Negara Hukum sebagai Bentuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ádalah negara hukum”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa segala sikap dan tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat perlengkapan negara serta masyarakat haruslah berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan adanya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam negara ádalah hukum
Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia bukan sistem pemisahan kekuasaan. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni, melainkan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan (checks and balances). Kekuasaan membuat undang-undang dilakukan melalui kerja sama antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum diemban oleh eksekutif dan legislatif. Adapun, bentuk pemisahan dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaannya dibagikan kepada alat-alat kelengkapan negara yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut. UU
a. Kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar berada pada MPR
b. Kekuasaan melaksanakan perundang-undangan berada pada Presiden
c. Kekuasaan untuk membuat undang-undang berada pada DPR dan DPD
d. Kekuasaan dalam Bidang Peradilan berada pada MA dan MK
e. Kekuasaan dalam Bidang Pengawasan Keuangan berada pada BPK
Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukan bahwa
presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dilakukan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, pada isi sumpah presiden dan wakil presiden yang terdapat pada
Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan ”…memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya …”. Berdasarkan
pasal tersebut, presiden dan wakil presiden dalam setiap keputusannya memimpin
pemerintahan Republik Indonesia haruslah berpijak pada Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa ada kecualinya dan tidak boleh
menyimpang dari isi yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam fungsinya sebagai kepala
eksekutif, presiden menjalankan segala perundang-undangan Republik Indonesia
sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan
tersebut. Berkaitan dengan prinsip equality before the law, dalam konsep negara hukum Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menunjukan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya kesamaan di hadapan hukum dan juga ditegaskan bahwa yang berstatus WNI haruslah mendukung keberadaan hukum Indonesia itu sendiri dan pemerintahan yang sedang menjalankan hukum tersebut.
Terhadap prinsip adanya peradilan administrasi, negara hukum Republik Indonesia mendorong terciptanya kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang berjalan seiringan dan saling menunjang. Diperlukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan yang berdasarkan hukum. Selain itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap sikap dan tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi, dikenai pelanggaran administrasi. Negara dapat menindak pelanggaran tersebut melalui badan peradilan khusus, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dasar peradilan khusus ini tertuang dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, penyelenggaraan peradilan tata usaha negara (peradilan administrasi) di Indonesia merupakan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat Indonesia.
Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum dengan ciri memberikan jaminan perlindungan HAM terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai Pasal 28J, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 Ayat (1). Adapun, aspek HAM yang diberikan jaminannya oleh negara sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.
1. Perlindungan HAM untuk hidup.
2. Perlindungan HAM untuk membentuk keluarga.
3. Jaminan HAM untuk memperoleh pekerjaan.

4. Perlindungan HAM mengenai kebebasan beragama dan meyakini
kepercayaan.
5. Perlindungan HAM dalam kebebasan bersikap, berpendapat dan
berserikat.
6. Jaminan HAM untuk memperoleh informasi dan komunikasi.
7. Perlindungan HAM atas rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang
merendahkan derajat dan martabat manusia.
8. Perlindungan HAM atas kesejahteraan sosial.
9. HAM yang berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain.

 

Negara Hukum sebagai Bentuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia | medsis | 4.5