Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 – sekarang

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde
Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang di awali
dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut
membawa akibat pada terjadinya krisis politik, dimana tingkat kepercayaan rakyat
terhadap pemerintah begitu kecil.

Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi
nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan orde baru di bawah pimpinan
Presiden Soeharto (meskipun kembali terpilih dalam Sidang Umum MPR bulan
Maret tahun 1998) terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai
tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional,
terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur
dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang
dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari
jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari
15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang mengakibatkan
proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun pada saat-saat akhir Presiden
Soeharto ingin menyelematkan kursi kepresidenannya dengan menawarkan
berbagai langkah, antara lain reshuffle (perombakan) kabinet dan membentuk
Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali
mundur dari jabatannya.
Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat
di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan
menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil
Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung,
karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa.
Saat itu, kepimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini
merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati
diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie
mampu bertahan selama satu tahun kepemimpinan.
Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator
pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan
pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie
dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada
rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi
politiknya. hqdefault

Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat
bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang
diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu
saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan
demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan jauh
lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang
memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu,
bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya di
lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak
hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati/walikota)
dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai
pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk
pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka dimana setiap warga negara
yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut
tanpa adanya diskrimisi. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin
seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.
Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah
kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang.
Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh
aspek kehidupan.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 – sekarang | medsis | 4.5