Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam
persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba
tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini
memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah
membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat
membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa
ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno suatu dekrit pada
tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden
5 Juli 1945. dalam dekrit tersebut, presiden menyatakan membubarkan Dewan
Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden
tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa
dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi
dan pemerintahan Indonesia mulai di masuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang
oleh Presiden Soekarno disebut sebagai Demokrasi Terpimpin. Maksud konsep
terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang
berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi
tidak lain merupakan perwujudan kehendak kehendak presiden dalam rangka
menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di
Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi
terpimpin adalah:
Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan
untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah
(karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen
penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan darat
dan Partai Komunis Indonesia.
Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
(DPR-GR), peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi
sedemikian lemah. Karena, DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen
politik lembaga kepresidenan. Proses rekruitmen politik untuk lembaga ini pun
ditentukan oleh Presiden.
Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan
mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan
kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya.
Sejumlah lawan politiknya menjadi tahan politik presiden, terutama yang berasal
dari kalangan Islam dan Sosialis.
Keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti
kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah
seperti misalnya Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI.
Kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan
antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang
terbatas.

Dari lima karakter di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin
sudah keluar dari aturan yang benar. Bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan,
akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh
dari niali-nilai demokrasi universal. Masa ini bisa disebut sebagai masa suram
demokrasi di Indonesia.

Apakah-Demokrasi-Indonesia-Terancam-

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965 | medsis | 4.5