Nyata Adaptasi Perubahan Iklim Seruan untuk bertindak

Nyata Adaptasi Perubahan Iklim Seruan untuk bertindak

Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi Perubahan Iklim – Beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan prioritas mendesak bagi Indonesia. Seluruh kementerian dalam pemerintahan dan perencanaan nasional perlu mempertimbangkan perubahan iklim dalam program-program mereka – berkenaan dengan beragam persoalan seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, keamanan pangan, pengelolaan bencana, pengendalian penyakit, dan perencanaan tata kota. Namun ini bukan merupakan tugas pemerintah pusat belaka, tetapi harus menjadi upaya nasional yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat umum, dan semua organisasi nonpemerintah, serta pihak swasta. Di tahun-tahun belakangan ini masyarakat dunia semakin meresahkan efek pemanasan global dan di awal tahun 1990an telah mengonsep United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC), yang diberlakukan pada 1994.

Adaptasi Perubahan Iklim – Di dalam kerangka ini mereka mengajukan dua strategi utama: mitigasi dan adaptasi (Boks 5). Mitigasi meliputi pencarian cara-cara untuk memperlambat emisi gas rumah kaca atau menahannya, atau menyerapnya ke hutan atau ‘penyerap’ karbon lainnya. Sementara itu adaptasi, mencakup cara-cara menghadapi perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian yang tepat – bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatifnya, atau memanfaatkan efek-efek positifnya. Boks 5: Yang manakah mitigasi dan mana pula adaptasi? Ketika membicarakan mengenai perubahan iklim, para ilmuwan mungkin menggunakan kata-kata yang sangat berbeda dari makna kata itu pada umumnya. Bila mereka menyebut ‘mitigasi’ sehubungan dengan perubahan iklim, misalnya, yang mereka maksudkan adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca.

Adaptasi Perubahan Iklim – Bila mereka bicara mengenai ‘adaptasi’, yang mereka maksudkan adalah tindakan untuk mengatasi berbagai dampak perubahan iklim. Namun, dalam pengertian umum, kita bisa saja secara spontan mengunakan istilah ‘mitigasi’ dan ‘adaptasi’secara tertukar – misalnya, membicarakan mengenai ‘memitigasi efek perubahan iklim’ di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan tetapi biasanya maksudnya sudah jelas. Dan apapun yang terjadi, kita harus melakukan keduanya, terlepas dari apapun kita menyebutnya. Di bagian akhir laporan ini, Anda dapat menemukan beberapa penjelasan istilah adaptasi. Sudah jelas, emisi gas-gas rumah kaca mesti diturunkan, sehingga mitigasi merupakan keharusan. Ini terutama menjadi urusan negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang pertumbuhannya pesat yang perlu mengubah cara mereka menggunakan bahan bakar fosil. Itulah sebabnya banyak negara menandatangani Protokol Kyoto dalam konvensi tersebut, yang berarti memberikan komitmen mereka masing-masing untuk menargetkan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca.

Adaptasi Perubahan Iklim – Namun, mitigasi saja tidak akan memadai. Bahkan seandainya pun banyak negara menemukan cara untuk mengurangi emisi, kita tetap perlu mengatasi berbagai efek emisi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun yang lalu sebab iklim baru berubah dalam kurun waktu yang panjang. Maka kita tidak punya pilihan lain, adaptasi tidak hanya penting, tetapi juga tak terelakkan (Boks 6). Bagaimanakah Indonesia dan terutama masyarakat miskinnya dapat beradaptasi? Tampaknya ini seolah pertanyaan baru meski jawabannya belum tentu baru. Dalam kenyataan, sebagian besar masyarakat miskin sudah tidak memiliki pilihan lain selain merespon tidak menentunya iklim.

Jadi beradaptasi pada dasarnya adalah menguatkan mereka untuk merespon secara efektif – membantu mereka menjadi lebih tangguh terhadap berbagai tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Adaptasi Perubahan Iklim – Adaptasi dalam perencanaan pembangunan Yang jadi masalah saat ini adalah bahwa adaptasi dapat dilihat hanya sebagai masalah lingkungan hidup semata – dan merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup. Padahal, semua departemen pemerintahan dan badan perencanaan nasional perlu mempertimbangkan dampak perubahan iklim ini ke dalam program masing-masing. Berbagai persoalan besar seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan tata ruang, ketahanan pangan, pemeliharaan infrastruktur, pengendalian penyakit, perencanaan perkotaan, semuanya mesti ditinjau ulang dari perspektif perubahan iklim. Tantangannya adalah membuat perencanaan pembangunan menjadi ‘tangguh terhadap iklim’. Dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan pembangunan manusia harus dievaluasi secara seksama dan dipetakan. Kemudian strategi adaptasi harus diintegrasikan ke dalam berbagai rencana dan anggaran, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus ditingkatkan di bidang-bidang yang khusunya rentan terhadap perubahan iklim dan dibutuhkan berbagai investasi tambahan untuk menggiatkan pengurangan risiko bencana.

