Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Selamat ya. Kalian saat ini akan segera mempelajari bab keempat dari buku ini.
Setelah mempelajari tiga bab sebelumnya, tentunya pengetahuan dan pemahaman
kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap
dan perilaku kalian yang semakin baik.
Pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Setelah
mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis mekanisme
pembagian kekuasaan, kedudukan kemeneterian negara dan peranan pemerintah
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

1716467KIB-II780x390

Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering
kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif
(mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah
bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola
kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan
wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang
kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Dalam arti luas, Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh
setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan
yang lainnya, sedangkan dalam arti sempit Pemerintahan Pusat dilaksanakan
oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara
dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Pemerintahan Daerah di
Indonesia terdiri atas Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh
Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara | medsis | 4.5