Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang
singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi
Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru
dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini
adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat
Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari
yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno
menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya.
Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai
sesosok pemimpin yang yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari
keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika
itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliu juga berhasil menciptakan
stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang
relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat
terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.
Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak
ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru
dan Orde Lama sebenarnya sama saja (sama-sama otoriter). Dalam perjalanan
politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari
seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol
utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR,
DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik,
dan sebagainya). Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas
yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris
MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.
Dari uraian di atas, kita bisa mengetahui bahwa pelaksanaan demokrasi
Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni
dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang
terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelas, berikut
ini dipaparkan karkateristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya.
Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah
terjadi. Kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti: gubernur, bupati/walikota,
camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan
wakil presiden, sementara
pemerintahan secara esensial
masih tetap sama. soekarno-VS-soeharto-640x360
Kedua, rekruitmen politik
bersifat tertutup. Rekruitmen
politik merupakan proses
pengisian jabatan politik
di dalam penyelenggaraan
pemerintah negara baik itu untuk lembaga eksekutif
(pemerintah pusat maupun
daerah), legislatif (MPR,
DPR, dan DPRD) maupun
lembaga yudikatif
(Mahkamah Agung). Dalam
negara yang menganut
sistem pemerintahan yang
demokratis, semua warga
negara yang mampu
dan memenuhi syarat
mempunyai peluang yang
sama untuk mengisi jabatan
politik tersebut. Akan tetapi,
yang terjadi di Indonesia
pada masa Orde Baru, sistem
rekruitmen politik tersebut
bersifat tertutup, kecuali
anggota DPR yang berjumlah
400 orang dipilih melalui
Pemilihan Umum. Pengisian
jabatan tinggi negara seperti
Mahkamah Agung, Dewan
Pertimbangan Agung dan
jabatan-jabatan lainnya
dalam birokrasi dikontrol
sepenuhnya oleh lembaga
kepresidenan. Demikian
juga dengan anggota badan
legislatif. Anggota DPR
sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan
dengan surat keputusan Presiden. Sementara itu dalam kaitannya dengan rekruitmen politik lokal (seperti
gubernur dan bupati/walikota), masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang
untuk ikut menentukan pemimpin mereka, karena kata akhir tentang siapa yang
akan menjabat diputuskan oleh Presiden. Jelas, sistem rekruitmen seperti sangat
bertentangan dengan semangat demokrasi.
Ketiga, Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan
Umum telah dilangsungkan sebanyak tujuh kali dengan frekuensi yang teratur
setiap lima tahun sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan
umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Karena Pemilihan Umum
tidak melahirkan persaingan yang sehat, yang terjadi adalah kecurangankecurangan
yang sudah menjadi rahasia umum.
Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan menjadi rahasia
umum lagi, bahwa dunia internasional seringkali menyoroti politik Indonesia
berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan
pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya
campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan orde baru, sejarah
pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti yang terjadi pada
masa orde lama, misalnya beberapa media massa seperti Tempo, Detik, dan Editor
dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka
mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh
pejabat-pejabat negara.
Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah.
Pemerintah melalui kepanjangan tangannya (aparat keamanan) memberikan ruang
yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan Undang-
Undang Subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol
dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang
diambil oleh pemerintah. Tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal
orang-orang yang mengkritisi kebijakannya.
Keempat indikator di atas merupakan bukti yang tidak terbantahkan dan
menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Akankah masa-masa pahit ini kembali terulang? Jawabannya dikembalikan kepada semua elemen
bangsa ini.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998 | medsis | 4.5