Kronologis Proklamasi Kemerdekaan

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Kronologis Proklamasi Kemerdekaan

pendiri negara yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan RI segera menyiapkan perangkat negara dan pemerintahan negara. Badan yang didirikan sebelum proklamasi, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam persidangan tersebut mereka menyepakati pentingnya rumusan wilayah negara. Rakyat yang menjadi warga negaranya, pemerintahan yang menjalankan amanat rakyat, serta upaya untuk memperoleh pengakuan internasional.

Kronologis Proklamasi Kemerdekaan

Kronologis Proklamasi Kemerdekaan

Melalui sidang tersebut, disepakati tiga hal penting bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia, yaitu: 1) menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945; 2) memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden; 3) pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk. Pada sidang hari kedua tanggal 19 Agustus 1945, dipimpin oleh Otto Iskandardinata dan beranggotakan Achmad Soebardjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan I Gusti Ketut Pudja tersebut mengambil tiga keputusan sebagai berikut. 1) Penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Kesehatan, Menteri Pengajaran, Menteri Sosial, Menteri Keamanan Rakyat, Menteri Penerangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum. 2) Pembentukan Komite Nasional Daerah. 3) Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu:

Pada 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang ke-2. Melalui sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, di antaranya: 1) Komite Nasional Indonesia (KNI) merupakan badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau badan legislatif sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah. 2) Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dirancang menjadi partai tunggal Republik Indonesia, namun akhirnya dibatalkan. 3) Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Komite Nasional Indonesia (KNI) dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesiadalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia telah memiliki pengurus yang dilantik pada 29 Agustus 1945. Adapun yang menjadi pengurus Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai berikut.

Di tingkat daerah namanya ialah Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Provinsi-provinsi baru seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan telah memiliki KNID. Munculnya KNID menunjukkan adanya dukungan yang luas dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah rakyat Indonesia di berbagai daerah menerima kabar tentang proklamasi kemerdekaan, segera mereka memberikan dukungan terhadap para pemimpin nasional di Jakarta yang merumuskan dasar negara, lembaga negara, serta pemerintah di berbagai daerah. Salah satu bentuk dukungan yang paling besar adalah dengan terbentuknya KNID di berbagai provinsi yang baru saja dibentuk. Tanpa adanya dukungan dari seluruh rakyat, KNID tidak mungkin dapat diwujudkan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai dewan perwakilan,

KNI Pusat menyelenggarakan persidangan yang dihadiri oleh para anggotanya. Untuk Sidang pada 16 Oktober 1945, KNI pusat telah menghasilkan dua keputusan, yaitu: 1) membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dengan jumlah anggota 15 orang; 2) mengusulkan kepada presiden, suara KNI diberi kekuasaan legislatif selama MPRDPR belum terbentuk.

Pasca terbentuknya BPKNIP, langkah pertama yang dilakukannya adalah mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk partai-partai politik. Usulan yang diumumkan pada 30 Oktober 1945 tersebut didasarkan atas pertimbangan berikut. 1) BPKNIP menganggap roda pemerintahan telah berjalan dengan baik dan oleh karena itu, dianggap telah tiba saatnya bagi pemerintah untuk memperoleh dukungan dan pengertian dan seluruh rakyat. 2) Untuk menegakkan asas demokrasi,

BPKNIP tidak setuju dengan keputusan PPKI tentang pembentukan hanya satu partai politik. Usulan tersebut mendapat jawaban dari pemerintah melalui Maklumat Pemerintah No. 3 pada tanggal 30 November 1945, mengenai pembentukan partai politik kepada masyarakat yang menghendaki adanya partai-partai politik. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya maklumat tersebut di atas, maka masyarakat segera memberi jawaban dengan cara mendirikan partai-partai politik. Tujuannya ialah untuk menyalurkan aspirasi mereka sesuai dengan latar belakang ideologi, agama, politik, sosial,

