Pengertian Bank Jenis Jenis Bank dan Macam Kebijakan Moneter

Pengertian Bank Jenis Jenis Bank dan Macam Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter

Perbankan

Kalian tentunya sudah pernah pergi ke bank, bukan? Apa yang kalian lakukan disana? Untuk seusia kalian biasanya bank digunakan sebagai tempat untuk menabung. Namun bagi pengusaha selain sebagai tempat untuk menabung, bank juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kreditur)

Kebijakan Moneter

1. Pengertian Bank Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat pula. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan rakyat banyak. Bank dalam melakukan kegiatannya mempunyai beberapa tujuan, yaitu tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjangnya yaitu mencari laba. Adapun tujuan jangka pendeknya yaitu:

a. memenuhi cadangan minimum, b. pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan c. strategi dalam melakukan investasi.

Kebijakan Moneter

2. Jenis-Jenis Bank Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur menurut fungsinya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, membagi perbankan berdasarkan fungsinya, badan hukum, dan kepemilikannya. Pengelompokan bank dapat dilihat pada skema berikut.

Kebijakan Moneter

a. Jenis Bank Berdasarkan Tugasnya Berdasarkan fungsinya, jenis bank terdiri atas bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Jenis-jenis bank ini akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

b. Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Hukum Jenis bank berdasarkan bentuk hukumnya terdiri atas bank perorangan, bank persekutuan, dan bank koperasi.

Kebijakan Moneter

c. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya Berdasarkan kepemilikannya jenis bank terdiri atas bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, bank pemerintah daerah, dan bank syariah. 1) Bank Pemerintah Bank pemerintah adalah bank yang modalnya dan keuntungannya dimiliki oleh pemerintah. Contoh: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN). 2) Bank Swasta Nasional Bank milik swasta nasional seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan keuntungannya untuk swasta pula. Contoh: Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Lippo, dan sebagainya. 3) Bank Milik Koperasi Bank jenis ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia. 4) Bank Milik Asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Contoh: ABN Amro, Bank of America. Dari berbagai jenis bank di atas, yang akan menjadi fokus pembahasan adalah jenis bank berdasarkan tugasnya.

Kebijakan Moneter

a. Bank Sentral

Kebijakan Moneter – Bank Sentral adalah suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatankegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Bank Sentral yang ada di Indonesia bernama Bank Indonesia, yaitu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah, dan berkedudukan di ibukota. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah dapat diukur dari perkembangan laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai maka Bank Indonesia memiliki tugas-tugas seperti berikut ini.

Kebijakan Moneter

1) Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yaitu dengan cara menetapkan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi. Agar pengendalian moneter dapat dilakukan dengan cara operasi pasar terbuka di pasar uang, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

Kebijakan Moneter

2) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai wewenang dalam melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Tugas lainnya yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antarbank, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

Kebijakan Moneter

3) Mengatur dan Mengawasi Bank Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank, memiliki wewenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha-usaha tertentu, melakukan pemeriksaan terhadap bank, dan memberikan sanksi kepada bank. Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.

b. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersil.

Dalam bank umum terdapat beberapa keistimewaan, yaitu kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cek, atau kartu ATM, mampu untuk menciptakan atau menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian, serta corak kegiatannya dengan memberikan pinjaman jangka pendek. Selain keistimewaan, bank umum memiliki beberapa fungsi pokok berikut ini. 1) Menghimpun dana dari tabungan masyarakat. 2) Memberikan pinjaman (kredit). 3) Menyediakan mekanisme pembayaran. 4) Menciptakan uang giral. 5) Menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri. 6) Menyediakan jasa trusty, seperti pengelolaan pensiun, dan rencana pembagian laba, sebagai wali amanah serta sebagai perantara pemindahan dan registrasi bagi perusahaan. 7) Menyediakan jasa-jasa keuangan dan lainnya seperti pialang, inkaso, dan sebagainya. Berdasarkan fungsi-fungsi bank tersebut, selanjutnya UU Perbankan Tahun 1992 menjelaskan secara rinci usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh bank umum di Indonesia. Berikut ini jenis usaha bank umum. 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk sejenis lainnya. 2) Memberikan kredit. 3) Menerbitkan surat pengakuan utang. 4) Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga seperti: a) surat-surat wesel, b) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, c) surat jaminan pemerintah, d) sertifikat Bank Indonesia, e) obligasi, f) surat utang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, dan g) instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 5) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. 6) Menyediakan tempat untuk menyimpan lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Bank Syariah Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah dinamakan juga sebagai bank tanpa bunga karena dalam menghimpun dana tidak memberikan imbalan bunga dan dalam pinjaman tidak dipungut bunga. Bank syariah memiliki beberapa prinsip dalam mengoperasikan kegiatannya. Berikut ini prinsip-prinsip dari bank syariah. 1) Wadi’ah, perjanjian antara pemilik barang dengan menyimpan di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. 2) Mudharabah, perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. 3) Musyarakah, perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal membiayai suatu usaha. 4) Murabahah, persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

