Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia

Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia

Hukum dan Kelembagaan – Masyarakat Indonesia mendambakan para penyelenggara negara yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga tinggi negara berupaya menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Perundang-undangan itu antara lain.

Hukum dan Kelembagaan

Hukum dan Kelembagaan

Hukum dan Kelembagaan

Hukum dan Kelembagaan

1) UUD 1945 pasal 7B ayat (5) tentang Sanksi bagi presiden yang KKN. 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4) UU No.31 Tahun 2002 pasal 28 tentang Dana Partai Politik. 5) UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139 ayat (2) tentang Politik Uang dalam Pemilu DPRD dan DPD. Aturan inipun ditindaklanjuti dengan penegakan hukum dan munculnya lembaga-lembaga non-pemerintah seperti International Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Indonesia, dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Hukum dan Kelembagaan – Para penyelenggara negara terdiri dari: 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara. 3) Menteri. 4) Gubernur. 5) Hakim. 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hukum dan Kelembagaan – Para penyelenggara negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: 1) Hak penyelenggara negara, di antaranya: (a) Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (b) Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. (c) Menggunakan hak jawab atas setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukum, dan kritik masyarakat. (d) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum dan Kelembagaan

2) Kewajiban penyelenggara negara, di antaranya: (a) Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. (b) Bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan sesudah menjabat. (c) Bersedia melaporkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. (d) Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. (e) Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. (f) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tanpa pamrih bagi keluarga, pribadi, kelompok atau kroni, tidak melakukan perbuatan tercela dan menolak imbalan apapun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. (g) Bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Hukum dan Kelembagaan – Dalam amandemen UUD 1945 pasal 7 B ayat (5) juga dijelaskan tentang sanksi bagi presiden atau wakil presiden bila melakukan pelanggaran hukum, mengkhianati negara, KKN, tindak pidana berat, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat, yaitu dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan sidang paripurna oleh DPR untuk meneruskan usul pemberitahuan presiden dan wakil presiden kepada MPR. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat beberapa sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu: 1. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Sanksi ini berlaku pula bagi pegawai negeri atau pejabat negara. 2. Pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun dan denda minimal 150 juta rupiah, maksimal 750 juta rupiah bagi mereka yang memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim dan advokat dengan maksud mempengaruhi putusan perkara dan mempegaruhi nasihat advokat yang akan diberikan dalam perkara di pengadilan.

3. Dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak satu milyar rupiah bagi: a) Pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dalam rangka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. b) Hakim yang menerima hadiah atau janji yang dapat mempengaruhi putusan perkara di pengadilan. c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang pada dirinya padahal hal tersebut bukan merupakan utang. d) Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai perundang-undangan, telah diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dalam pelaksanaan pemilu ada sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan masalah dana dan politik uang. Ketentuan ini terdapat dalam UU No.31 pasal 28 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut terdapat lima tindak pidana yang berhubungan dengan dana parpol, yaitu tentang sumbangan perseorangan/perusahaan yang melebihi batas maksimal, sumbangan BUMN/BUMD, sumbangan dari pihak asing atau memaksa orang perusahaan untuk memberi sumbangan kepada partai politik. Politik uang berkaitan dengan pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPR diatur dalam pasal 138 UU No.12 Tahun 2003. Dari tujuh tindak, secara khusus mengancam perbuatan yang memberi/menerima dana kampanye melebihi batas, (diatas 100 juta/perseorangan dan 750 juta/badan hukum swasta), menerima/memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang) pihak asing, pemerintah, BUMN, BUMD, pihak tanpa identitas, dan sengaja memberi keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Para pelaku yang menerima sumbangan-sumbangan tersebut, sebagaimana pasal 78 ayat (2) dan 80 ayat (1) dapat dijatuhi sanksi pidana 4 hingga 24 bulan dan atau denda 200 juta hingga 1 milyar rupiah. Ancaman pidana 3 hingga 18 bulan dan atau denda 600 ribu rupiah hingga 6 juta rupiah bagi mereka yang menjanjikan imbalan untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD (pasal 137 atau 6). Kemudian ancaman pidana 2 hingga 12 bulan dan atau denda 1 juta hingga 10 juta bagi mereka yang sengaja memberi/menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang yang agar tidak memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu (pasal 139 ayat 2).