dan budaya. Partai-partai politik yang lahir di antaranya ialah Masyumi, PNI, Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Katolik, Partai Kristen, dan Partai Sosialis, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Terbentuknya berbagai partai politik menunjukkan adanya dukungan dari para tokoh nasional, baik di pusat maupun di daerah terhadap pemerintah Indonesia. Rakyat Indonesia yang memberikan dukungan terhadap tindakan pemerintah berupa maklumat tersebut, segera bergabung dengan partai politik. Dalam perkembangannya, PPKI membentuk berbagai lembaga lainnya seperti kementerian (departemen) serta lembaga pemerintah di tingkat daerah.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Pemerintah daerah yang baru saja dibentuk dan terdiri atas delapan provinsi itu segera diikuti dengan pembentukan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang gubemur. Lembaga pemerintahan seperti kementerian yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 tersebut terdiri atas 12 kementerian. Kementerian yang menggarap bidang tertentu itu disebut sebagai Kabinet Republik Indonesia I dan dipimpin oleh para menteri yang sesuai dengan keahliannya. Kabinet ini bersifat presidentil dan bertanggungjawab kepada presiden. Dalam kabinet yang bersifat presidentil, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. tugasnya membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Selanjutnya dibentuk pula lembaga pertahanan yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebelum terbentuknya tentara nasional yang kuat, Presiden Soekamo menganjurkan agar para pemuda yang memiliki keterampilan militer dan bergabung dengan barisan perjuangan pada zaman pendudukan Jepang, seperti Peta, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan ini bukan sebagai lembaga kemiliteran, melainkan sebagai badan darurat sebelum terbentuknya tentara nasional. Sambutan dan dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap pembentukan BKR sangat besar. Setelah mereka mengetahui himbauan presiden melalui radio dan koran segera mereka bergabung dengan BKR. Para pemuda bekas Peta dan barisan perjuangan lainnya di Jakarta dan berbagai daerah segera membentuk BKR. Maka lahirlah BKR Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan BKR Daerah yang berkedudukan di daerah masing-masing.

Selain bergabung dengan BKR, sebagian rakyat Indonesia, terutama yang telah memperoleh pengalaman militer pada masa pendudukan militer Jepang segera membentuk laskar-laskar perjuangan. Tujuannya adalah menjaga keamanan daerah masing-masing serta lebih luas lagi mempertahankan kedaulatan negara yang baru berdiri. Oleh karena itu, sejak proklamasi lahirlah berbagai laskar rakyat, seperti Barisan Rakyat Indonesia (Bara), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Banteng (BB), Hizbullah, dan Sabilillah.

Untuk menyatukan pandangan dan tujuan, pemerintah RI segera mengeluarkan maklumat baru pada 5 Oktober 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, BKR dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui maklumat yang dikeluarkan pemerintah. Pada tanggal 6 Oktober 1945 keluar lagi maklumat yang isinya menetapkan Supriyadi, yang pernah memimpin pemberontakan Peta terhadap Jepang di Blitar sebagai Kepala TKR dan menugaskan Oerip Soemohardjo untuk membentuk markas tinggi TKR di Jogjakarta. Markas tersebut membawahi 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatra. TKR yang dibentuk bulan Oktober 1945 ini menjadi dasar bagi lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya TNI.

Proses Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Pada akhir 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, sehingga pada September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Koiso mengumumkan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Namun, sesungguhnya janji Jepang ini hanyalah taktik agar perlawanan rakyat Indonesia berkurang sehingga menjadi berbalik simpatik kepada Jepang. Terhadap pengumuman PM Koiso, rakyat Indonesia tidak langsung mempercayainya. Hal ini disebabkan karena dari pengalaman sebelumnya, Jepang selalu membuat janji-janji yang tidak pernah diwujudkan.

Sebagai tindak lanjut dari pengumuman PM Koiso tentang janji kemerdekaan, pemerintah Jepang memperbolehkan bangsa Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih, padahal sebelumnya sangat terlarang. Pengibaran bendera Merah Putih ini harus berdampingan dengan bendera Jepang. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada, sebagai Panglima Tentara Jepang, mengumumkan dibentuknya badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Cosakai).

Tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting berkenaan dengan masalah tata pemerintahan negara Indonesia yang merdeka. Anggota Badan Penyeledidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berjumlah 67 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh Indonesia dan tujuh orang anggota Jepang. Ketuanya adalah dr. KRT Rajiman Wediodiningrat dengan wakilnya masing-masing Raden Pandji Soeroso (dari Indonesia) dan Ichibangase (dari Jepang). Badan ini diresmikan pada 28 Mei 1945. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI pernah mengadakan sidang sebanyak dua kali. Pertama, 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Di antara sidang pertama dan kedua, diadakan pula sidang Panitia Kecil yang melahirkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945.

 

Kronologis Proklamasi Kemerdekaan | medsis | 4.5