Berbagai Konstitusi dan Ketatanegaraan di Indonesia

Berbagai Konstitusi dan Ketatanegaraan di Indonesia

Konstitusi dan Ketatanegaraan

Konstitusi dan Ketatanegaraan

Konstitusi dan Ketatanegaraan – Bagi suatu negara di zaman modern ini, konstitusi atau undangundang dasar harus ada. Hal ini untuk memberi pengertian kepada penguasa dan masyarakat tentang dasar-dasar ketatanegaraan dan cara penyelenggaraan negara. Kemudian untuk menjamin hak-hak rakyat dan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan negara kepadanya. Beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia telah memberi gambaran tentang sistematika, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Kita akan melihat perbedaan dan kesamaan dari setiap konstitusi tersebut setelah memahami penjelasan berikut.

Konstitusi dan Ketatanegaraan

Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Konstitusi dan Ketatanegaraan – Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tugas presiden dan wakil presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat.

Konstitusi dan Ketatanegaraan – Sejak saat itu berlaku tata hukum nasional yang bersumber dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tata hukum nasional ialah tata hukum Indonesia yang memuat bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apa saja kewajiban-kewajiban dan wewenangnya serta tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum Indonesia.

Konstitusi dan Ketatanegaraan – Dalam pelaksanaannya, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia dalam masa peralihan. Situasi dan kondisi saat itu berada dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagaimana tertuang dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Berikut akan dijelaskan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan menurut UUD 1945. a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUD 1945 Bentuk negara dan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea keempat, pasal 1 ayat (1), dan penjelasan pasal 18, telah ditetapkan, antara lain: 1) Bentuk negara kesatuan (menolak federalisme). 2) Bentuk pemerintahan republik (bukan kerajaan). 3) Sistem negara yang berdaulat (menentang penjajahan dan menolak status jajahan). 4) Berkedaulatan rakyat (anti diktator). 5) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia (kesatuan/kebangsaan). 6) Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia (kesatuan wilayah). 7) Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan daerah-daerah tidak bersifat negara. 8) Daerah bisa berbentuk otonom dan administratif. 9) Di daerah otonom akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam bentuk pemerintahan republik, organisasi kenegaraan mengatur kepentingan bersama.

Konstitusi dan Ketatanegaraan – Kehendak negara ditentukan oleh badan legislatif yang mewakili seluruh rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Setiap keputusan badan legislatif harus mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia berbentuk republik bukan kerajaan karena bangsa Indonesia menentang feodalisme dan kolonialisme. Republik Indonesia menjamin kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam 1. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada . . .” 2. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” 3. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa “Oleh karena negara Indonesia itu suatu ensheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga.” 4. Bentuk republik sebetulnya sudah lebih dulu ditulis dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam itu menetapkan bahwa negara Indonesia ialah suatu Republik Kesatuan (Republik Unitarisme), jadi menolak monarki.

Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Sistem pemerintahan berarti pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk memenuhi kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut pasal 4 dan 17 UUD 1945 adalah sistem presidensial. Ini artinya presiden disamping berkedudukan sebagai “kepala negara” juga sebagai “kepala pemerintahan”. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem presidensial berlangsung di Indonesia untuk pertama kali pada 18 Agustus 1945 – 14 November 1945. Selanjutnya berlaku sistem parlementer (demokrasi liberal parlementer). Dalam sistem presidensial, presiden memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tidak seperti pada sistem parlementer. Kabinet presidensial yang pertama dibentuk pada tanggal 2 September 1945, yang dipimpin oleh presiden.

Demokrasi liberal parlementer dilaksanakan di Indonesia sejak adanya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Maklumat ini dijuluki sebagai “Konvensi Sjahrir” yang menandai terbentuknya kabinet parlementer pertama di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Sistem parlementer adalah suatu sistem yang menteri-menterinya tidak bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen (KNIP atau BPKNIP sebagai bagian dari MPR/DPR yang kewenangannya diperoleh berdasarkan Maklumat wakil presiden pasal IV Aturan Peralihan). Dalam sistem demokrasi liberal parlementer, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.

