Negara Kesatuan Republik Indonesia (3)

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Pembentukan negara yang bersifat unitarisme bertujuan untuk menyatukan
seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan wawasan nusantara
kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang
dalam Alinea Kedua Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
yang berbunyi “dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah pada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan
negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur”
Menurut Jimly Asshiddiqie pakar hukum tata Negara dan mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid
II (2006) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk
kesatuan (unitary state). Kekuasaan asal berada pada pemerintah pusat, namun
kewenangan (authorithy) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam
undang-undang dasar dan undang-undang. Kewenangan yang tidak disebutkan
dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara
yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai
sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak
mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah negara.
Gagasan untuk membentuk negara kesatuan, secara yuridis formal tertuang
dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal ini menunjukkan bahwa prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas segenap
urusan negara ialah pemerintah pusat.
Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) juncto Pasal 18 (sebelum perubahan) yang termuat
dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor. 7, menyatakan antara lain
sebagai berikut.

  1. Bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.
    2. Negara Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat (negara).
    3. Daerah negara Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka menurut kesatuan undang-undang.
    4. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah dan pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
    5. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, karena negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan individu diakui secara seimbang dengan kepentingan bersama. Negara persatuan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.
Dalam konteks negara, Indonesia adalah negara kesatuan. Namun, di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antardaerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dengan kata lain, NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya dengan dukungan dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat.
Pasca Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) diperkuat oleh Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan
kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah
yang diatur dengan undang-undang.
Demikian pula dalam Pasal 18 B Ayat (2) yang berisi rumusan, bahwa negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Rumusan
kata-kata Negara Kesatuan Republik Indonesia tertulis dalam Pasal 25 A Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan rumusan “Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara, dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang”.
Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, sebagai ketentuan penutup menyatakan secara tegas bahwa “Khusus
mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan”. Hal ini menunjukan bahwa NKRI merupakan harga mati dan tidak
dapat diganggu gugat. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan penguatan dan pengokohan prinsip
negara kesatuan Republik Indonesia agar semakin kokoh dan terjaga dalam
konstitusi negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (3) | medsis | 4.5