Untuk mendukung hukum dan lembaga anti korupsi penting artinya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tampak dalam perilaku sebagai berikut: 1) Masyarakat berhak menyampaikan saran secara bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggara negara maupun kebijakan publik. 2) Mereka berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informai tentang penyelenggara negara. 3) Berhak memperoleh pelayanan yang adil dari penyelenggara negara (sebagai public servant). 4) Rakyat mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya ketika diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan ahli sesuai perundang-undangan.

Secara tidak langsung partisipasi masyarakat tersebut mengawasi sepak terjang para penyelenggara negara, apakah mereka bersih atau terlibat korupsi. Kewajiban rakyat untuk peduli bila melihat perilaku korupsi, karena korupsi akan mengakibatkan kesengsaraan rakyat dan bobroknya suatu bangsa serta negara.

1. Peraturan perundangundangan 2. Grundnorms (norma dasar) 3. Putusan majelis 4. Badan legislasi 5. Lex superior derogat legi inferior 6. Lex specialis derogat legi generali 7. Lex posteriori derogat legi priori 8. Raperda (rancangan peraturan daerah) 9. Peraturan Pemerintah 10. Undang-undang 11. Peraturan Presiden 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 13. Kontrol sosial 14. Dialog interaktif 15. Public servant 16. Korupsi 17. Asas-asas pemerintahan 18. Kerugian hukum 19. Kerugian politis 20. Kerugian ekonomis 21. Kerugian sosbud 22. Kerugian hankam 23. Anti korupsi

1. Peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. 2. Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan negara yang diawali dengan perencanaan/rancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan peraturan. 3. Tata urutan perundang-undangan nasional menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2004 ialah: a. UUD 1945 b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah 4. Para pembentuk peraturan perundang-undangan nasional terdiri dari: a. MPR b. DPR c. Presiden dan para pembantunya d. Lembaga-lembaga negara lainnya (Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung). 5. Kekuasaan legislatif MPR sesuai pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan UUD. Perubahan UUD ditentukan dalam UUD 1945 pasal 37. 6. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang sesuai UUD 1945 pasal 20. Setiap RUU dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 7. Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden No.68 Tahun 2005. Peraturan Presiden ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti UU, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Juga merupakan pelaksanaan pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10 Tahun 2004. (UU-P3) 8. Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR. Prosedur pembentukan RUU dapat diusulkan oleh DPR maupun Pemerintah. 9. DPD sebagai pembentuk UU untuk materi yang berkaitan dengan otonom daerah. DPD mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama, sebelum oleh DPR dibahas dulu bersama presiden. 10. Lembaga lain pembentuk UU misalnya BPK, KPU misalnya mengadakan pemilu (UU No.12/2003), Bank Indonesia membuat peraturan Bank Indonesia (UU RI No.23 Tahun 1999), Mahkamah Agung membuat Peraturan MA dan Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan MK. 11. DPRD berwenang membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. 12. Tata cara pembentukan peraturan daerah (perda) meliputi tahap-tahap: a. Persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda). b. Pembahasan rancangan perda. c. Penarikan kembali rancangan perda. d. Penetapan raperda menjadi perda.  13. Contoh pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan: a. Kontrol sosial terhadap UU. b. Bersikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat. c. Mematuhi peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. 14. Contoh penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. 15. Korupsi harus diberantas karena menimbulkan kerugian-kerugian politis, ekonomis, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan dan agama. 16. Usaha pemberantasan korupsi dengan: a. Sikap anti korupsi. b. Penerapan asas pemerintahan yang bersih. c. Pengadaan hukum dan kelembagaan anti korupsi. 17. Aturan yang mengatur pemberantasan korupsi yaitu: a. UUD 1945 pasal 7B ayat (5). b. UU No.31 Tahun 2002 pasal 28. c. UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139 ayat (2). d. UU No.28 Tahun 1999. e. UU No.31 Tahun 1999 18. Lembaga anti korupsi di Indonesia, yaitu: a. International Corruption Watch. b. Masyarakat Transparansi Indonesia. c. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia | medsis | 4.5