Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga
Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan
lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan
tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di
bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri
atau pejabat setingkat menteri yang terkait.
Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia,
yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah
Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:
1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2) Badan Informasi Geospasial (BIG);
3) Badan Intelijen Negara (BIN);
4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah
koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian;
7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah
koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);

9) Badan Narkotika Nasional (BNN);
10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI);
13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri
Kesehatan;
14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset
dan Teknologi;
15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16) Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan (Bapedal), di
bawah koordinasi Menteri
Lingkungan Hidup;
17) Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT),
di bawah koordinasi Menteri
Riset dan Teknologi;
18) Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
(Bappenas), di bawah
koordinasi Menteri
Koordinator Bidang
Perekonomian;
19) Badan Pertanahan Nasional
(BPN), di bawah koordinasi
Menteri Dalam Negeri;
20) Badan Pusat Statistik
(BPS), di bawah koordinasi
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
21) Badan SAR Nasional

(Basarnas);
22) Badan Standardisasi Nasional
(BSN), di bawah koordinasi
Menteri Riset dan Teknologi;
23) Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN), di bawah koordinasi
Menteri Riset dan Teknologi;
24) Badan Urusan Logistik
(Bulog), di bawah koordinasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri
Riset dan Teknologi;
27) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi
Menteri Riset dan Teknologi;
30) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;
31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian | medsis | 4.5