5) Bai’ Bithaman Ajil, persetujuan jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran. 6) Ijarah, perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. 7) Ta’jri, sama seperti ijarah, namun setelah berakhir masa sewa, pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak. 8) Sharf, kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. 9) Al Qarol ul Hasan, perjanjian pinjam meminjam uang untuk membantu menerima pinjaman. 10) Al Bai’al Dayan, perjanjian jual beli secara diskonto atas piutang tagihan yang berasal dari jual beli barang dan jasa. 11) Kafalah, jaminan yang diberikan kepada suatu pihak lain, di mana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang. 12) Rahan, menjadikan barang-barang berharga sebagai agunan untuk menjamin dipenuhinya suatu kewajiban. 13) Hiwalah, pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain. 14) Wakalah, perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Untuk produk-produk yang dipasarkan bank syariah pada umumnya sama dengan jenis produk bank konvensional. Jenis produk yang dipakai oleh bank syariah berupa giro, tabungan, deposito berjangka, dan penerimaan dana lainnya. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Selain menggembirakan Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah milik pemerintah juga didirikan, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Sekarang ini telah banyak didirikan bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional, seperti Bank BNI, IFI, dan BPD.

d. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Berikut ini usahausaha yang dilakukan BPR. 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito dan tabungan. 2) Memberikan kredit kepada masyarakat. 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam BPR, terdapat beberapa usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, antara lain: 1) menerima simpanan berupa giro, 2) melakukan penyertaan modal, dan 3) melakukan usaha perasuransian.

3. Peran Bank Sentral dan Bank Umum a. Peran Bank Sentral Bank sentral merupakan institusi keuangan yang didirikan dan diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Bank sentral mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu negara. Berikut ini beberapa peran bank sentral bagi pemerintah. 1) Sebagai bank sirkulasi Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. 2) Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki wewenang, antara lain: a) menetapkan peraturan, memberikan, dan membuat izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan, melaksanakan pengawasan serta mengenakan sanksi bila dipandang perlu terhadap bankbank umum; b) mengatur lalu lintas pembayaran giral dan kliring antarbank; c) menetapkan tingkat dan struktur bunga diskonto; d) menetapkan pembatasan kuantitatif dan kualitatif atas pemberian kredit oleh perbankan; dan e) memberikan bantuan kredit likuiditas kepada bankbank umum. 3) Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas negara. 4) Dalam kaitannya dengan dunia internasional, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan tukar rupiah, mengawasi, dan mengoordinasi pembayaran internasional, mengelola cadangan devisa, dan memelihara keseimbangan neraca pembayaran.

b. Peran Bank Umum Sama halnya dengan bank sentral, bank umum juga memiliki beberapa peran bagi suatu negara. Berikut ini peran bank umum. 1) Menyediakan Berbagai Jasa Perbankan Bank umum sebagai penyedia jasa, baik di bidang yang ada kaitannya dengan keuangan maupun yang tidak berkaitan dengan keuangan. Jasa yang diberikan bank seperti pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain, pembukaan letter of credit, jual beli dan pelayanan cek perjalanan, kartu kredit, ATM, dan sebagainya. 2) Sebagai Jantungnya Perekonomian Bank umum diibaratkan sebagai jantungnya perekonomian negara. Uang mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian agar proses perekonomian tetap berjalan. Proses ini berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian, sistem perbankan suatu negara penting bagi perekonomian negara. 3) Melaksanakan Kebijakan Moneter Bank umum berperan pula sebagai wahana untuk mengefektifkan kebijaksanaan pemerintah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Cara bank umum mengefektifkan kebijakan moneter yaitu dengan menjalankan kebijaksanaan bank sentral.

