Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum Indonesia
termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Ayat (2) dan
“Negara Indonesia adalah negara hukum”, Ayat (3).
Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala sikap Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum
tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat
haruslah didasarkan pada aturan hukum.
Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat Indonesia didelegasikan
melalui peran lembaga perwakilan yang ada dalam hal ini adalah alat kelembagaan
negara dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan “check and
balances” antarbadan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Khusus untuk kekuasaan
membuat undang-undang masih terdapat kerja sama antara badan eksekutif dan
legislatif. Adapun, bentuk pemisahan kekuasaan dengan menggunakan sistem
perimbangan, dibagikan kepada alat-alat kelengkapan negara yang terdiri atas
MPR, DPR dan DPD, Presiden, MA dan MK, serta BPK. MPR memiliki kekuasaan
untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. DPR dan
DPD memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. MA dan MK memiliki kekuasaan dalam bidang peradilan. BPK memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan. Dalam prinsip kesamaan dihadapan hukum “equality before the law” perwujudan kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan terhadap warga negara. Keberadaan warga negara haruslah mendukung keberadaan hukum di Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sedang menjalankan hukum tersebut.
Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terciptanya kedaulatan rakyat berjalan seiring dengan kedaulatan hukum maka diperlukan pengawasan oleh badan yudikatif, terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak berdasarkan atas hukum. Selain itu, pengawasan oleh badan yudikatif dilakukan dalam rangka
memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap sikap dan tindakan
pemerintah yang melanggar hak asasi manusia.
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan
rakyat tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan “equality
before the law” bagi seluruh warga negara Indonesia.
3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan HAM bagi warga negara
Indonesia.
4. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggraan kedaulatan rakyat.
5. Penyelenggaran pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
peraturan hukum yang berlaku.
6. Penyelenggaran proses peradilan administrasi yang bebas dan mandiri.
7. Penyelenggaran Pemilu sebagai perwujudan demokrasi diselenggarakan
secara Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur
dan Adil).

Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum | medsis | 4.5