Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Pemda dan Pusat

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Pemda dan Pusat

Pemerintahan Daerah Pemda  – Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah Pemda  – Dengan kata lain, akan melahirkan suatu perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah Pemda

Pemerintahan Daerah Pemda

Pemerintahan Daerah Pemda  – Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang-bidang berikut. 1. Politik luar negeri 2. Pertahanan dan keamanan 3. Peradilan/yustisi, 4. Moneter dan fiskal nasional 5. Agama

Pemerintahan Daerah Pemda  – Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah tujuan negara, kekuasaan, pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan perimbangan kekuasaan.

2. Intisari Materi

a. Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.

b. Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan.

c. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri. Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan aktor utama dilaksanakannya fungsi Negara Republik Indonesia.

d. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas: 1) tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; 2) tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota; dan 3) tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa. e. Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Pemerintahan Daerah Pemda  – Penyelenggaraan pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ingat, kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Pemahaman

Materi Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

Proyek Kewarganegaraan

Mari Mengamati Lingkungan

A. Persiapan

1. Bentuklah kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang. 2. Tentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan program kerja pemerintahan desa/kelurahan. 3. Tentukan lokasi dan subjek penelitian (responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara). 4. Susunlah pedoman pengamatan atau wawancara.

B. Pelaksanaan

1. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian. 2. Lakukanlah identifikasi program kerja yang belum dilaksanakan. 3. Lakukanlah identifikasi program kerja yang sudah dilakukan. 4. Lakukanlah identifikasi terhadap tingkat kepuasan warga atas pelaksanaan program kerja pemerintah desa/kelurahan setempat. 5. Catatlah setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan.

C. Pelaporan

Uraikanlah hasil pengamatan kalian ke dalam format di bawah ini. Uraian singkat tentang program kerja desa/kelurahan ….. (yang kalian amati) .

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Pemda dan Pusat | medsis | 4.5