Pemerintahan demokrasi liberal parlementer dilaksanakan pada saat berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) sampai dengan berlakunya UUDS 1950 (17 Desember 1950 – 5 Juli 1959). Berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan, maka kekuasaan presiden sangat luas, yaitu: 1) Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. 2) Berwenang menetapkan dan mengubah UUD 1945. 3) Melaksanakan kekuasaan pemerintah. 4) Berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kekuasaan presiden ini berlaku sampai keluarnya Maklumat wakil presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945.

Maklumat ini menetapkan KNIP tidak lagi membantu presiden, tapi memiliki kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Di samping itu, dibentuknya badan pekerja KNIP yang bertanggung jawab kepada KNIP. Komite ini bersifat sementara karena belum dibentuknya MPR.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Berdirinya negara RIS telah mengarah pada status negara bagian, dengan wilayah sebagaimana bunyi pasal 2 Konstitusi RIS. UUD 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus undang-undang Republik Indonesia. Wilayah negara Republik Indonesia sesuai persetujuan Renville (17 Januari 1948) meliputi Negara-negara Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan.

a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut Konstitusi RIS (1949 – 1950) Menurut Konstitusi RIS, Mukadimah alinea ke-3, pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 bentuk negara serta bentuk pemerintahan Indonesia adalah: 1) Bentuk negara adalah federasi (negara serikat). Negara serikat ialah suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian (yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat). 2) Republik Indonesia Serikat merupakan negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. 3) Wilayah RIS meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu negara Republik Indonesia (sesuai perundingan Renville), satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri (Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur) dan daerah lain yang bukan daerah-daerah bagian (Padang, Subang, Kota Waringin).

b. Sistem Pemerintahan Menurut Konstitusi RIS

Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Konstitusi RIS ialah sistem kabinet parlementer. Ciri-ciri pemerintahan pada masa Konstitusi RIS, antara lain: 1) Kekuasaan kedaulatan rakyat Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (pasal 1 ayat (2)). 2) Presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruh maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (pasal 118 ayat (1)). 3) Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri, bertanggung jawab kepada parlemen. 4) Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak parlemen. 5) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. 6) Kabinet sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen, sebaliknya pemerintah dapat membubarkan parlemen atau DPR bila dianggap tidak menyuarakan kehendak rakyat dan tidak representatif. 7) RIS menganut sistem perwakilan bikameral (dua kamar) yaitu senat (perwakilan daerah) dan DPR. Senat (dua orang per daerah) bersama pemerintah dan DPR berwenang mengubah konstitusi RIS, menetapkan undang-undang federal dan anggaran belanja RIS. Senat juga berwenang memberi pertimbangan/nasihat kepada pemerintah baik diminta maupun tidak.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Negara RIS bukanlah bentuk negara yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat menuntut kembali kepada negara kesatuan. Terjadilah penggabungan diri kepada negara Republik Indonesia. Hal ini dimungkinkan oleh pasal 44 Konstitusi RIS dan UU Darurat No.11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Wilayah RIS dan Lembaran Negara No.16 Tahun 1950. Oleh karena itu, terbentuklah tiga negara yaitu Republik Indonesia, Indonesia Timur, dan Sumatera Timur.

Mereka bermusyawarah untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencapai kata sepakat pada tanggal 19 Mei 1950. Piagam Persetujuan ditandatangani Perdana Menteri RIS (Indonesia Timur dan Sumatera Timur) Drs. Moh. Hatta dan Abdul Hakim (wakil dari pemerintah Republik Indonesia). Piagam tersebut menjadi bahan rancangan UUDS Republik Indonesia (30 Juni 1950) yang diajukan kepada DPR, Senat, dan Badan Pekerja KNIP serta kemudian menjadi UUDS Republik Indonesia. Perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) ditetapkan dengan Undang-Undang Federal No.7 Tahun 1950 dan Lembaran Negara 56 Tahun 1950 pasal 1.

Berbagai Konstitusi dan Ketatanegaraan di Indonesia | medsis | 4.5