Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959 (2)

Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh
otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas
desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan
kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan
demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kesuksesan
tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama
sembilan tahun seiring dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno
pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada
UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong,
sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi
nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer
mengalami kegagalan? Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan
tersebut. Dari sekian banyak jawaban tersebut, ada beberapa hal yang dinilai tepat
untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, munculnya usulan presiden yang
dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat
gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai
komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini presiden membentuk Dewan Nasional
yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.
Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat
kuat dari sejmlah partai politik terutama Masyumi dan PSI. Mereka menganggap
bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat
fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut tidak dikenal
dalam konstitusi.

Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai
kesepakatan merumuskan ideologi nasional, karena tidak tercapainyatitik temu
antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai
ideologi negara dan kelompok lain menginginkan Pancasila sebagai ideologi
negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak
pernah tercapai. Ketiga, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap
pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi
cenderung meluas melewati batas wilayah, yang pada akhirnya membawa dampak
yang sangat negatif terhadap stabilitas politik.
Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial
yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak
mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya semua komponen yang
di masyarakat sulit dipersatukan, sehinggal hal tersebut mengganggu stabilitas
pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang
berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai.

Demokrasi (1)

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959 (2) | medsis | 4.5