Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

1. Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada hakikatnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 4 (empat) alinea, yang masing-masing alinea berisi hal-hal berikut. mengisi_kemerdekaan
a. Alinea Pertama
“Bahwa sesungguhnya kemer-dekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”
Hak akan kemerdekaan yang dimaksud di atas adalah hak dari segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, karena ada dan berlakunya hak kemerdekaan yang dimaksud di atas adalah hak dari segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, karena ada dan berlakunya hak kemerdekaan adalah sejalan dengan tuntutan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kata “sesungguhnya” dalam hal ini tidak hanya dalam arti keadaan realitasnya
yang memang demikian, akan tetapi lebih bersifat imperatif, yaitu mutlak
memang harus demikian. Bilamana tidak maka akan bertentangan dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan, kedua unsur tersebut merupakan unsur mutlak
bagi terjaminnya nilai-nilai tertinggi kehidupan manusia dan kemanusiaan.
Jadi, kata “sesungguhnya” merupakan satu rangkaian pengertian dengan kata
perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dengan demikian, berarti bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka
dan hak ini sifatnya yang mutlak. Hak untuk merdeka merupakan hak kodrat dan
hak moril dari setiap bangsa. Pengingkaran terhadap hak kodrat ini bagaimanapun
bentuk dan manifestasinya harus lenyap dari atas bumi, seperti halnya suatu
penjajahan oleh negara terhadap negara lain. Pemberian hak kemerdekaan ini
ditekankan kepada segala bangsa dalam wujud kebulatannya, bukan kepada
individu-individu. Tidaklah berarti, bahwa hak kebebasan individu-individu tidak
mempunyai tempat sama sekali, namun hak kebebasan individu dilekatkan dalam
hubungannya dengan bangsa sebagai satu pokok kebulatan. Jadi, kebebasan
individu ditempatkan dalam hubungannya sebagai species terhadap genusnya.
Kata-kata perikeadilan dan perikemanusiaan menjadi ukuran penentunya, yaitu
bahwa dalam batas-batas keadilan dan kemanusiaan, manusia sebagai individu
diakui kemandiriannya sehingga diakui pula hak-hak kebebasannya.
Pengertian hak kemerdekaan sebagai hak kodrat segala bangsa tidak secara
langsung sebagai hak yuridis, tetapi lebih merupakan hak moril dan hak kodrat.
Sebagai imbalannya, segala bangsa harus memiliki kewajiban moril dan kewajiban
kodrat untuk menghormatinya. Bila ada bangsa yang tidak merdeka maka hal ini
bertentangan dengan hakikat kodrat manusia. Dengan demikian, ada wajib kodrat
dan wajib moril bagi penjajah khususnya untuk memerdekakan bangsa tersebut.
b. Alinea Kedua
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur”.
Atas dasar pemikiran yang merupakan dorongan kuat terhadap perjuangan
pergerakan kemerdekaan adalah adanya dasar keyakinan, bahwa hak kemerdekaan
adalah hak yang bersifat universal untuk segala bangsa dan merupakan hak kodrat manusia. Kata penghubung “dan” yang mengawali kalimat alinea kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perjuangan kemerdekaan dengan kenyataan adanya penjajahan terhadap Bangsa Indonesia selama tiga setengah abad. Penjajahan yang demikian ini jelas merupakan pengingkaran terhadap hak kodrat dan hak moril. Oleh karena itu, wajib dan mutlak untuk dilenyapkan khususnya dari tanah air Indonesia.
Karena itu perjuangan pergerakan kemerdekaan di samping merupakan dakwaan terhadap adanya penjajahan, juga sekaligus mewujudkan hasrat yang kuat dan bulat untuk dengan kemampuan serta kekuatan sendiri yang pada akhirnya dengan megah dapat berhasil dirumuskan dengan jelas dalam kalimat: “…telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa…”.
Hasil perjuangan kemerdekaan itu terjelma dalam wujud suatu Negara Indonesia. Menyusun suatu Negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri dimaksudkan untuk menuju cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk terwujudnya cita-cita tersebut Bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan.
Kemakmuran dimaksudkan tidak hanya dalam batas ukuran material, tetapi tercakup pula di dalamnya kemakmuran spiritual dan kemakmuran batin yang tersirat dari pengertian berbahagia. “Bersatu” mengandung pengertian sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana pengertian “bangsa” ini dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan. Pengertian Negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengertian Bangsa Indonesia. Karena hal itu merupakan kebulatan kesatuan.
Penegasan tentang asas kesatuan ini ditemukan pula dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Juga dalam penjelasan resmi yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 yang menegaskan bahwa “Negara mengatasi segala paham perseorangan”. Selanjutnya, seluruh Bangsa Indonesia tercakup dalam lingkungan satu wilayah Negara tanpa suatu bagian pun dari wilayah yang berada di luarnya.
“Berdaulat” diartikan dalam hubungannya dengan eksistensi negara sebagai Negara yang merdeka, yang berdiri di atas kemampuannya sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan masa depannya sendiri, dan dalam kedudukannya di antara sesama negara adalah sama derajat dan sama tinggi. Dalam tata pergaulan antarnegara terjalin atas dasar saling menghormati. Pengertian Negara Indonesia yang “adil” mengandung pengertian, bahwa
di dalam lingkungan kekuasaan Negara oleh Negara diwujudkan tegaknya
peri-keadilan, yang menyangkut Negara terhadap warga negara, warga negara
terhadap Negara dan di antara sesama warga negara. Dalam hubungan yang lebih
luas dapat disebutkan hubungan antarmasyarakat terhadap warganya, antara
warga masyarakat dengan masyarakatnya, dan di antara warga masyarakat dalam
keseimbangan pemenuhan dan penggunaan hak dan kewajiban, baik dalam bidang
hukum maupun dalam bidang moral.
Pengertian “makmur” diartikan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan manusia
baik material maupun spiritual, baik jasmaniah maupun rohaniah. Dalam hal ini
pencapaian kemakmuran tidak dapat dipisahkan dengan “adil” atau keadilan.
Dengan lain perkataan, kemakmuran tidak mungkin tercapai tanpa adanya keadilan.
Dengan demikian, cita-cita nasional bangsa Indonesia yang telah dirumuskan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945 dapat
terwujud dengan baik.

Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  | medsis | 4.5