Konsep Pemerintah Daerah

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Kalian tentunya sudah mengetahui bahwa salah satu unsur negara adalah adanya
pemerintah yang berdaulat. Keberadaan pemerintah mutlak bagi sebuah negara. kantor-kemenlu-ri
Perannya untuk mengatur dan mengelola wilayah dan rakyat yang menempati
wilayah negara tersebut. Tanpa adanya pemerintah, tentu saja negara akan kacau.
Coba kalian bayangkan wilayah Indonesia sebagaimana digambarkan dalam
peta Indonesia. Setelah membayangkan wilayah negara Indonesia tentu saja kalian
dapat menyimpulkan bahwa begitu luasnya wilayah negara kita. Di wilayah yang
luas itu hidup sekitar 250 juta rakyat Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan
jumlah penduduk sangat banyak itu, menurut kalian mungkinkah Pemerintah
Pusat (Presiden beserta anggota kabinet) dapat mengelola dan mengaturnya
sendiri? Jawabanya tentu saja tidak mungkin. Pemerintah Pusat tidak akan optimal
mengelola negara, apabila semua urusan pemerintahan dipegang oleh mereka.
Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk pemerintahan di daerah yang bertugas
melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara
kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian
kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Apa
sebenarnya pemerintahan daerah itu?
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud
dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang
perlu kalian pahami, yaitu: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan
Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar b. Pemerintah daerah dan DPRD
Pemerintah daerah dan DPRD
merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang
mempunyai kedudukan yang
sejajar. Sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah, Pemerintah
Daerah berkedudukan sebagai
lembaga eksekutif di daerah yang
terdiri atas kepala daerah/wakil
kepala daerah dan perangkat daerah,
sedangkan DPRD berkedudukan
sebagai lembaga legislatif di daerah
yang anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum. Pemerintahan
daerah memiliki dua tingkatan,
yaitu: 1) Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah
provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan
DPRD Provinsi.
2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan
perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.
c. Asas otonomi dan tugas perbantuan
Asas otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Sedangkan tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Konsekuensi penerapan asas ini adalah daerah memiliki hak dan kewajiban
dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk rencana
kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Adapun macam-macam hak dan kewajiban
daerah dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini.

Konsep Pemerintah Daerah | medsis | 4.5