C. Kebijakan Moneter Kebijakan pemerintah di bidang keuangan adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk menjaga nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua (dua) bentuk, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif.

1. Kebijakan Moneter Kuantitatif Kebijakan moneter kuantitatif yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan ini dibedakan dalam tiga bentuk kebijakan yaitu operasi pasar terbuka, politik diskonto, dan mengubah tingkat cadangan minimum.

a. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga milik pemerintah. Pada saat perekonomian mengalami inflasi, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga milik pemerintah ke masyarakat. Hal ini akan menarik uang yang beredar di masyarakat masuk ke kas negara, sehingga inflasi dapat teratasi. Begitu sebaliknya jika uang yang beredar sedikit, maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga tersebut, sehingga uang kas negara akan keluar dan jumlah uang yang beredar akan bertambah. Agar operasi pasar terbuka dapat berjalan dengan efektif, maka harus memenuhi dua persyaratan, yaitu: 1) bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan, dan 2) dalam perekonomian tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan.

b. Kebijakan Diskonto Kebijakan diskonto merupakan suatu kebijakan untuk memengaruhi jumlah uang dan kredit dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Jika pemerintah menginginkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit, maka pemerintah dapat menaikkan suku bunga. Tingkat suku bunga tinggi akan menjadikan masyarakat banyak untuk menabung di bank. Jika banyak yang menabung berarti banyak jumlah uang beredar di masyarakat masuk ke kas negara. Dengan demikian hal itu akan mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Sebaliknya jika pemerintah mengharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, maka pemerintah dapat menurunkan tingkat suku bunga. Dengan tingkat suku bunga rendah menyebabkan masyarakat banyak yang melakukan pinjaman atau mengajukan kredit, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak.

c. Kebijakan Mengubah Cadangan Minimum Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan dengan menetapkan jumlah minimum yang harus ada pada bank. Misalnya bank pemerintah mempunyai uang Rp100.000.000,00. Pemerintah telah menetapkan cadangan minimum 20%, maka uang yang boleh diedarkan oleh bank tersebut maksimum Rp80.000.000,00 ((100% – 20%) q Rp100.000.000,00. Sehingga cadangan yang harus ada minimum Rp20.000.000,00 dan ini merupakan persediaan bersih pada bank tersebut.

2. Kebijakan Moneter Kualitatif Kebijakan moneter secara kualitatif dibedakan dalam dua macam, yaitu pengawasan pinjaman secara terpilih dan persuasi moral.

a. Kebijakan Kredit Subjektif Jika terjadi inflasi dan deflasi bagaimana kebijakan diskonto pemerintah dalam mengatasi kondisi tersebut? Tujuan utama dari kebijakan kredit subjektif adalah untuk memastikan bahwa bank-bank yang memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang sesuai dengan harapan pemerintah. Dalam kebijakan ini, penawaran yang dilakukan bukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi pengawasan dalam hal bentuk peminjaman dan investasi keuangan. Contoh langkah-langkah bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank, yaitu: 1) menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil, 2) memberikan syarat-syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga .

b. Persuasi Moral Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank guna meminta bank melakukan langkah-langkah tertentu. Dengan melalui persuasi moral, bank sentral dapat meminta bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan pinjaman, mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubahan atas suku bunga yang mereka tetapkan atau pinjaman yang mereka berikan.

 

Pengertian Bank Jenis Jenis Bank dan Macam Kebijakan Moneter | medsis | 4.5