) Badan pekerja majelis mengenal rapat panitia Ad Hoc. (3) Komisi majelis mengenal rapat subkomisi majelis. c) Dasar-dasar pengambilan putusan (1) Dasar-dasar pengambilan putusan majelis adalah sebagai berikut: (a) Pengambilan putusan pada awalnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika hal ini tidak mungkin tercapai, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

Peraturan Peraturan Perundang – Undangan Nasional | medsis | 4.5