Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.
Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan
tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut.
a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala
lokal maupun nasional.
b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara
adil dan merata.
c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.
Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas,
aparat pemeritah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai berikut.
1) kapabilitas (kemampuan aparatur),
2) integritas (mentalitas),
3) akseptabilitas (penerimaan), dan
4) akuntabilitas ( kepercayaan dan tanggung jawab).

pemekaran-daerah-ilustrasi-_130501193547-579

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah | medsis | 4.5