Boks 6: Bantuan internasional untuk adaptasi Sementara sebagian besar sumber daya untuk adaptasi akan berasal dari masyarakat setempat, atau dari pemerintahan daerah dan pusat, ada pula beberapa peluang untuk mendapatkan bantuan internasional. Di COP (Conference of the Parties) untuk the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 2001, para pemerintah sudah menetapkan beberapa mekanisme bantuan dana. Antara lain Dana Khusus untuk Perubahan iklim untuk mendukung aktivitas adaptasi yang antara lain meliputi perbaikan pengawasan berbagai penyakit, sistem peringatan dini dan respon terhadap bencana, perencanaan penanganan bencana, dan kesiapan untuk menghadapi bencana kemarau panjang dan banjir. Dana lain yang secara khusus relevan untuk Indonesia adalah dana adaptasi, sekitar 2 persen kredit karbon dari proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism). Di bawah Protokol Kyoto UNFCCC, negara-negara maju dapat membeli kredit karbon dari proyek-proyek CDM seperti mengurangi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, meningkatkan wilayah penyerapan karbon dengan penanaman kembali hutan di negara-negara berkembang dan menghitungnya sebagai bagian dari kontribusi mereka menurunkan emisi gas rumah kaca. Meski berbagai mekanisme ini khususnya dirancang untuk mitigasi, semuanya memiliki potensi adaptasi – menanami kembali wilayah pesisir dengan hutan mangrove untuk meningkatkan penyerapan karbon yang merupakan tindakan mitigasi juga akan menguatkan adaptasi dengan memperkuat perlindungan terhadap badai dan erosi di wilayah pesisir. Conference of the Parties 2007 di Bali juga akan membahas lebih lanjut mengenai berbagai mekanisme pendanaan ini.

Semua upaya ini juga harus dipadukan ke dalam berbagai upaya di tingkat masyarakat dan rumah tangga. Bagaimanapun, masyarakat sudah berpengalaman lama dalam beradaptasi – dengan berbagai tindakan yang sudah dipraktikkan selama berabad-abad. Orang-orang yang tinggal di wilayah yang rentan banjir sejak dulu membangun rumah panggung dan banyak masyarakat masa kini masih meneruskan praktik ini, meski bahan-bahan yang digunakan sudah modern seperti tiang beton atau genteng besi. Di wilayah rawan longsor, orang-orang membangun tanggul penahan longsor yang kukuh. Para petani yang terpapar kemarau panjang sudah belajar untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan mereka, menanam tanaman pangan yang tahan kekeringan dan mengoptimalkan penggunaan air yang terbatas, bahkan bermigrasi sementara untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Apakah itu melalui prakarsa di tingkat publik atau individual, adaptasi hendaknya mencakup penguatan sumber-sumber penghidupan dan mengurangi kerentanannya. Hal ini akan mempersyaratkan suatu perubahan dalam arah pembangunan. Di masa lalu sebagian besar pembangunan di Indonesia didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam – dengan manfaat ekonomi yang dinikmati di perkotaan dan biaya lingkungannya dibebankan ke wilayah pedesaan. Pola itu harus diubah. Baik masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan sudah seyogyanya menargetkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan ancaman perubahan iklim kini makin mendesakkan kepentingannya. Jika kita tidak mengubah pola pembangunan, maka seluruh sumber daya yang tersedia bagi rakyat – pangan, air, dan wilayah pemukiman kemungkinan dapat menjadi makin sulit didapat. Perubahan pola pembangunan ini memerlukan strategi adaptasi yang lebih luas yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta – memadukan antara pendekatan pada tingkat pemerintahan dan kelembagaan dengan pendekatan bottom-up yang berakar pada pengetahuan kewilayahan, kebangsaan, dan lokal. Sementara adaptasi merupakan faktor vital dalam seluruh aktivitas pembangunan, secara khusus adaptasi penting dilakukan dalam bidang-bidang pertanian, wilayah pesisir, penyediaan air, kesehatan dan wilayah perkotaan, dengan air memainkan peran lintas sektoral di berbagai bidang ini.

Adaptasi dalam pertanian

Di antara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah para petani Indonesia. Sejauh ini, para petani di Jawa berhasil menanam padi dua kali dalam setahun, tetapi dengan perubahan iklim, panen kali kedua tampaknya akan menjadi lebih rentan. Oleh karena itu, para petani yang sudah banyak berpengalaman mengatasi dampak buruk kejadian iklim yang ekstrem akan harus lebih banyak beradaptasi lagi di masa mendatang. Mereka, misalnya akan perlu mempertimbangkan berbagai varietas tanaman pangan. Beberapa jenis tanaman pangan memiliki kapasitas adaptasi secara alamiah, seperti jenis padi hasil persilangan yang berbunga pada waktu dini hari sehingga dimungkin terhindar dari suhu lebih tinggi di siang hari. Para petani juga mungkin dapat menggunakan varietas yang lebih mampu bertahan terhadap kondisi yang ekstrem – kemarau panjang, genangan air, intrusi air laut – atau berbagai varietas padi yang lekas matang yang cocok untuk musim hujan yang lebih pendek. Para petani juga perlu mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan bahan-bahan organik bagi tanah supaya lebih mampu menahan air – yaitu dengan menggunakan lebih banyak pupuk alamiah (Boks 7).

 

Nyata Adaptasi Perubahan Iklim Seruan untuk bertindak | medsis | 4.5