Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam
rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua
kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan
Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agutus
1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk Negara kita berubah dari kesatuan
menjadi serikat, system pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi
quasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang
Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agutus 1950 sampai dengan 5
Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi
negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut system parlementer. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959,
negara kita menganut demokrasi parlementer.
Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi
di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan
perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, lembaga
perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam
proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan
dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang
mengakibatkan kabinet harus meletakan jabatannya, meskipun pemerintahannya
baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi kepada Ir. Djuanda Kartawidjaja
yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen.
Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi
pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen
dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus
jatuhnya kebinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya
akuntabilitas tersebut.
Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang
sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini,
Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekruitmen,
baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur
tangan pemerintah dalam hal rekruitmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali.
Sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya.
Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu
pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan
prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair,
serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak
pilihnya dengan bebas tanpa ada tekan atau rasa takut.
Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar
mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat
memanfatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat
diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan
organisasi peserta Pemilihan Umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik.
Demikian juga dengan kebesan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya
tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah
dengan keras. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh Dr. Halim mantan
Perdana Menteri yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua
isi hatinya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang
dilakukan soedirman

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959 | medsis | 4.5