Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pada bagian sebelumnya, telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi
Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam
benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Akan tetapi, muncul suatu
pertanyaan apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan sudut pandang normatif dan empirik.
Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara
ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya
kita mengenal ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi
pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi
pemerintahan Republik Indonesia. Apakah secara normatif, negara kita sudah
memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Jawabannya Sudah. Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah
berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:
a. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi
“kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat”.
b. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(setelah diamandemen) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
• Ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan
berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk
federasi”
• Ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat
dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
dan Senat”
d. Dalam UUDS 1950 Pasal 1:
• Ayat (1) berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat
ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”
• Ayat (2) berbunyi “Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan
rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat”
Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara
normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi yang menjadi persoalan
apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk
melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau
tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar
dalam bukunya yang berjudul Politik Indonesia;Transisi Menuju Demokrasi
(2004:7-9) berikut ini:
a. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih
oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat
mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya, serta yang tidak kalah
pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan
yang akan dijalaninya. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menyangkut
dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas, yaitu perilaku
anak dan isterinya, juga sanak keluarganya terutama yang berkaitan dengan
jabatannya.
b. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi
kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak
hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang
lain tertutup sama sekali.
c. Rekruitmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi
kekuasaan, diperlukan satu sistem rekruitmen politik yang terbuka.
Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan
politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan
kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut.
d. Pemilihan Umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara
teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan
rekruitmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak
untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai
dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau
calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari
orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam akitivitas pemilihan
seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.
e. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap
warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk
didalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan
berserikat serta hak untuk menikmati pers yang bebas.
Kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang
menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Dari indikator-indikator tersebut,
apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan
tersebut, kita bisa melihatnya dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer,
pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan orde baru dan pemerintahan
orde reformasi. Mengapa demikian? Karena pada masa-masa tersebut demokrasi
sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami perkembangan
yang fluktuatif. Dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan di
atas, berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut,
sehingga pada akhirnya kita dapat menjawab sendiri pertanyaan apakah Indonesia
negara demokrasi atau bukan?

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia | medsis | 4.5