Makalah Tentang Pembahasan Otonomi Daerah 3

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Makalah Tentang Pembahasan Otonomi Daerah 3

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

  • Implementasi Otonomi Daerah

Implementasi otonomi daerah bagi daerah tingkat 1 dan tingkat 2 seiring dengan pelimpahan wewenang pemerintah pusat dapat dikelompokkan dalam lima bidang yaitu implementasi dalam pembinaan wilayah, pembinaan sumber daya manusia, penanggulangan dan percepatan penurunan kemiskinan, penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah, serta peningkatan koordinasi atau kerja sama tim.

  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Pembinaan Wilayah
  • Pembinaan wilayah dapat diartikan bagaimana mengelola dan mengerahkan segala potensi wilayah suatu daerah untuk di dayagunakan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  • Pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.
  • Tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum, yaitu penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah, memfasilitasi dan mengakomodasi kebijakan daerah, menjaga keselarasan pemerintah pusat dan daerah, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga tertibnya hubungan lintas batas dan kepastian batas wilayah, menyelenggarakan kewenangan daerah, dan menjalankan kewenangan lain.
  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia
  • Pelaksaan otonomi daerah memberikan wewenang pembinaan sumber daya manusia kepada daerah. Hal ini tugas berat bagi daerah, karena SDM pada umumnya mempunyai tingkat kompetensi, sikap, dan tingkah laku yang tidak maksimal.
  • Dalam era otonomi daerah harus mempersiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan dan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah membutuhkan PNS yang tanggap, responsip, kreatif, dan bekerja secara efektif.
  • Untuk menunjang kinerja daerah dalam rangka kerja sama antar daerah dan pusat, pemda membutuhkan SDM yang mempunyai kemampuan mengembangkan jaringan dan kerja sam tim, dan mempunyai kualitas kerja yang tinggi.
  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
  • Pengentasan kemiskinan menjadi tugas penting dari UU nomor 25 tahun 1999, dimana pemda mempunyai wewenang luas, dan didukung dana yang cukup dari APBD. Pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip: pengembangan SDM dengan memberdayakan peranan wanita, membrdayakan dan mempermudah akses keluarga miskin untuk berusaha, dengan mendekatkan pada modal dan pemasaran produknya, menanggulangi bencana, dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin.
  • Pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran masyarakat dan sektor swasta, dengan melakukan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dan pasar bagi penduduk miskin.
  • Dalam pemberdayan masyarakat, peranan pemda adalah memberikan legitimasi kepada LSM dan masyarakat penerima bantuan, menjadi penengah apabila terjadi konflik, mendorong peningkatan kemampuan keluarga miskin, turut mengendalikan pembangunan fisik, dan memberikan sosialisasi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan.
  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Hubungan Fungsional Eksekutif dan Legislatif
  • Hubungan eksekutif (pemda) dan legislatif (DPRD) dalam era otonomi mencuat dengan munculnya ketidakharmonisan antara pemda dan DPRD. Ketidakharmonisan dipicu oleh interprestasi dari UU nomor 22 tahun 1999, yang menyatakan peran legislatif lebih dominan dibandingkan peran pemda, dan hal ini bertentangan dengan kondisi sebelumnya, dimana pemda lebih dominan daripada DPRD.
  • Ketidakharmonisan harus dipecahkan dengan semangat otonomi, yaitu pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya dalam menjawab permasalahan rakyat, yang meliputi administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Asas dalam otonomi menurut UU No. 22 tahun 1994 adalah: (1) penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kecuali dalam bidang hankam, luar negeri, peradilan, agama, moneter, dan fiskal, (2) pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan (3) pembantuan yaitu penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas teretentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

  • Kajian Kasus Untuk Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Barat

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, ketergantungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pusat justru semakin tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya dana transfer dari pemerintah pusat dari 58,17% menjadi 67,61%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembelajaan pemerintah daerah. Hal ini berbanding lurus dengan semakin meningkatnya pengeluaran daerah dari Rp. 647,46 milyar menjadi Rp. 3.474,8 milyar dengan pengeluaran tertinggi adalah pengeluaran rutin daerah yang digunakan untuk belanja pegawai yang jumlahnya juga meningkat. Adapun apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD, pada tahun 2000 meningkat dari 31% menjadi 48,1%. Namun PAD terbesar berasal dari pajak daerah dengan kontribusi 94%.

