Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949

Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para
pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad
Yamin dengan beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar
negara Indonesia merdeka, dan Ir. Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan
asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia
merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat
besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka.
Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas
pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945 – 1949),
pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung
revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum
sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal
ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama
rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar
negara kesatuan tetap hidup.

Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Letnan Kolonel Suharto yang diutus untuk menjemput beliau setiba di Yogyakarta disambut oleh Kolonel Suhud pada bulan 10 Juli 1949 [ 30 tahun Indonesia Merdeka; 20000811 ]

Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Letnan Kolonel Suharto yang diutus untuk menjemput beliau setiba di Yogyakarta disambut oleh Kolonel Suhud pada bulan 10 Juli 1949 [ 30 tahun Indonesia Merdeka; 20000811 ] 

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi fungsinya
yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan
menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti
penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, Pemilihan Umum belum
dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah agenda politik utama.
Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan
demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya.
Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara,
sudah sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi,
sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial
Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik
yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku dan
kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk
menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaanya ketika Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat
Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang
kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masamasa
selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949 | medsis | 4.5