Peran dan Fungsi Lembaga Politik

Peran dan Fungsi Lembaga Politik

Peran dan Fungsi Lembaga Politik

Peran dan Fungsi Lembaga Politik

Supaya pengaturan berhasil, kelompok pengatur harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan paksaan fisik kepada orang yang diatur.

1. Ciri-ciri dan Fungsi Pranata Politik Ciri-ciri pranata politik sebagai berikut.

a. Adanya asosiasi politik yang disebut pemerintah yang aktif. b. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilainilai yang disepakati bersama. c. Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama (umum). d. Pemerintah diberi kewenangan untuk memonopoli penggunaan atau ancaman paksaan fisik. e. Pemerintah mempunyai kewenangan tersebut hanya pada wilayah tertentu. Pranata politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. a. Melaksanakan kesejahteraan umum. Pranata politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan pokok warga masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. b. Memelihara ketertiban di dalam wilayahnya. Pemeliharaan ketertiban dilaksanakan baik dengan tidak menggunakan kekerasan (persuasif) maupun dengan paksaan fisik. Pranata politik bertindak sebagai pemaksa hukum dan menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat secara adil. c. Menjaga keamanan dari serangan pihak luar.

Pranata politik dengan alat-alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan negara dari serangan pihak luar Dalam pranata politik terdapat struktur kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, pranata politik juga mempunyai fungsi tersembunyi sebagai salah satu kriteria untuk membuat stratifikasi sosial.

Setiap penguasa yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakat, demi stabilnya masyarakat, akan berusaha untuk mempertahankannya. Dengan adanya struktur kekuasaan dan kemungkinan-kemungkinan naik-turunnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain yang lebih tinggi atau rendah, pranata politik juga berfungsi tersembunyi sebagai saluran mobilitas sosial.

2. Cara Pembentukan Negara

Proses pembentukan suatu pranata politik ialah pembentukan suatu bangsa (nation) dalam kerangka pembentukan suatu negara.

Cara pembentukan negara sebagai berikut. a. Mengusahakan adanya persamaan nilai, norma atau sejarah. Hal itu dapat dilakukan melalui pengajaran di sekolah-sekolah ataupun media massa. b. Membentuk tentara nasional yang merupakan tulang punggung suatu negara merdeka yang mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. c. Mengadakan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang sesuai dengan kehendak warga masyarakat, misalnya membangun pusat-pusat pemerintahan, membangun jalan-jalan, bendungan, irigasi, pabrik, dan sarana ibadah. d. Mengadakan pendidikan bela negara dengan mengadakan upacara pengibaran bendera di sekolah-sekolah. Cara-cara mempertahankan kekuasaan, antara lain: a. mengadakan sistem baru yang dapat memperkokoh kedudukan penguasa; b. melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik; c. mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal; dan d. menghilangkan peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa. Peraturan tersebut diganti dengan peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Keadaan itu biasanya terjadi ketika ada pergantian dari penguasa lama kepada penguasa baru. Fungsi lembaga politik yang merupakan wujud nyata pelaksanaan pranata politik, yaitu sebagai berikut. a. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara para warga masyarakat. b. Menyelenggarakan pelayanan sosial, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. c. Melaksanakan undang-undang yang telah disahkan.

d. Melembagakan norma melalui undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. e. Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain. f. Mewaspadai dan selalu siaga terhadap bahaya-bahaya yang mengancam. Pranata politik sebagai bagian dari pranata sosial, yaitu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur hubungan kekuasaan warga masyarakat sehingga keteraturan sosial tetap terpelihara dalam masyarakat. Pranata politik beserta lembaga-lembaga dan aparat-aparatnya kemunculannya menyertai dan mewarnai kehidupan warga masyarakat dalam melakukan hubungan-hubungan sosial dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pranata politik ini muncul karena adanya kepentingan dan tujuan warga masyarakat itu untuk mengatur, menertibkan, dan membangun warga masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya pembagian, pembatasan kekuasaan pada warga masyarakatnya agar antarwarga masyarakat itu tidak saling tindas, saling berkuasa, atau saling mengganggu, tetapi perlu kerja sama, saling membantu, dan saling melengkapi dalam memajukan kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam masyarakat/negara ada pembagian kekuasaan, yang terdiri atas: a. kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksana undang-undang), b. kekuasaan legislatif (kekuasaan pembuat undang-undang), dan c. kekuasaan yudikatif (kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang). Ketiga sistem pembagian kekuasaan ini disebut trias politika, yang dipelopori oleh seorang filsuf Yunani Kuno, Montesquieu.

 

Peran dan Fungsi Lembaga Politik | medsis | 4.5