Batasan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten-kabupaten di dalamnya masih belum jelas. Hal ini cenderung menciptakan pungutan ganda serta konflik. Contohnya adalah perda mengenai pungutan TPI. Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Ciamis membuat perda TPI dan mengabaikan perda TPI yang sudah dibuat provinsi sebelum otonomi, padahal pihak pemprov sudah menyepakati untuk menggunakan perda sebelumnya. Hal ini jelas menimbulkan kerancuan wewenang yang berakibat pada terjadinya perda ganda.

Setahun setelah penerapan desentralisasi, Jawa Barat mengalami penambahan kota dan kabupaten, bahkan pembentukan provinsi baru, yaitu Provinsi Banten yang didasari oleh Undang-undang No. 23 tahun 2000 dengan wilayah cakupan 4 kabupaten (Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak) serta 2 kota (Tangerang dan Cilegon). Bahkan sekarang ini ada wacana untuk membentuk provinsi baru, yaitu Provinsi Cirebon yang terdiri dari kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pantai utara, antara lain Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. Apabila dibandingkan uraian sebelumnya mengenai anggaran dana, kebijakan, dan dikotomi kekuasaan, maka pemekaran di wilayah Jawa Barat seharusnya dikaji ulang karena semua dapat berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat itu sendiri.

Solusi Permasalahan

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Pengelolaan daerah secara mandiri memang tidak mudah. Sikap profesionalitas merupakan kunci utama dalam menyukseskan otonomi daerah. Pejabat daerah seharusnya bersih dari permasalahan korupsi, mampu berpikir kreatif dalam mengelola kekayaannya dan bukan hanya terpaku pada pajak serta retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD. Pembagian tugas pemerintah baik pusat maupun daerah juga harus jelas. Komunikasi yang baik antara pejabat pemerintahan dapat meminimalisir perbedaan tingkat kepentingan. Kerjasama antar daerah juga dapat menjadi suatu solusi permasalahan otonomi. Perasaan saling melengkapi dan membutuhkan serta merasa saling memiliki sebagai penduduk NKRI dapat dijadikan pondasi untuk membangun kerjasama tersebut. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat mampu terwujud.

Kesimpulan

Desentralisasi sebagai suatu perbaikan sistem sentralistik pada era Orde Baru ternyata juga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan kurang siapnya pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah. Akibatnya pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya mandiri dan masih tergantung kepada pusat. Dikotomi kekuasaan dan saling tumpang tindih wewenang serta peraturan di tingkat pusat maupun daerah sering terjadi. Selain itu, perekonomian masyarakat justru semakin dipersulit karena pajak dan retribusi daerah menjadi sumber PAD terbesar. Fenomena pemekaran wilayah pun merajalela akibat kekecewaan terhadap pemerintahan yang ada serta menimbulkan daerah otonom-otonom baru yang dapat dipastikan mengulang permasalahan otonomi sebelumnya. Oleh karena itu, seharusnya pejabat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah mampu bersikap profesional dalam menyingkapinya. Pembelajaran terhadap kasus-kasus serupa di luar NKRI yang sukses, kerjasama antar daerah dengan mengesampingkan egoisme masing-masing daerah sebenarnya bisa menjadi jalan pemerataan daerah asalkan sikap disiplin dan saling memiliki dipegang teguh.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Otonomi daerah  adalah suatu  keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut,berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,merumuskan,dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara- bangsa. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan   Ketetapan MPR  No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah yang antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan,kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945.

Adapun dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang.Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.

Makalah Tentang Pembahasan Otonomi Daerah 3 | medsis | 4.5