Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Pelaksanaan Demokrasi

Pelaksanaan Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Beberapa contoh penerapan demokrasi dapat kita lihat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara seperti uraian berikut ini.

Pelaksanaan Demokrasi

1. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Keluarga

Pelaksanaan Demokrasi – Penerapan demokrasi harus diperkenalkan sejak awal, mulai dari lingkungan keluarga. Inti pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan keluarga ialah dilaksanakannya caracara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah dan kepentingan keluarga. Dalam musyawarah keluarga akan dipertahankan prinsip-prinsip persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, persatuan dan kekeluargaan.

Pelaksanaan Demokrasi – Kepala keluarga yang memimpin musyawarah dalam keluarga akan memperhatikan, menampung dan mengarahkan segala kehendak serta kepentingan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapat, dengan senantiasa menciptakan suasana saling menghargai, kekeluargaan/keakraban dan persatuan. Hasil musyawarah keluarga ini harus ditindaklanjuti dengan sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap hasil keputusan.

Pelaksanaan Demokrasi – Beberapa contoh masalah dan kepentingan keluarga yang bisa dijadikan bahan musyawarah, antara lain: a. Pembagian tugas pekerjaan di rumah. b. Menentukan acara keluarga seperti rekreasi, syukuran atas suatu keberhasilan, arisan/pertemuan keluarga besar, dan kegiatan ibadat bersama. c. Pembentukan panitia acara perkawinan dan khitanan. d. Pengaturan pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari, kepentingan sekolah dan pekerjaan/karir masa depan anggota keluarga. e. Pembagian harta kekayaan atau warisan secara adil. f. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggota keluarga baik dalam belajar, bekerja atau menentukan teman hidup. Penyelesaian masalah secara bersama-sama oleh anggota keluarga dalam bentuk musyawarah sangatlah berarti. Dengan cara bermusyawarah anggota keluarga merasa mempunyai peran penting, tidak merasa dikucilkan tapi terbiasa diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam memutuskan suatu hal.

Pelaksanaan Demokrasi

2. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah pun budaya demokrasi dapat dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan (musyawarah untuk mufakat) dan pelaksanaan hasil keputusan. Hal yang penting untuk mendapat perhatian dalam musyawarah kelas atau sekolah adalah menentukan permasalahan yang harus diselesaikan, menjalankan musyawarah sesuai aturan, dan melaksanakan keputusan musyawarah secara bertanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Apa yang akan dimusyawarahkan di lingkungan sekolah biasanya meliputi: a. Penyusunan tata tertib sekolah. b. Penyusunan regu piket kelas, kelompok belajar, dan kepengurusan kelas. c. Acara pemilihan ketua murid dan ketua OSIS. d. Rapat anggota tahunan dan pembentukan pengurus koperasi sekolah. e. Pembahasan program kegiatan siswa atau sekolah.

f. Pembentukan kepanitiaan kegiatan sekolah seperti rekreasi, peringatan hari besar agama, gelar kreatifitas, pentas seni, dan bazar sekolah serta perayaan hari besar nasional. g. Diskusi kelompok, diskusi kelas dan musyawarah guru mata pelajaran serta seminar tentang pendidikan. h. Penyelesaian kasus dan kesulitan belajar siswa. Dalam melaksanakan musyawarah perlu ditegakkan tanggung jawab dan sikap sebagai berikut: a. Menghadiri pertemuan tepat waktu. b. Mengelola waktu pertemuan seefisien mungkin. c. Mentaati tata tertib dalam musyawarah. d. Menghargai pendapat orang lain dan keputusan bersama. e. Menyampaikan kritik yang membangun dengan cara yang santun. f. Menyampaikan pendapat dan memutuskan penyelesaian masalah dengan dilandasi pertimbangan akal sehat, hati nurani yang luruh, persatuan dan kepentingan bersama. g. Menghindari sikap egois dan melaksanakan kehendak/pendapatnya kepada orang lain. Hasil keputusan musyawarah hendaknya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan keputusan secara bertanggung jawab dan ikhlas. Pelaksanaan keputusan secara bertanggung jawab memiliki ciri-ciri: a. Pelaksanaannya tanpa disertai perpecahan. b. Memikul segala resiko pelaksanaan keputusan. c. Pelaksanaan keputusan secara jujur. d. Pelaksanaan keputusan senantiasa memperhatikan aturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pelaksanaan keputusan secara ikhlas berarti dalam melaksanakan keputusan bersikap tanpa pamrih, tidak disertai kemarahan karena merasa tidak setuju atas hasil keputusan. Di samping itu, keputusan tersebut tidak berdasarkan pengaruh, desakan atau tekanan pihak lain.

3. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Di lingkungan masyarakat setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan keamanan, sosial maupun budaya.

4. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Negara

Pelaksanaan demokrasi merupakan wujud kesadaran bernegara yang menyatakan bahwa pemerintahan dan negara yang didirikan oleh rakyat adalah untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama terpenuhi setelah melalui perundingan antara wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. Rakyat melakukan pengawasan terhadap wakil rakyat dan pemerintah melalui media masa. Rakyat juga turut mempengaruhi dan terlibat dalam penyusunan undang-undang yang ditujukan bagi kepentingan umum. Rakyat dapat menyuarakan kehendak politiknya dalam kehidupan sosial politik (yaitu kehidupan masyarakat dalam suatu negara yang berkaitan dengan masalah kekuasaan negara) dan kemasyarakatan. Sarana untuk menyuarakan aspirasi ini antara lain melalui organisasi masa dan organisasi politik. Keikutsertaan rakyat dalam organisasi tersebut memungkinkan mereka untuk mewujudkan hak-hak politik, khusus berkaitan dengan perjalanan pemimpin/pelaksanaan pemilu dan umumnya pembangunan untuk mengisi kemerdekaan guna mencapai tujuan nasional. a. Organisasi Massa dan Organisasi Politik

1) Organisasi masa Organisasi massa adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, mempunyai tujuan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat dapat berperan serta dalam organisasi massa dengan cara menjadi anggota aktif organisasi, sebagai pengurus atau sebagai pendiri. Kegiatan yang dilakukan tidak bergerak dalam bidang politik, melainkan dalam bidang lain yang bercorak keagamaan, kepemudaan, sosial, pendidikan, kebudayaan, kewanitaan, dan sebagainya. Semua kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, pembangunan nasional serta tercapainya tujuan nasional. Beberapa contoh organisasi massa antara lain organisasi pemuda (AMPI, KNPI, KOSGORO, HMI, Gerakan Pemuda Pancasila, PPM FKPPI, GMNI), organisasi profesi (PGRI, IDI, IAI, IPSI, PWI) dan organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, Persis, MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI).

2) Organisasi Politik Organisasi politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang menyampaikan usul kebijaksanaan masyarakat kepada pemerintah sehingga menjadi kebijakan umum. Salah satu contoh organisasi politik adalah partai politik. Peran serta masyarakat dalam partai politik antara lain dengan cara menjadi anggota sesuai dengan undang-undang kepartaian yang berlaku, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota partai politik, bersedia menjadi pengurus dan dapat pula berperan sebagai pendiri atau pembina. Untuk menjadi anggota partai politik harus sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih, dan dipilih. Di samping itu, anggota berkewajiban untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik. Melalui partai politik masyarakat juga bisa berlatih organisasi dan kepemimpinan. Oleh karena itu, partai politik merupakan sarana untuk mencetak calon pemimpin atau wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan.

Contoh organisasi politik di Indonesia ialah pada masa orde baru terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya (sebagaimana UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar). Setelah masa reformasi organisasi politik di Indonesia ditandai dengan adanya partai politik dalam jumlah banyak disamping P3, PDIP, dan Golkar.

b. Memilih Pemimpin melalui Pemilihan Umum

Pemilu masa reformasi yang menggunakan gabungan sistem proporsional dan distrik, serta pemilihan Presiden dan legislatif secara langsung, menuntut peran serta rakyat dalam menilai calon pemimpin secara dewasa. Rakyat seharusnya lebih mengetahui dan mengenal calon pemimpin yang akan dipilihnya dan memahami program-program yang ditawarkannya dalam kampanye. Oleh karena itu, hasil pilihan yang muncul adalah orang-orang terpilih, moralitasnya teruji, dan kemampuannya tidak diragukan. Bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pemilu, dapat berperan sebagai pemilih, calon pemilih, calon legislatif/eksekutif, dan panitia penyelenggara pemilu. Baik itu di lingkungan pemerintahan terdekat maupun di tingkat yang lebih tinggi. Bagi warga yang belum mencapai usia 17 tahun dapat berperan sesuai dengan kemampuannya dalam menciptakan suasana pemilu yang tertib dan aman. Di samping itu, turut mengamati cara, proses, dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Untuk memilih pemimpin dalam pemilu, sebaiknya warga negara mengetahui beberapa aturannya. Aturan tersebut berkenaan dengan proses pemilihan pemimpin, misalnya pasal 6A dan 7 UUD 1945. Pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam perubahan UUD 1945. 1) Pasal 6A ayat (2), “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

2) Pasal 6A ayat (3) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” 3) Pasal 6A ayat (4), “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 4) Pasal 6A ayat (5) “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.” Tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

 

Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan | medsis | 4.5