Kedaulatan Negara Republik Indonesia

1. Sifat dan Hakikat Negara
Secara etimologis istilah negara berasal dari Bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti menempatkan. Di samping itu, istilah negara merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda staat dan Bahasa Inggris state. Istilah negara yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari Bahasa Sansekerta nagari atau nagara, yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Negara ialah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Negara sebagai organisasi masyarakat mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (souverign).
Pada dasarnya sifat negara berkaitan erat dengan dasar terbentuknya negara, norma dasar yang menjadi tujuannya, falsafah hidup yang ingin diwujudkannya, serta perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di dalam negara. Menurut Prof. Miriam Budiarjo seorang pakar ilmu politik dalam
bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menyatakan bahwa sifat dan hakikat negara images (4)
mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Sifat Memaksa
Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti negara memiliki kekuatan
fisik secara legal.
b. Sifat Monopoli
Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat.
c. Sifat Mencakup Semua (all-embracing)
Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.

2.Kedaulatan Negara
Kata daulat dalam pemerintahan berasal dari kata supremus (bahasa Latin), daulah (bahasa Arab), sovereignity (bahasa Inggris), souvereiniteit (bahasa Prancis), dan sovranita (bahasa Italia) yang berarti “kekuasaan tertinggi”. Kedaulatan, “sovereignity” merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pemeritahan yang berdaulat. Dengan demikian, pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (authority) yang tertinggi (supreme) dan tak terbatas (unlimited).
Arti kenegaraan sebagai kewibawaan atau kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari negara disebut dengan sovereignity (kedaulatan). Dengan demikian, kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain.
J.H.A Logemann memandang bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat.
Jean Bodin (1500 – 1596) seorang ahli Prancis, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ia memandang pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 (empat) sifat pokok sebagai berikut.
a. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
b. Permanen, artinya kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti.
c. Tunggal (bulat), artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.
d. Tidak Terbatas (absolut), artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap.
Pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam (interne souvereiniteit) dan ke luar (externe souvereinoteit), yaitu sebagai berikut.
a. Kedaulatan Ke Dalam
Pemerintah
memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kedaulatan Ke Luar
Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan
lain, selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga
halnya dengan negara lain, harus pula menghormati kekuasaan negara yang
bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.
Jika dilihat melalui uraian di atas, dari manakah pemerintahan memperoleh
kedaulatan? Pertanyaan ini menimbulkan beberapa teori yang akan menjawab
sumber kedaulatan tersebut, di antaranya sebagai berikut.
1. Teori Kedaulatan Negara
Menurut teori ini adanya negara merupakan kodrat alam, demikian
pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. Kodrat alam
merupakan sumber kedaulatan. Penerapan hukum mengikat disebabkan
karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan
mutlak. Tokoh teori ini adalah Paul Laband dan George Jellinek.
2. Teori Kedaulatan Rakyat
Menurut teori ini negara memiliki kekuasaan dari rakyatnya yang bukan
dari Tuhan atau Raja.
Teori ini merupakan reaksi dari teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan
raja. Teori ini memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan
dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat (demokrasi). Tokoh teori ini adalah J.J. Rousseau dan Montesquieu.
3. Teori Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaannya berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat atau pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tokoh teori ini adalah Hugo de Groot, Krabbe,
Immanuel Kant dan Leon Duguit.

 

Kedaulatan Negara Republik Indonesia | medsis | 4.5