Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian
Negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman

The headquarter of Financial Ministry of Republic of Indonesia. The colonial building is the former Palace of Governor-General Daendels (Het Groote Huis / Het Witte Huis). The French incluenced building clearly demonstrate the Versailles chateau style.

The headquarter of Financial Ministry of Republic of Indonesia. The colonial building is the former Palace of Governor-General Daendels (Het Groote Huis / Het Witte Huis). The French incluenced building clearly demonstrate the Versailles chateau style.

kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas
yang akan diuraikan di bawah ini.
Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi
urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara
dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya
sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa
jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian
negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara
Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang
ditanganinya, yaitu:
a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/
nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
1) Kementerian Dalam Negeri
2) Kementerian Luar Negeri
3) Kementerian Pertahanan
b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2) Kementerian Keuangan

3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4) Kementerian Perindustrian
5) Kementerian Perdagangan
6) Kementerian Pertanian
7) Kementerian Kehutanan
8) Kementerian Perhubungan
9) Kementerian Kelautan dan Perikanan
10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11) Kementerian Pekerjaan Umum
12) Kementerian Kesehatan
13) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
14) Kementerian Sosial
15) Kementerian Agama
16) Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
17) Kementerian Komunikasi dan
Informatika
c. Kementerian yang menangani
urusan pemerintahan dalam
rangka penajaman, koordinasi,
dan sinkronisasi program
pemerintah, terdiri atas:
1) Kementerian Sekretariat
Negara
2) Kementerian Riset dan
Teknologi
3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4) Kementerian Lingkungan Hidup
5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
10) Kementerian Perumahan Rakyat
11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga
kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi
urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Kementerian koordinator, terdiri atas:
a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia | medsis | 4.5